Himmah Online, Kampus Terpadu – Aliansi Mahasiswa Peduli Universitas Islam Indonesia (AMPU UII) menyelenggarakan aksi tuntutan dalam rangka refleksi Hari Pendidikan Nasional pada Kamis, 2 Mei 2019, di lingkungan Kampus Terpadu UII. AMPU sendiri terdiri dari kumpulan individu berstatus mahasiswa UII yang tergabung membentuk aliansi.
Massa aksi pada awalnya berjalan dari belakang Auditorium Kahar Muzakkir menuju Gedung Rektorat H. GBPH Prabuningrat. Sesampainya di depan gedung rektorat, massa aksi bergantian orasi menyampaikan tuntutan dimulai pada pukul 12.00 siang. Massa aksi mendesak agar rektor segera keluar untuk memberikan penjelasan maupun upaya perbaikan atas tuntutan tersebut. Setelah rektor belum juga terlihat, Direktur Pembinaan Kemahasiswaan UII, Beni Suranto, sempat turun tangan hendak menyampaikan penjelasan. Namun permintaan itu segera ditolak oleh massa aksi. Massa aksi lebih memilih untuk menunggu hingga rektor tiba di hadapan mereka.
As’ad Taufiqurrahman selaku agitator aksi menyatakan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh ketidakselarasan antara kondisi saat ini dengan tujuan awal didirikannya UII. Menurutnya, cita-cita awal para pendiri UII pada tahun 1945 ialah membangun kampus rakyat dengan akses pendidikan bagi pribumi agar dapat mengenyam pendidikan secara inklusif. Namun, As’ad berpendapat bahwa kenyataannya biaya kuliah terutama pada beberapa jurusan tergolong mahal jika dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Targetnya penyadaran dan penyikapan dari rektorat. Penyadaran kepada mahasiswa dan rektorat terhadap tuntutan-tuntutan kami,” jelas As’ad.
Fathul Wahid selaku Rektor UII akhirnya tiba menemui massa aksi pada pukul 16.00. Fathul mengajak seluruh partisipan untuk kembali duduk dan melakukan diskusi. Pihak AMPU mengawali dengan pembacaan lima tuntutan yang telah mereka susun. Pertama, Kembalikan cita-cita para founding fathers. Kedua, mendesak UII untuk terlibat aktif dalam merespon problematika kebangsaan dan keislaman. Ketiga, hentikan kapitalisasi pendidikan dan ciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Keempat, wujudkan iklim kampus yang demokratis dan terbuka untuk ruang-ruang diskursus intelektual dan yang kelima, mendorong produktivitas pusat studi di lingkungan UII.
Setelah tuntutan dibacakan, Fathul menanggapi salah satu tuntutan yang berbunyi, “kembalikan UII pada cita-cita para founding fathers”. Fathul menyatakan bahwa UII sampai sekarang adalah apa yang dicita-citakan oleh para pendiri.
“Apa yang kami lakukan sampai hari ini adalah ikhtiar kami untuk merawat nilai-nilai tersebut,” ungkap Fathul.
Fathul juga mengungkapkan bahwa masalah pembayaran uang kuliah, mahasiswa yang benar-benar mengalami kesulitan membayar dapat mengurusnya dengan prosedur yang cukup rumit. Menurut Fathul, rumitnya prosedur yang harus dilalui dapat diatasi dengan melapor sejak jauh hari, tidak secara mendadak. “Hal ini dikarenakan telah banyak terjadi kasus yang kurang mengenakkan. Pernah ada kasus seorang mahasiswa yang mengaku kurang mampu dan meminta uang kepada pihak kampus, namun kenyataannya tidak demikian,” lanjut Fathul.
Fathul juga menanggapi tuntutan terkait dana UII dialihkan untuk pengembangan unit bisnis atu sebaliknya. Fathul Wahid menjawab bahwa UII tidak pernah menyetorkan uang ke unit bisnis. “Bahkan biaya pengembangan UII masih menggunakan dana dari pihak ketiga,” tambah Fathul.
Menanggapi aksi tersebut, Dimas Nugraha Riyadi selaku Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII (DPM UII) angkat bicara. Dimas mengungkapkan bahwa DPM UII dan pihak rektorat tidak mendapat kabar sama sekali mengenai kegiatan aksi dari AMPU. Rencana kegiatan aksi ini baru diketahui oleh DPM UII melalui Instagram Story pribadi yang menandai akun resmi DPM UII di Instagram.
Menurut Dimas, DPM UII telah melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap aksi ini. DPM UII sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak rektorat untuk hadir sebelum aksi berlangsung dan mengawal aksi hingga selesai. Hasilnya, DPM UII hanya dapat menghadirkan Direktur Pembinaan Kemahasiswaan, Beni Suranto, karena Wakil Rektor III dan Rektor UII sedang tidak berada di Gedung Rektorat H. GPBH Prabuningrat saat aksi dimulai.
Terkait sikap DPM UII terhadap tuntutan-tuntutan yang disampaikan dalam aksi, DPM UII tidak menunjukkan keberpihakan. “DPM masih belum dapat memberikan tanggapan mengenai setuju atau tidak terhadap tuntutan tersebut sebelum melakukan kajian di dalam forum pleno DPM,” lanjut Dimas.
Setelah mencapai hasil mediasi tersebut, pihak AMPU kemudian menegaskan tetap berkomitmen terus mengawal tuntutan mereka yang lain seperti ruang demokrasi yang tetap berjalan lancar, dipermudahnya ruang diskusi, dan keuangan yang lebih transparan di UII. “Namun, jika hasilnya masih tidak memuaskan, mungkin akan terjadi aksi lanjutan, setelah dilakukan pengkajian terlebih dahulu,” tambah As’ad.
Reporter: Hana Maulina Salsabila, Muhammad Prasetyo, dan Ika Rahmanita
Editor: Armarizki Khoirunnisa D.