Presiden dan Wakil Presiden telah ditetapkan. Dari pengumuman KPU 22 Juli 2014 lalu menyatakan Jokowi – JK memperoleh suara lebih banyak yaitu 53,15 % dari Prabowo – Hatta yang memperoleh suara 46,85 % dalam pemilihan presiden yang telah dilaksanakan 9 April 2014 lalu. Namun tak disangka pada 22 Juli 2014 Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan presiden karena dianggap pelaksanaan pilpres tahun ini cacat hukum karena dinilai tidak demokratis, bertentangan dengan UUD 1945, KPU tidak adil dan tidak terbuka serta banyak aturan yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU, dan menyebut rekomendasi Bawaslu tentang dugaan kecurangan diabaikan oleh KPU. Atas tindakan Prabowo tersebut tentulah banyak tanda tanya besar di masyarakat. Entah itu trik agar hasil pilres dapat berubah atau tujuan lain, ataukah itu memang sikap tegasnya dalam menegakan hukum. Susah membedakan mana urusan keadilan mana urusan pribadi, mana pencitraan mana ketulusan, mana yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya sangat mudah mengetahui siapa memihak siapa.

Media yang sudah kehilangan kepercayaan dimata sebagian tertentu haruslah mulai berbenah diri. Ketidakberpihakan atas kelompok atau oknum tertentu harus menjadi pegangan. Apabila tak ada pembenahan entah apa yang akan terjadi nanti mengingat media memiliki pengaruh yang besar atas kinerja pemerintah hingga moral. Media haruslah membuka pemikiran masyarakat bukan mengarahkan pemikiran masyarakat.

Untuk presiden dan wakil presiden terpilih, tugas-tugas berat telah menanti, terlepas dari asumsi mengenai bagaimana kepemimpinan Jokowi-Jk nantinya. Sebuah negara bukanlah sebuah permainan yang dapat diulang apabila salah mengambil tindakan. Untuk itu masyarakat diharapkan melek dan tanggap informasi apapun terkait tindak-tanduk presiden dan wakil presiden yang telah terpilih secara bijaksana. Entah apa yang terjadi di negara ini nantinya, entah perubahan apa yang akan dilakukan, semua bergantung pada masyarakat juga, apakah peduli dan menanggapi atau memang hanya mengacuhkan saja. Demi Indonesia 5 tahun kedepan, kita harus bertindak.