Sabtu, (20/12) “Himmah berbicara” kali ini mendiskusikan mengenai postkolonialisme. Postkolonialisme merupakan suatu alat untuk melawan sisa-sisa kolonial. Postkolonialisme terdiri dari kata posko yang berarti sebagai wadah sedangkan kolonialisme berarti usaha suatu daerah atau negara untuk memperluas wilayahnya, misal Indonesia yang ingin memperluas wilayahnya ke Malaysia. Di sini, terdapat perbedaan definisi antara kolonialisme dan imperialisme. Imperialisme merupakan suatu sifat yang menyerap apa yang ada di negara atau pun daerah lain.

Menurut Morand Gilbert, postkolonialisme lahir pada abad 20 dengan tujuan untuk melawan kolonialisme. Di Indonesia sendiri, postkolonialisme terjadi ketika Indonesia berada pada masa orde baru. Sedangkan pada masa orde lama, terdapat pembatasan masuknya negara barat ke Indonesia. Postkolonialisme tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi saja, tetapi berdampak pada semua aspek negara. Penguasan negara yang ada pada masa postkolonialisme ini adalah ketika suatu bangsa menguasai daerah lain melalui culture dan pemikiran contohnya adalah pemikiran tentang paham ketimuran. Pemikiran paham-paham ketimuran tidak lebih baik dari paham-paham barat seperti bagaimana kita menggunakan teknologi.

Dampak dari sisa-sisa kolonial ini dalam bidang ekonomi dimulai semenjak Indonesia bebas dari belenggu penjajahan Belanda, Indonesia mulai mengalami krisis ideologis. Krisis ideologis tersebut dimanfaatkan oleh bangsa barat, seperti Amerika untuk membuat Indonesia terus bergantung pada bangsa barat. Saat Indonesia sedang berusaha ingin menumbukan perekonomiannya, bangsa barat datang dengan memberikan pinjaman kepada Indonesia hingga membuat Indonesia terjerat hutang dengan IMF dan Bank Dunia.

Bukan berarti segala sesuatu yang berasal dari barat tidak diterima. Bangsa Indonesia harus mampu memnyaring budaya yang masuk agar sesuai dengan nilai yang sedang berkembang di Indonesia.

Minggu lalu (7/10) “Himmah Berbicara” mencoba mendiskusikan gagasan Joko Widodo terkait rencana pembangunan tol laut pada Desember 2014. Akan ada 24 pelabuhan di 50 kota di Indonesia yang disertai dengan pengadaan dan pembelian 609 kapal (kapal container, perintis dan kapal-kapal kecil) untuk mendukung jalannya konektivitas antar pulau. Hal ini untuk mewujudkan visi Jokowi yang mengusung arah gerak pembangunan Indonesia yang baru sebagai poros maritim dunia.

Dilihat dari sisi ekonomi dan pembangunan, Redaktur Artistik Himmah, Muhammad Hanif Alwasi sebagai pemantik diskusi kali ini mengutarakan bahwa tujuan pembangunan tol laut adalah untuk efektivitas biaya logistik. Karena dalam prakteknya, terjadi ketimpangan harga kebutuhan pokok antar wilayah Indonesia “Umpamanya di Papua bisa sampai 500 ribu. Padahal di Jawa ga sampai 500 ribu. Tapi apapun itu, yang namanya pembangunan perlu untuk dikritisi, jangan sampai kita terlena dengan gagasan yang sekiranya wah.” ungkapnya.

Menurutnya, proses pembangunan ini perlu ditinjau agar tidak mengorbankan rakyat kecil. Jangan sampai pembangunan malah justru menjadi produk elit dan hanya segelintir orang yang bisa merasakan manfaatnya. Yang ditakutkan nantinya adalah terjadinya developmentalisme yaitu pembangunan sebagai satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Cara ini cenderung mengabaikan pemerataan ekonomi dan tidak memperhatikan keadilan sosialnya karena pembangunan dianggap solusi satu-satunya dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Robert Chambers, mengatakan ada lima hal yang perlu diperhatikan dari kemiskinan yakni kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dengan ketidakberdayaan. Di sini Hanif lebih menekankan konteks keterasingan dan kerentanan. Dari segi keterasingan, masyarakat pesisir Indonesia terisolasi karena tidak adanya konektifitas yang memadai dan tol laut mungkin dapat menjawab hal itu. Lalu kerentanan adalah bagaimana nantinya kita dapat mengatasi terjadinya bencana dan musim panceklik. Seperti yang kita tahu, musim hujan adalah musim panen para nelayan, tapi tidak dengan musim kemarau. Mungkin ada usaha lain yang bisa diterapkan untuk menambal duit mereka. Hanif pun mewanti-wanti jangan sampai hal ini menjadi dalih untuk pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membayar pembangunan tol laut

Arieo Prakoso, Staf Redaksi Himmah mencoba memandang dari aspek politik dimana menurutnya kebijakan Jokowi untuk memfokuskan tujuannya ke arah maritim ini cukup unik. Arieo berpendapat bahwa Jokowi perlu waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan ini agar tidak menguntungkan satu pihak saja. Ia seharusnya melakukan kajian tentang aspek-aspek apa saja yang perlu dilindungi. Harus ada sistem dan kebijakan yang jelas untuk mengatur dan melindungi agar masyarakat pesisir punya kapasitas yang besar untuk mendapatkan keuntungan.

“Kita jangan sampai dipolitisasi dengan visi Jokowi. Rasionalkah pembangunan ini?” Mochammad Ari Nasichudin sebagai Pemimpin Umum Himmah menanggapi. Menurutnya, visi Jokowi menimbulkan beberapa implikasi. Yaitu ke dalam aspek politik, lingkungan, dan pendidikan. Ada pergeseran sistem politik dimana awalnya masyarakat menganut sistem feodal atau kolonial. Dan pola ini tidak bisa dijalankan jika Indonesia belum cocok dengan kemaritiman itu. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk mengarahkan budaya politik Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Selain itu, masalah kependidikan adalah yang paling mendasar. “Yang perlu dibangun bukan masalah fasilitasnya, tapi bagaimana membuat masyarakat Indonesia paham bahwa negara kita adalah negara maritim. Niat pemerintah ini bagus tapi sayang belum dipahami oleh masyarakat.” ucap Ari. Sosialisasi seharusnya mulai digencarkan dengan membangun pola pikir masyarakat bahwa Indonesia adalah negara matirim. Pembangunan itu mudah, tapi mengembangkan mindset-nya yang sulit. Begitu pula dengan lingkungan. Ketika masyarakat kita tidak paham dengan memanfaatkan lingkungan kemaritiman ini, imbasnya maka akan terjadi eksploitasi. Timbul pertanyaan sebenarnya apa saja indikator sebuah negara dikatakan maritim?

Hanif berpandangan bahwa idealnya suatu negara dapat dikatakan negara maritim tergantung dari kondisi geografis yakni wilayah lautannya lebih mendominasi daripada daratannya. Dan juga faktor sejarahnya dimana suatu negara dulunya memiliki angkatan laut yang kuat. Selain itu, poros maritim juga berarti menguasai perdagangan di sektor maritim itu sendiri seperti perikanan dan distribusi barang. Contohnya saja Sriwijaya. Hubungan Sriwijaya dengan antar negara yang dipisahkan dapat disatukan dengan armada laut yang kuat.

Hanif menceritakan bagaimana sebuah faktor sejarah membuat Indonesia melupakan laut. Dahulu, semenjak Belanda datang mereka membentengi dan menguasai pelabuhan. Pelayaran-pelayaran bahkan tiap kapal yang berlayar di Bali diteror, di bom oleh Belanda agar tidak melayar. Akhirnya kebutuhan pokok beralih ke sektor daratan dan ini yang menjadi momentum perubahan Indonesia menjadi negara agraris.

