HIMMAH ONLINE, Yogyakarta – Sabtu, 24 Januari 2015, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) menggelar aksi demo dengan tema “Tegakkan Supremasi Hukum di Indonesia: Save KPK dan Polri”. Aksi yang dilakukan di depan Tugu Jogja ini merupakan aksi gabungan dari tiga koordinator kampus, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Aksi demo dimulai kurang lebih pukul 21:00 WIB. Beberapa rangkaian acara yang dilakukan, diantaranya menggelar aksi damai save KPK dan save Polri, orasi dari mahasiswa, lalu membacakan tuntutan aksi dalam bentuk damai. Tuntutan aksi yang dilakukan, pertama adalah aksi selamatkan Lembaga Penegak Hukum Indonesia dari intervensi politik. Kedua, Institusi Penegak Hukum dalam proses penegakan hukum pidana harus bertindak berdasarkan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Ketiga, Presiden harus turun tangan untuk polemik institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keempat, Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Kapolri yang diduga atau patut diduga memiliki cacat etika dan segera mengusulkan calon Kapolri yang lebih berintegritas. Terakhir adalah tindak lanjut masalah Budi Gunawan dan tuntaskan masalah Bambang Widjojanto.
Aksi Demo yang dilakukan kurang lebih oleh 45 orang mahasiswa dari ketiga universitas, mengerucut terhadap kasus yang banyak beredar selama ini, yaitu perseteruan antara KPK dengan Polri. Seiring dengan pemberitaan yang beredar selama ini, kedua institusi tersebut saling menunjukkan sikap sentimental yang bisa merusak nama institusi KPK dan Polri itu sendiri, padahal seharusnya kedua institusi ini dapat menjadi harapan bagi rakyat Indonesia untuk menjadi garda terdepan melawan korupsi.
Menurut salah satu koordinator umum HMI MPO UII, C. Nasution mengatakan, “Aksi yang digelar tidak memihak kepada KPK dan Polri, tapi keduanya. Jadi kita lebih memandang kepada penegak hukum bagaimana supaya jangan sampai dari keduanya ini ditunggangi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Kita lebih fokus ke penegakan hukumnya.”
Disisi lain, salah satu peserta demo, Rizqi, dari Fakultas Hukum UII berpendapat bahwa kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, seperti sengaja dibuat untuk balas dendam Polri atas kasus penangkapan Budi Gunawan sebelumnya. Terkait masalah yang sedang terjadi saat ini, Presiden Joko Widodo tidak memberikan ketegasan secara kongkrit untuk kedua pihak (KPK dan Polri), hanya ada himbauan agar tidak ada gesekan antara KPK dengan Polri. “Kita sangat kecewa terhadap kedua lembaga KPK dan Polri yang saling melemahkan.” tambah Rizqi. (Fitri Sarita)