Himmah Online – Pola perbenturan kelompok sosial melalui isu gender saat ini dinilai mirip dengan strategi pecah belah era kolonial yang berpotensi melemahkan solidaritas sipil dalam mengkritik pemerintahan.
Hal tersebut diungkapkan Soe Tjen Marching, seorang penulis dan akademisi yang hadir dalam diskusi bertajuk “Melawan Logika Kekuasaan” yang diselenggarakan pada Kamis (18/6) di Akademi Bahagia EA, Ngaglik, Sleman.
Soe Tjen menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui pembentukan hierarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak setara. Menurutnya, pola tersebut memiliki kemiripan dengan sistem penjajahan yang juga mempertahankan kekuasaan melalui pemisahan kelompok sosial.
“Kalau lelaki itu sistemnya dibiarkan patriarki, itu sebenarnya sistem pemecah belah karena lelaki dan perempuan akhirnya dipecah. Ada hierarki. Begitu juga pada waktu penjajahan, itu etnis-etnis dipecahbelahkan, antaragama dipecah belah, nggak bisa bersatu,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Soe Tjen menilai bahwa ketika masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan, solidaritas menjadi sulit terbentuk. Menurutnya, celah ini dapat dimanfaatkan pemangku kekuasaan untuk melanggengkan dominasinya karena masyarakat kehilangan kekuatan kolektif dalam menyuarakan kritik.
Soe Tjen menegaskan, persatuan masyarakat merupakan hal yang dihindari oleh rezim otoriter. Keberadaan hierarki sosial dinilai membuat publik cenderung saling mengontrol satu sama lain ketimbang mengawasi penguasa. Menurutnya, hierarki tersebut kemudian dipertahankan melalui konstruksi peran gender di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam ruang domestik sebagai ibu dan pendamping suami.
“Perempuan itu diharuskan menjadi ibu. Diharuskan menjadi penopangnya lelaki saja, penopangnya suami saja. Lalu, anak itu kan diharapkan ya perempuan lah yang ngatur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Soe Tjen memaparkan bahwa konstruksi budaya patriarki tersebut berseberangan dengan konsep feminisme yang mendorong prinsip kesetaraan relasi. “Feminisme itu kesetaraan kok. Jadi, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,” jelasnya.
Kontroversi patriarki dan feminisme kerap disalahpahami masyarakat sebagai pertentangan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Padahal, konsep feminisme bukan untuk menyaingi laki-laki, melainkan mendorong kesetaraan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat persoalan gender bergeser dari pembahasan mengenai ketidaksetaraan menjadi konflik identitas yang memecah solidaritas masyarakat.
Oleh karena itu, Soe Tjen menilai pentingnya masyarakat membangun kesadaran kritis agar tidak mudah dipecah belah. Baginya, perubahan tidak hanya bergantung pada kemenangan politik, tetapi juga pada upaya masyarakat untuk terus menyebarkan gagasan dan membangun solidaritas.
“Ya ini berusaha kritis juga, kita juga berusaha mempertanyakan, karena saya percaya nih ya, personal itu juga political, kan? Jadi kita sendiri harus berbuat, berusaha,” ujarnya.
Menurut Soe Tjen, penyebaran informasi melalui ruang diskusi menjadi bagian penting untuk menjaga gerakan masyarakat tetap hidup. “Tapi (penyebaran informasi) harus berkesinambungan. Harus terus ajeg, jangan berhenti. Yang kelihatan sepele lah, lakukan. Karena ya itu, saya percaya perjalanan seribu mil itu dimulai dengan satu langkah,” pungkasnya
Reporter: Himmah/Eri Rahma Askhia, Usrotun Nurmalita Jasmine, Zahra Kamila
Editor: Livia S. Amiena