“Padahal wilayah laut lebih luas daripada darat, otomatis sumber daya ada di lautan. Dan kita tak akan cukup memenuhi kebutuhan dengan hanya mengandalkan sektor daratan. Karena daratan juga untuk pemukiman dan pembangunan lainnya. Namun kita jangan terlena oleh sebutan Indonesia menjadi negara agraris, kalau perlu pertanian tinggalkan bila tidak layak. Memang benar Jokowi perlu bangun mindset kemaritiman sebagai pondasi kebijakan berikutnya. Percuma jika punya mimpi gagasan tol laut tapi paradigma masyarakat berbeda, tidak satu paham.” tegas Hanif.

Sependapat dengan keduanya, Arieo kembali menuturkan bahwa pemerintah harus dapat menyamaratakan pendidikan masyarakat agar tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim. Dan untuk menjadi poros maritim maka Indonesia perlu membangun konektivitas. Mungkin di jaman Sriwijaya, dia membangun konektivitas antar negara sehingga dapat berkuasa di wilayah Asia. Tapi dilihat dari sekarang, armada Indonesia belum banyak jumlahnya dan kebanyakan sektor kelautan kita dikuasai oleh orang asing. Arieo berharap pembangunan maritim ini bisa terealisasikan dalam jangka panjang. “Yang terpenting adalah semua masyarakat Indonesia harus paham dulu potensinya baru kita menyentuh akar sektornya itu.” jelasnya. Arieo menambahkan bahwa kemantapan ideologi juga merupakan kunci keberhasilan negara kita dimana tujuan awal pancasila serta faktor historisnya di kuasai oleh masyarkat luas.

Ari pun menyarankan agar hakekat kita sebagai negara maritim dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sehingga nantinya visi ini dapat menjadi tanggung jawab dan acuan setiap pemerintahan. “Harus ada regulasi yang dipatenkan karena hitam diatas putih itu penting. Dan presiden sendiri kan menjalankan RPJPN. Semisal kita koreksi, yang perlu dibenahi RPJPN nya bukan Jokowi.” sambungnya.

Terlepas dari aturan, menyikapi saran Ari dengan pemberlakuan visi di RPJPN, Hanif merasa yang paling penting untuk disadari adalah dari segi filosofis, Indonesia adalah negara maritim dan landasan idealisnya adalah pancasila bahwa pancasila mengandung keadilan sosial. Tugas Jokowi adalah bagaimana mengaitkan maritim dengan pancasila dan bagaimana membangun penerapan ideologinya dan pemantapan ideologinya agar pembangunan ini menjadi pembangunan berkelanjutan.

Staf Pelita, Al-Aina Radiyah yang menjadi moderator pada diskusi ini, menyimpulkan bahwa program tol laut diharapkan dapat mengefisiensikan biaya logistik dan dapat menyelesaikan masalah keterisolasian khususnya bagi masyarakat kepulauan.

Himmah Berbicara merupakan diskusi rutin yang diadakan oleh LPM Himmah setiap minggunya. Pada diskusi kali ini (29/11) Himmah Berbicara membahas tentang “Pendidikan Kapitalis” dengan rujukan buku “Sekolah Kapitalis yang Licik” karya Paulo Freire.

Nurcholis Ainul Tri selaku Staf Jaringan Kerja Himmah dan pemantik diskusi malam ini mengawali diskusi dengan menjelaskan bahwa Paulo Freire memiliki gagasan-gagasan tentang pendidikan yang ia dapatkan semenjak ia duduk di bangku universitas. Menurutnya, pendidikan memiliki tujuan untuk merangsang pikiran kritis siswa, merangsang rasa ingin tahu siswa dan merangsang partisipasi demokrasi siswa. Ada 2 kategori kaum dalam pendidikan yaitu kaum tertindas dan kaum penindas. Menurut Paulo Freire juga ada 2 jenis pendidikan; pertama, pendidikan gaya bank dimana tugas guru hanya mengajar sekaligus sebagai objek dan murid hanya diajar dan tidak tahu apa-apa yang diajarkan oleh gurunya karena murid disini hanya sebagai objek. Kedua, pendidikan terhadap masalah yang menekankan guru dan murid berdialog dalam proses belajar mengajar. Inti dari pendidikan yaitu humanisasi atau memanusiakan manusia. Freire juga mengkategorikan kesadaran manusia menjadi tiga, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis.

