Himmah Online, Yogyakarta – Kamis 30 Maret 2017, sejumlah lapisan masyarakat berkumpul di kawasan Bundaran UGM mengikuti acara Tahlil dan Doa Lintas Iman. Acara tersebut di inisiasi oleh organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Jogja Tolak Pabrik Semen. Organisasi – organisasi yang tergabung dalam aliansi solidaritas tersebut antara lain GUSDURian Jogja, Komite Bersama Reformasi (KBR), Jogja Darurat Agraria (JDA), Srikandi Lintas Iman, Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC), Solidaritas Kendeng Lestari, Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Jogja, WALHI Jogja, Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY), KMNU UIN, PMII Sleman, PMII UGM, PMII UNY, PMII FST UIN, IPNU-IPPNU Kota Jogja, IPNU-IPPNU DIY, Fatayat DIY, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Mitra Wacana, Masjid Jendral Sudirman (MJS) Press, dan LPM Ekspresi.
Ahmad Fathin, selaku koordinator umum dalam aksi tersebut mengatakan sebelumnya selama 7 hari berturut-turut telah dilakukan tahlilan di sekretariat GUSDURian Jogja. Selain tahlilan hal tersebut juga dijadikan wadah untuk melakukan kajian dan konsolidasi dengan berbagai kalangan termasuk para aktivis agraria untuk aksi kemarin. Selain Tahlilan, pada acara aksi dilakukan pula doa lintas iman yang dihadiri oleh sejumlah warga yang mewakili masing-masing agama.
Selain itu, terdapat aksi pengecoran kaki yang dilakukan oleh sejumlah sukarelawan. Fathin menjelaskan aksi pengecoran kaki tersebut memiliki simbol kepedulian terhadap para ibu-ibu Kendeng, mengingat telah dilakukan aksi pengecoran kaki sebanyak dua kali oleh warga Kendeng namun belum mendapatkan respon positif dari pemerintah. “Bahwa itu nggak enak, itu sebagai aksi keprihatinan kita terhadap teman-teman Kendeng,” tambahnya. Ia juga menuturkan bahwa pembangunan di Pulau Jawa tidaklah urgent untuk dilakukan.
Fathin mengatakan bahwa upaya pencerdasan masyarakat Jogja akan isu ini adalah dengan terus meng-update isu-isu terbaru soal Kendeng dan agraria secara umum. Ia juga menuturkan konsep dari aksi tersebut, selain sebagai bentuk pengawalan isu-isu soal Kendeng dan agraria secara umum, juga sebagai isu kemanusiaan.
Kemudian salah satu orator aksi, Romo In Nugroho, mengatakan persoalan Kendeng erat kaitannya dengan pembangunan. Terkait urgent tidaknya pembangunan dapat dilihat dari dua sisi, “macam di Jogja, hotel, dari segi pertumbuhan ekonomi mungkin urgent, tetapi dari segi pelestarian budaya, nggak,” jelasnya. Romo yang juga seorang dosen ekonomi ini menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya memperhatikan masalah keuntungan saja, semestinya perlu memperhitungkan pula sisi kemanusiaan dan lingkungan. Sehingga pembangunan bisa berkelanjutan, bukan malah pembangunan menghentikan orang punya masa depan. Ia menambahkan bahwa selain pembangunan yang berkelanjutan, kualitas lingkungan juga mempengaruhi kualitas ekonomi. Contohnya global warming, semakin panas bumi, tanaman-tanaman yang diharapkan berproduksi tinggi, itu turun, kayak anggur misalnya butuh tanah tertentu daerah tertentu.
Menyikapi tentang aksi kemarin, Romo In Nugroho menganggap bahwa aksi tersebut sebagai salah satu bentuk aksi solidaritas yang murni. “Bahkan saya dengar ada tiga puluhan aksi serupa, artinya ini yang disentuh adalah kemanusiaan, ini masalah hidup.” pungkasnya.
Selain tahlilan, doa lintas iman, dan aksi pengecoran kaki, aksi juga diramaikan dengan berbagai pentas seni seperti pembacaan puisi, aksi teatrikal, dan pentas musik, serta orasi dari sejumlah aktivis dan akademisi.
Aksi tersebut berjalan dengan lancar, dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap yang isinya antara lain menolak segala bentuk kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kendeng. Mendukung penuh perjuangan warga yang menolak pabrik semen serta turut berduka atas wafatnya Yu Patmi saat berjuang di Jakarta bersama ibu-ibu warga Kendeng, Menuntut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, segera mencabut izin lingkungan baru tentang kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kendeng, dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjamin dan memastikan aparaturnya, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk tidak bertindak sewenang-wenang dengan melawan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum.