Himmah Online, Yogyakarta – Pada tanggal 20 Oktober lalu, Gerakan Mahasiswa Islam Yogyakarta mengadakan aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta. Gerakan tersebut tergabung dalam Aliansi Poros Tengah (APT). Aksi dilakukan dalam rangka evaluasi dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala (Jokowi–JK). Aliansi ini terdiri dari organisasi mahasiswa muslim seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Miftari Rinaldi Harap, selaku Koordinator Umum menyampaikan bahwa aksi ini menuntut beberapa hal, diantaranya, penghapusan tax amnesty yang tidak pro rakyat, pembenahan sarana-sarana pendidikan di daerah yang tertinggal, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Kemudian, Rinaldi menambahkan bahwa harus ada yang mengawal dan mengkritisi kebijakan–kebijakan yang dibuat. “Kalau bukan kita yang mengkritik ini siapa lagi yang akan mewakili,” tuturnya.
Ikmal Yasir selaku tim negosiator APT mengungkapkan bahwa aksi ini berangkat dari sembilan cita-cita (Nawacita) Joko Widodo. “Ini rapor merah untuk Jokowi, karena mereka gagal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,” tegas Ikmal. Dia juga menyatakan bahwa kebijakan– kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi dan JK selama dua tahun ini dirasa tidak berpihak terhadap rakyat Indonesia. “Keberpihakannya kepada masyarakat Indonesia itu nol,” lanjutnya.
Aksi ini juga bertujuan agar anggota DPRD Kota Yogyakarta mampu menyuarakan tuntutan mahasiswa kepada presiden dan wakil presiden. Namun, saat ditemui anggota DPRD Kota Yogyakarta tidak berada di tempat. “Kami sudah melakukan sweeping tapi anggota DPRD tersebut memang tidak ada,” ujar Ikmal.
Rinaldi ikut menyayangkan hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa mereka hanya bertemu dengan staf ahli. “Gedung rakyat yang seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat, justru bungkam dengan alasan tidak ada orang di tempat,” tutur Rinaldi. Dia juga menambahkan bahwa hal ini sudah terjadi berulang kali. Rinaldi berharap aksi ini terus berlanjut. Ia menganggap bahwa aksi ini bukan hanya tentang turun ke jalan dan selesai, melainkan bagian dari mandat mahasiswa ataupun sejarah