Terkait penjelasan yang diberikan oleh pemantik, Irwan A. Syambudi, Pemimpin Redaksi Himmah menanggapi bahwa pemikiran Paulo Freire sangat menarik karena kondisi Amerika Latin saat itu sama dengan kondisi Indonesia sekarang. Irwan menambahkan tiga poin penting terkait pendidikan yaitu; pertama, bagaimana memahami pendidikan yang melegitimasi kekuasaan, ketika pendidikan melegitimasi kekuasaan maka pendidikan itu bersifat menindas. Kedua, bagaimana murid atau mahasiswa dapat menggambarkan pendidikan terhadap masyarakat adalah ketika realita dipelintir oleh pemerintah dan pemerintah terlihat kalang kabut ketika pelajar dapat menggambarkan hal yang terjadi. Ketiga, fulbagaimana slogan yang sudah tidak full meaning lagi seperti slogan “Ilmu ya sama dengan ilmu dan seni ya sama dengan seni”, ini terlihat ketika awal Orde Baru pemerintah kesulitan mencari mahasiswa yang tertarik dengan pelajaran eksakta, yang akhirnya pemerintah Orde Baru menggelontorkan beasiswa-beasiswa di jurusan sains. Pemberian beasiswa ini merupakan support dari pemerintah sehingga banyak terjadi penyetiran-penyetiran mahasiswa yang mendapat beasiswa.

Moch. Ari Nasichuddin, Pemimpin Umum Himmah menambahkan bahwa realita itu berawal dari regulasi. Seharusnya negara bisa mengatur dari regulasi yang ada. Adanya UU terkait pendidikan tinggi ada hubungannya dengan Bank Dunia. Dana-dana asing masuk dalam bidang pendidikan Indonesia.

Menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut Muhammad Hanif Alwasi, Redaktur Artistik Himmah mengatakan bahwa Gramsi membagi intelektual menjadi dua yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Hanif juga menyatakan kapitalisme pendidikan yang tidak bisa dibunuh, hanya bisa dikendalikan oleh wacana bahkan Rawamangun mengingatkan kapitalisme tidak bisa dibunuh hanya bisa dilawan. Melihat Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan tenaga terampil dari pendirian universitas. Masalah Negara berkembang tidak hanya dari sektor ekonomi melainkan juga dari sektor pendidikan dan jangan dianggap masalah pendidikan sama dengan masalah ekonomi. Menurut Hanif pendidikan berarti merdeka secara ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Hanif menambahkan bahwa pembagian kementerian pendidikan oleh kabinet kerja sekarang dikritik oleh kementerian pendidikan sebelumnya yang menyatakan bahwa pembagian itu didasari oleh politik kepentingan. Kurikulum Indonesia hanya berkacamata dari lingkungan Jakarta, seharusnya kurikulum dikembangkan dan ditelisik lebih dalam disetiap daerah di Indonesia. Nurcholis Ainul R. T. menanggapi pernyataan Hanif yaitu pendidikan hanya melegitimasi kekuasaan diantaranya globalisasi pendidikan, pendidikan dan kekuasaan serta pendidikan dan realitas sosial. Pendidikan harus menciptakan ideologi tandingan.

Hanif langsung menanggapi, pendidikan bisa melawan kehidupan sosial dan tonggak kekuasaan. Bagaimana sultan Yogyakarta megizinkan penjualan tanah di beberapa daerah di Yogyakarta ketika penduduk sekitar kesulitan mencari sandang, pangan dan papan. Ini akan membunuh masyarakat golongan “akar rumput” pelan-pelan.

