Himmah Online – Aksi simbolisme masyarakat dengan mengibarkan bendera One Piece mendapat respons berlebihan dari pemerintah. Menurut Wawan Kurniawan, peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, respons pemerintah mencerminkan pola pikir dan pola perilaku negara dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
“Pemerintah meresponnya dengan cara yang berlebihan. Nah kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya, itu tidak lain karena ada sesuatu yang mereka takuti,” ujar Wawan sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk “Simbol, Sensor, dan Suara Rakyat: Apakah Demokrasi Takut pada Imajinasi?” yang diselenggarakan The Conversation Indonesia melalui Zoom Meeting, pada Jumat (22/08).
Ketakutan tersebut dijelaskan Wawan sebagai bentuk paranoid, yaitu rasa kekhawatiran pemerintah akan terjadinya ketidakstabilan atau terancamnya narasi tunggal yang selama ini mereka jaga.
Wawan menilai bahwa keterbukaan informasi dan data yang semakin mudah diakses membuat posisi pemerintah merasa terancam, karena membuat masyarakat lebih kritis dan mulai menyadari ada ketidakbenaran dalam pernyataan pemerintah.
“Akhirnya, kita melakukan upaya-upaya perlawanan dalam bentuk simbolisme, dalam bentuk seni, dan itu tentu saja akan mengancam keamanan bagi pemerintah itu sendiri,” ungkap Wawan.
Hal serupa juga dikatakan oleh Pitra Hutomo, aktivis yang berkecimpung di ranah seni dan bagian dari Perempuan Lintas Batas (Peretas), yang juga menjadi narasumber dalam diskusi. Ia menjelaskan bahwa perlawanan dapat hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya simbol budaya ekspresi.
Menurut Pitra, sejak zaman nusantara, kritik rakyat sudah ditampung dan diberi ruang dalam bentuk kesenian seperti wayang atau pantun, guna menyindir otoritas atau pihak-pihak yang dinilai sudah tidak benar pergerakannya, meskipun saat itu sistem tidak demokratis.
Pada masa kini, perlawanan dan kritik melalui ekspresi seni justru menghadapi ancaman pemberangusan. Pitra menilai, fenomena ini bisa menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai kondisi politik suatu negara.
“Itu adalah cara paling ringan untuk melihat situasi kesehatan politik kita hari ini,” ujarnya.
Di sisi lain, negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan, kata Pitra, mempunyai cara berkelit dalam merespons ekspresi seni. Ia menyebut fenomena di Amerika Latin, ketika karya seni digunakan sebagai bentuk protes terhadap perampasan lahan. Protes tersebut dianggap sebagai upaya membangun komunitas masyarakat serta menggerakkan ekonomi, bukan sebuah perlawanan.
Namun, berbeda dengan kondisi di Indonesia, menurut Pitra, pembungkaman kritik melalui ekspresi seni yang terjadi saat ini justru menjadi tanda lemahnya demokrasi.
“Kalau untuk bicara saja dengan cara yang sudah dibuat artistik gitu ya, itu tidak boleh, dan menimbulkan tudingan bahwa ‘Oh kalian (rakyat yang mengkritik) pasti ingin mengobrak-abrik tatanan yang sedang berlaku,’ itu pertanyaan besar untuk demokrasi,” pungkas Pitra.
Reporter: Himmah/Hana Mufidah, Marsyalina Dwi Putri Aminarti
Editor: Farhan Mumtaz