Himmah Online – Tepat satu bulan setelah pemilu dilaksanakan, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyerukan perubahan kepada pemerintah untuk menyelamatkan demokrasi dengan kembali menggelar aksi pernyataan sikap bertajuk “Selamatkan Demokrasi Indonesia”. Sivitas akademika UII berkumpul di depan Auditorium Prof. KH. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII, Yogyakarta pada Kamis (14/03). Aksi ini merupakan aksi lanjutan dari pernyataan sikap UII sebelumnya.
Aksi lanjutan ini digelar sebagai respon kepada pemerintah karena pernyataan sikap dari puluhan kampus di Indonesia sebelumnya tidak didengar.
“Betul, suara kami tidak didengar (oleh pemerintah), suara puluhan kampus di Indonesia tidak didengar. Kami warga sipil. Kita berharap gerakan ini akan membesar supaya suara kita semakin lantang,” ungkap Fathul Wahid, Rektor UII.
Pada aksi pernyataan sikap ini, sivitas akademika UII menyerukan pesan perubahan. Fathul menyampaikan bahwa demokrasi saat ini sudah mati. Terdapat banyak pelanggaran konstitusi sehingga demokrasi telah keluar dari jalur yang semestinya.
“Banyak hal program yang kita anggap tak masuk akal, tidak pro kepada kesejahteraan (rakyat), pro kepada oligarki. Kita bisa kritisi. Kita bisa beri peringatan supaya kembali (menuju demokrasi yang benar), bahwa suara rakyat harus didengarkan dan jangan sampai suara rakyat dimanipulasi,” ujar Fathul.
Fathul menerangkan bahwa sivitas akademika UII menginginkan perubahan yang substantif dan demokrasi Indonesia kembali ke sistem yang seharusnya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi harus diberi sanksi, begitu pula dengan kecurangan yang terjadi dalam pemilu harus ditindak sesuai dengan hukum.
“Kami ingin ada perubahan, bahwa kemarin (demokrasi) keluar dari rel, (agar) kembali ke rel. Kalau kemarin curang (maka) diproses. Kalau kemarin melanggar juga dijatuhi sanksi,” ungkap Fathul dalam sesi wawancara selepas pernyataan sikap.
Aksi pernyataan sikap sivitas akademika UII hendak memberikan pesan bahwa ada masalah besar dalam demokrasi di Indonesia. Aksi ini menjadi pemantik agar kebijakan yang ada kembali memperhatikan etika dengan berpedoman kepada konstitusi dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Tita Agustine, salah satu alumni UII, berpendapat para elit politik saat ini rela mengorbankan akal sehat dan hati nuraninya hanya untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Sehingga mereka mengesampingkan nilai-nilai moral dan etika.
“Mereka sudah tau ada penyimpangan. Hanya demi kekuasaan, demi mendapatkan bagi-bagi kursi, sebagai komisaris, menteri, atau jabatan-jabatan penting lainnya,” ujar Tita.
Tita menambahkan, tantangan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya kemandirian mahasiswa dalam berpikir kritis. Dengan adanya aksi pernyataan sikap ini, diharapkan menginspirasi hadirnya keberanian besar masyarakat untuk mengembalikan demokrasi ke tempat yang semestinya.
“Itu tantangan berat kita. Kita ingin mahasiswa mandiri dalam berpikir,” pungkas Tita.
Reporter: Himmah/Sofwan Arrasyid, Nurul Wahidah, Zahra Sore, Subulu Salam
Editor: Himmah/Abraham Kindi