Himmah Online –Kurangnya kredibilitas pemerintah dalam penyusunan kebijakan dinilai menjadi penyebab krisis multisektor. Hal tersebut menjadi sorotan dalam diskusi Mimbar Publik #4 bertajuk “Krisis Rupiah 2026: Data Ketimpangan, Melemahnya Rupiah, dan Kegagalan Negara dalam Mengelola (Inkredibilitas)”, yang berlangsung di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (FK UII) pada Jumat (17/7).
Dua narasumber hadir sebagai pemantik dalam diskusi, yaitu Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan M. Fakhrurrozi alias Paul sebagai aktivis UII.
Bhima membuka diskusi mengenai situasi Indonesia saat ini sebagai permakrisis, merupakan kondisi yang mana satu krisis belum tuntas namun krisis berikutnya sudah menyusul.
“Jadi kita punya krisis iklim, krisis ekonomi, ada perang di Timur Tengah yang sampai hari ini belum selesai, kemudian ada austerity (penghematan besar-besaran) dan comeback nya militer,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bhima menjelaskan bahwa ketidakkonsistenan pidato Presiden Prabowo mengenai arah kebijakan ekonomi menjadi pemicu kecemasan di kalangan anak muda maupun investor.
“Sekarang, cek aja, kalau mau ngeliat IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), kenapa investor ngelepasnya saham-saham blue chip. Karena bank dipaksa membiayai Kopdes Merah Putih yang ini akan jadi program gagal. Risiko fiskal setara masuk resiko moneter. Kopdes gagal, apa yang terjadi? Sistemik kepada sektor keuangan. Jadi saya cek dalam satu tahun terakhir, dana asing yang keluar itu Rp40 triliun,” jelasnya.
Bhima juga menyoroti nasib kelas menengah yang dianggapnya semakin tergerus di tengah klaim pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hal tersebut ditandai dengan banyak orang jatuh ke pekerjaan informal seperti ojek online dan kurir, bahkan terjebak pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) demi bertahan hidup.
Di sisi lain, Paul membahas sektor kesehatan sebagai bagian dari persoalan multisektor. Menurutnya, persoalan kesehatan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan ekonomi dan politik.
“Dokter kan kurang lebih satu atau dua tahun belakangan ini pusing kan melihat dunia kesehatan. Baru-baru ini ada dokter yang harus mati karena tekanan dari politik. Kemarin juga, barusan sekitar hari kemarin ditemukan tenaga kesehatan meninggal,” ujar Paul.
Tak hanya soal kesehatan, Paul juga menyoroti kebebasan akademik yang dinilai kian menyempit. Ia berpendapat bahwa kampus semestinya lebih peka terhadap krisis yang tengah dihadapi masyarakat.
“Di UII juga sempat mengalami fase kebebasan akademik yang begitu mengkhawatirkan gitu, di mana para akademisi lebih memikirkan ataupun lebih mengomentari penampilan ketimbang isi pikiran,” imbuhnya.
Kemudian, Paul mengingatkan kesadaran mahasiswa terhadap persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan tidak cukup berhenti di ruang diskusi, tapi perlu terus diisi dengan kesiapan menghadapi persoalan publik yang sesungguhnya.
“Dunia politik hari ini bukan tentang besok milih siapa, besok siapa presidennya. Nggak kok, kita harus bersiap. Di fase bersiap inilah yang penting bagi kita untuk terus mengisi ruang-ruang publik kita dengan hal-hal yang memang jadi persoalan publik, bukan hal-hal remeh,” pungkas Paul.
Reporter: Himmah/Naila Reyhantyas Nurkhalisha, Naja Dwi Fatmala, Rahmah Nur Indah Salsabila, Eri Rahma Askhia
Editor: Usrotun Nurmalita Jasmine