Ari menambahkan bagaimana pendidikan yang terjadi di UII yang hanya berkorelasi dengan ekonomi. Untuk menelaah itu semua harus ditelaah secara ideologis. Otonomi daerah masalah pendidikan perlu disorot pemerintah serta tumpulnya gerakan mahasiswa terhadap instrumen kapitalis.

Terkait pernyataan Hanif tentang pembagian kementerian pendidikan, Desi Rachmawati, Staf Penelitian dan Pustaka (Pelita) Himmah menanggapi kesetujuannya terkait pembagian kementerian pendidikan yang dibagi menjadi dua yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Menristek) untuk pendidikan tinggi dan Kementerian Budaya Pendidkan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk pendidikan SD sampai SMA. Urgensi pendidikan harus dipisah dengan alasan pendidikan perguruan tinggi agar lebih aplikatif dan akan mengeluarkan banyak dana apabila masih digabung menjadi satu. Desi melihat pendidikan sekarang semakin menindas, contohnya Paud dan TK diwajibkan harus sudah bisa membaca. Pendidikan karakter merupakan bagian dari itikad baik pemerintah untuk menerapkannya.

Irwan menanggapi pernyataan Desi, semua formulasi pemerintah meskipun itu itikad yang baik tidak berjalan dan ini menjadi masalah. Irwan juga menanggapi pernyataan Ari terkait otonomi daerah, otonomi daerah yang diimplementasikan pada pendidikan menjadi sebuah anomali, implementasi itu lebih keperhiasan dibidang ekonomi dan yang lain menjadi nomor dua. Saat otonomi daerah masuk pendidikan, kurikulum lokal menjadi komoditas.

Ari menjawab pernyataan masalah otonomi daerah, apakah Indonesia sudah siap? seperti di majalah Himmah yang membahas tentang otonomi daerah. Dalam pemerintah sendiri masih ada mafia-mafia, yang ini hanya akan menyebabkan pembentukan lingkaran setan dalam tubuh pemerintah meskipun ada pendidikan anti korupsi. Ari menambahkan sebuah pertanyaan terkait gerakan mahasiswa, siapa yang akan menggerakkan mahasiswa?

Irwan menjawab pertanyaan ini bahwa keoptimisan dari forum-forum seperti inilah jawabannya. Otonomi daerah yang didasarkan pancasila tetapi tidak berjalan sesuai dengan asas pancasila.

Kholid Anwar, Staf Jaringan Kerja Himmah mengajukan pertanyaan tentang pendidikan yang ideal menurut Paulo Freire.

Nurcholis Ainul R. T. mengatakan pendidikan yang ideal menurut Paulo Freire yaitu harus bisa menciptakan humanis, merangsang siswa untuk kritis dan berpartisipasi dalam demokrasi.

Fahmi, peserta diskusi berpendapat jika pendidikan dari sudut pandang ekonomi bertolak belakang dengan perubahan sosial yang ada. Ketika kebijakan-kebijakannya tidak sejalan dengan kualitas pendidikan dan pendidikan hanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Hanif menanggapi dan berpendapat bahwa pendidikan didominasi oleh barat. Pendidikan sekarang adalah paksaan dengan alasan tuntutan ekonomi. Masyarakat seharusnya tidak melupakan pendidikan dari segi historisnya, saat pendidikan bersifat tuntutan dan menjajah. Pendidikan tinggi menyesuaikan dengan moral bukan dengan keadaan pasar. Pendidikan juga punya batasan otomatis, tidak selamanya di sekolah karena semua masyarakat bisa terlibat dalam semua pendidikan.

Al-aina Nur Rodiyah, Staf Pelita dan moderator diskusi menyimpulkan bahwa pendidikan yang bersifat menindas yang seharusnya mencerdaskan masyarakat. Paulo freire dalam bukunya berharap negara mengganti total sistem pendidikan yang sudah melenceng jauh dari tujuan utamanya yaitu humanisasi. Solusinya yaitu menerapkan sistem pendidikan dari pemikiran-pemikiran Plato, Aristoteles, Marxis dan ditambah dengan kesadaran spiritual.