Sepenggal buku Dari Gestapu Ke Reformasi karya Salman Said menjelaskan, Amien Rais, tokoh terpenting gerakan Reformasi dan tuntutan penurunan Soeharto waktu itu, mengumumkan kepada rakyat pada 20 Mei untuk membanjiri Monumen Nasional (Monas) untuk bersama-sama menuntut penurunan Presiden Soeharto.
Himmah Online, Jakarta – Mengetahui hal tersebut, aparat militer memutuskan mencegah aksi massa di Monas. Aparat memiliki alasan yang kuat untuk melakukan hal tersebut, mereka takut aksi massa akan membuat kerusakan dimana-mana karena di sekitar Monas ada gedung-gedung penting diantaranya Istana Kepresidenan, Markas Besar Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, Gedung Telkom, Studio Pusat RRI, Bursa Efek, dan sejumlah kantor kementerian lainnya. Untuk mencegah massa aksi, aparat milter membuat barikade di seluruh penjuru Monas dengan mengerahkan tank, panser, dan kendaraan militer lainnya. Juga mengerahkan barikade kawat berduri dan tentu saja prajurit siap tempur. Akhirnya, Amien Rais membatalkan pengumpulan aksi massa tersebut namun aparat tidak ingin mengambil resiko dan tetap menutup segala akses menuju Monas.
Agenda Rapat: bagaimana sebaiknya cara mundurnya?
Salman Said, dalam bukunya yang berjudul Dari Gestapu ke Reformasi mengatakan bahwa ia pada jam 19.00 mendapat telepon dari staff Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono untuk hadir dalam rapat di Gedung Urip Sumohardjo di Kompleks Departemen Pertahanan dan Keamanan yang terletak di Jalan Merdeka Barat.
“Ketika memasuki ruang rapat, sudah lebih dulu hadir sejumlah perwira tinggi ABRI antara lain Letjen TNI Hari Sabaro dan tim dari Universitas Indonesia (UI) pimpinan rektor UI. Mantan dosen saya di UI dulu, seorang ahli hukum tata negara, Harun Al Raasyid, juga Prof. Zen Umar Purba, S.H., teman sekantor di majalah Tempo dulu, menjadi bagian dari tim UI. Di samping itu juga sudah hadir Prof. Dr. Ryaas Raasyid dan Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tuan rumah. Saya memilih duduk di samping Ryaas Rasyid,” jelasnya.
Acara pertama pada malam itu adalah makan malam dengan menu makan nasi gudeg kotakan, namun mereka nampaknya melewatkan waktu makan dikarenakan menunggu datangnya Panglima ABRI, Jendral TNI Wiranto. Ketika Panglima ABRI Wiranto datang, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, selaku tuan rumah dan juga pemimpin rapat memulai rapat tersebut.
Harun Al-Rasyid menjelaskan bahwa menurut UUD 1945 apabila Presiden mundur atau tidak memungkinkan menjalankan tugasnya, maka akan digantikan oleh Wakil Presiden untuk mengambil alih. “Tidak ada debat mengenai ini. Semua yang hadir tampaknya sepakat,” tutur Said. Tidak lama kemudian, Panglima Wiranto meninggalkan ruangan, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono tetap meneruskan rapat.
Hari Sabano setuju dengan pelaksanaan pasal 8 UUD 1945 namun ia meragukan kewibawaan Wakil Presiden B.J. Habibie. “Pada titik itu, saya mendadak teringat pengalaman hari-hari awal Orde Baru ketika timbul keraguan mengenai apakah Jenderal Soeharto yang sebelum Gestapu hampir tidak dikenal publik cukup berwibawa menggantikan Soekarno? Atas prakarsa Jenderal Nasution, para pemimpin ABRI sepakat menyatakan dukungannya kepada Soeharto,” ujar Said.
Beberapa hari kemudian, ketika mereka masih rapat di Merdeka Barat, Presiden Soeharto memerintahkan ajudannya memanggil Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, dan Sekretaris Negara Sa’adillah Mursyid.
“Sa’adillah Mursyid diminta mempersiapkan timbang terima dari Presiden Soeharto kepada penggantinya, Wakil Presiden B.J. Habibie,” pungkasnya.
Penuturan Wiranto
Tidak jelas apa alasan Panglima TNI Wiranto meninggalkan ruangan rapat waktu itu, apakah mendapat panggilan dari Presiden Soeharto atau karena kemauan sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi malam itu, berikut penuturan Wiranto kepada Salman Said pada 12 Januari 2012 di Jakarta:
“Ketika rapat masih berlangsung saya mendapat pesan agar segera menghadap Pak Harto di Jalan Cendana, kediaman pribadi beliau. Saya ditemani oleh dua perwira tinggi, Jenderal Subagio, KSAD waktu itu dan Mayjen Endriartono Sutarto, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebelum masuk ruangan Pak Harto, saya diberi tahu Ajudan bahwa Pak Habibie, Wakil Presiden, baru saja juga diterima Pak Harto. Ada dua hal yang disampaikan Pak Harto kepada saya.
