Tolak Kenaikan Harga BBM, Reformasi Sektor Migas Juga Diperlukan

HIMMAH ONLINE,Yogyakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM yang dimulai di Tugu Yogyakarta pada Selasa, 18 November 2014. Aksi ini dilatarbelakangi atas harga minyak dunia yang turun namun pemerintah Jokowi justru menaikkan harga BBM di Indonesia. Dengan rasionalisasi bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dialihkan ke sektor kesehatan dan pendidikan. Akbar Pahlevi, selaku koordinator umum HMI Cabang Yogyakarta juga menambahkan bahwa pengalihan tersebut tidak relevan karena untuk sektor kesehatan sudah ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sedang untuk pendidikan sudah dialokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BBM mempunyai dampak sistematik yang menyebabkan apabila harganya naik akan memicu inflasi. Akbar juga mengatakan selain menolak kenaikan harga BBM, aksi ini juga menuntut sistem reformasi sektor migas. Sektor migas dinilai banyak kecurangan yang dilakukan oleh para mafia migas. Pemerintahan Jokowi-JK dituntut untuk lebih spesifik memantau sistem migas di Indonesia.

Ahmad Yani, perwakilan HMI Universitas Proklamasi dalam orasinya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan migas namun hanya dinikmati kalangan tertentu. Ahmad juga menuntut untuk mengembalikan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu pembangunan dan upaya-upaya lain diharapkan berpihak kepada rakyat sehingga rakyat tidak tertindas.

Selain di Tugu Yogyakarta, aksi dilanjutkan dengan pawai sekitar kota Jogja. Aksi lain berupa mengirim somasi kepada pemerintah pusat dan tulisan yang disebar kepada masyarakat. Didalam tulisan tersebut berisi pernyataan sikap HMI Cabang Yogyakata yang ditujukan untuk Jokowi dan Jusuf Kalla. Pernyataan sikap tersebut antara lain menolak dengan tegas kenaikan harga BBM dan meminta pencabutan kembali kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, meminta kepada Jokowi dan Jusuf Kalla untuk taat, tunduk, dan melaksanakan UUD 1945, mendesak untuk menasionalisasi kontrak migas yang merugikan negara, dan mendesak pemberantasan mafia sektor migas. (Siti N. Qoyimah)

Skip to content