Himmah Online – Layanan transportasi publik yang ada di Yogyakarta belum sepenuhnya ramah bagi difabel. Persoalan akses seperti rampa yang tidak standar, nihilnya shelter low-deck, dan kurangnya informasi melalui audio menjadi hambatan utama difabel dalam memanfaatkan Trans Jogja secara aman dan nyaman.
Hal tersebut mengemuka dalam gelar wicara bertajuk “Inklusivitas Trans Jogja bagi Difabel” yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintah Fisipol UGM, pada Kamis (20/11), di gedung Fisipol UGM. Gelar wicara ini menghadirkan Ali Affandi, divisi braille dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Wahyu Islakhuddin, penyandang difabel netra, dan Fina Itriyati, dosen sosiologi UGM.
Ali menjelaskan beberapa halte bus Trans Jogja belum mempunyai fasilitas yang inklusif. Seperti ketidakmerataan fasilitas pengumuman berbasis audio pada halte-halte Trans Jogja. Fasilitas tersebut sudah diterapkan, namun hanya pada halte di kawasan Malioboro. Padahal, fasilitas pengumuman berbasis audio sangat diperlukan sebagai navigasi perjalanan utamanya untuk difabel netra.
Ia juga menyoroti minimnya pemerataan fasilitas bagi difabel fisik, terutama terkait akses perjalanan yang ramah, seperti rampa standar yang tidak terlalu miring agar pengguna kursi roda dapat naik dengan aman. Ia juga menilai shelter low-deck belum ada yang layak.
“Karena ketika misalnya kita mau naik (ke halte), kemudian misalnya hujan, itu kita nggak bisa nunggu kan, nunggu di pinggir jalan kita kehujanan, itu (shelter low deck) harus dimaksimalkan,” ujar Ali.
Selain itu, Wahyu, menyoroti buruknya akses informasi bagi difabel saat menggunakan Trans Jogja, terutama petugas belum sepenuhnya memahami kebutuhan difabel. Ia mengaku kesulitan memastikan lokasi halte dan rute perjalanan karena sistem audio di dalam bus tidak baik.
“Karena kan biasanya kita (penyandang tunanetra) tuh mau nanya terus ya, kita tuh gak enak lah mau nanya-nanya terus itu, karena jawaban dari merekanya juga ya (red. tidak ramah),” ujar Wahyu.
Menurutnya, pemahaman petugas tentang kebutuhan difabel perlu ditingkatkan, terutama bagi tunanetra yang mengandalkan informasi pendengaran. “Memang sebenarnya diperlukan pelatihan untuk petugasnya itu, supaya lebih aware, dan biar lebih ramah (difabel),” tambah Wahyu.
Ali menambahkan pelatihan terkait disabilitas untuk petugas Trans Jogja pernah dilakukan, tetapi implementasinya belum maksimal. Beberapa petugas dinilai masih kurang memahami kebutuhan pengguna difabel dalam situasi tertentu.
“Sehingga ini mungkin nanti perlu kita dorong bersama terkait dengan aksesibilitas juga, baik aksesibilitas tempat maupun ya perlakuan para kru trans kepada teman-teman difabel,” ungkap Ali.
Kolaborasi lintas pihak dinilai penting untuk meningkatkan sarana dan standar layanan inklusif. Tidak hanya pemerintah, vendor dan operator juga memiliki peran masing-masing dalam menyediakan layanan. Pemerintah berperan dalam anggaran dan kebijakan, sementara vendor menyiapkan armada dan operator menjalankan layanan.
“Semua ikut andil, pemerintah, vendor, dan operator. Pemerintah memastikan ada anggaran yang jelas, pihak lain menyiapkan prosesnya,” pungkas Ali.
Reporter: Himmah/Sri Wahyuni, Abraham Kindi, Staff Himmah/ Nadila Riska Safaroh, Rahmah Nur Indah Salsabila
Editor: Ayu Salma Zoraida Kalman