Pertama, beliau menyatakan akan mundur besok pagi. Kedua, menyerahkan dokumen yang juga dikenal sebagai Instruksi Presiden (Inpres) No. 16 Tahun 1988 yang berisi pengangkatan saya menjadi Panglima Komando Kewaspadaan dan Keselamatan. Ini adalah sebuah Inpres yang berinduk pada Ketetapan (TAP) MPR No. V 1988 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam keadaan kritis.
Langkah khusus itu adalah menerbitkan Inpres untuk mengangkat seorang perwira tinggi menjadi Panglima Komando dari badan baru yang disebut Komando Kewaspadaan tersebut. Badan baru itu sebenarnya, sesuai dengan petunjuk Presiden, sudah disiapkan di Mabes ABRI dalam dua pekan terakhir. Para perwira tinggi yang ikut mempersiapkannya melihat badan baru tersebut sebagai semacam Kopkamtib.
Biasanya seorang atasan memberi perintah untuk dilaksanakan dan yang menerima perintah akan menerimanya dengan mengucapkan, ‘Siap, laksanakan!’ Malam itu keadaannya lain sama sekali. Penyerahan Inpres diantar dengan ucapan, ‘Instruksi ini saya berikan, kamu boleh pakai, boleh tidak.’
Sebelum menyerahkan instruksi itu, kepada Pak Harto saya sempat menyampaikan posisi ABRI terhadap beliau. Saya sampaikan bahwa posisi politik beliau sudah sangat lemah. Kendati demikian, ‘ABRI akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah.’ Saat itu, pemerintahan Pak Harto meski sudah amat lemah, tapi tetap masih sah karena dukungan MPR belum dicabut. Komentar Pak Harto singkat, ‘Saya tidak ingin rakyat jadi korban.’
Kalau Instruksi itu saya gunakan, saya dan ABRI terpaksa berhadapan dengan mahasiswa yang sudah sejak lama dan di berbagai kota telah bergolak. Saya juga akan mendapat cap sebagai pemimpin rezim militer. Itulah yang ada dalam pikiran saya dalam perjalanan dari Cendana ke Merdeka Barat (kantor Kemhan sekarang).
Di Merdeka Barat menjelang tengah malam, saya mengadakan rapat staf. ‘Berapa mahasiswa yang akan jadi korban kalau ABRI mengambil alih kekuasaan?’ Sekitar 200 hingga 250, kata seorang Jenderal dari staf Panglima. Sejurus kemudian Kepala Staf Sospol, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) minta keputusan. ‘Panglima akan mengambil alih (kekuasaan)?’ Jawab saya tegas, ‘Tidak. Besok kita bersama-sama akan mengantarkan pergantian Presiden dari Pak Harto ke Wakil Presiden Habibie lewat sebuah proses yang konstitusional.’
Saya lalu menitipkan beberapa poin dan minta staf menyiapkan sebuah pernyataan Panglima. Yang menyusun pernyataan itu adalah SBY yang dengan sedikit perubahan saya bacakan setelah pergantian pimpinan negara di Istana pada pagi hari esoknya. Konsep asli tulisan SBY itu masih saya simpan sampai sekarang.”
Desakan Penurunan Presiden Soeharto
Kemudian jurnal yang dibuat oleh Devi Febriyanti yang berjudul Signifikasi Surat Kabar Kompas Dalam Pemberitaan Peristiwa Reformasi 98 menceritakan kerusuhan yang terjadi di Jakarta menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar. Para aksi demonstran merusak berbagai fasilitas umum, massa juga merusak rumah dan kendaraan-kendaraan umum. Massa yang sudah menduduki gedung DPR dan MPR menuntut untuk dilakukannya Reformasi.
Presiden Soeharto menyetujui untuk dilakukan Reformasi dengan tangannya sendiri. Ia membentuk suatu kabinet untuk menyambut Reformasi tersebut namun nyatanya tidak terwujud dikarenakan 14 calon untuk menduduki jabatan penting pada kabinet baru yang dibentuk oleh Presiden Soeharto menyatakan penolakannya. 14 calon itu ialah Akbar Tandjung, AM. Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi seperti gagalnya Presiden Soeharto membuat Kabinet baru, Pemilu pada tahun 1997 yang mengalami kecurangan dan juga insiden pembunuhan terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti mempercepat terjadinya insiden Reformasi.
Aksi tuntutan massa yang menginginkan Presiden Soeharto agar segera turun dari jabatannya ditambah dengan penolakan dari 14 menteri yang dicalonkan untuk menduduki jabatan pada kabinet baru menggambarkan situasi politik yang makin tidak kondusif dan genting. Suatu situasi dimana pemerintah kehilangan legitimasi dari rakyatnya membuat pemerintahan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Para demonstran pun makin intensif menyuarakan tuntutannya agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan segera dilakukan Reformasi.
Reporter: M. Rizqy Rosi M
Editor: Audy Muhammad Lanta