Himmah Online – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai kehilangan arah dan urgensinya. Dalam forum diskusi publik bertajuk “MBG Untuk Siapa?” yang dilaksanakan oleh KASTRAD LEM FK UII, Rabu (29/10) di Auditorium Lt. 1 FK UII, sejumlah peneliti dan akademisi menilai bahwa MBG tidak memiliki target penerima yang jelas serta diwarnai kepentingan politik dan militerisasi kebijakan.
Diskusi ini menghadirkan Galau Muhammad, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Made Supritma, peneliti dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) sebagai narasumber yang sama-sama mengkritisi arah kebijakan program MBG.
Galau mengungkapkan bahwa berdasarkan riset dari Celios, MBG telah bermasalah bahkan ketika sebelum programnya dimulai. Ia mengatakan bahwa pemerintah gagal dalam mengidentifikasi kelompok anak yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi.
“Apakah semua anak itu lapar? Kenapa kemudian program (MBG) dimulai justru bukan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), tapi dimulainya dari Jabodetabek?” ujarnya.
Menurut Galau, sejak berjalan dari 6 Januari 2025, program MBG belum memiliki dasar hukum yang jelas, seperti peraturan presiden yang mengatur tentang standar gizi, higienis, serta mekanisme pengawasan distribusi makanan. Padahal, alokasi anggaran untuk MBG tahun ini mencapai 71 triliun dan tahun depan direncanakan naik menjadi 335 triliun. Anggaran yang besar ini telah turut menggeser alokasi dana pendidikan untuk beasiswa, KIPK, serta layanan posyandu di berbagai daerah.
“MBG itu tidak gratis, ini menggunakan uang rakyat yang dibayar melalui pajak, bahkan beberapa juga dari hutang,” tegasnya.
Sementara itu, Made, menilai bahwa MBG seharusnya difokuskan bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan dijadikan proyek massal untuk semua pelajar. Ia menambahkan, bahwa hanya sekitar 30 persen dari sasaran program yang benar-benar layak menerima bantuan gizi.
“Tidak semua anak Indonesia itu stunting, tidak semua anak Indonesia itu butuh makanan subsidi. Yang kuat silahkan beli sendiri,” ujar Made.
Made juga mengkritisi kecenderungan militerisasi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, di balik isu gizi dan kesejahteraan, MBG menunjukkan adanya pola sekuritisasi pangan, yaitu isu sosial dan ekonomi seperti isu pangan dikelola dengan pendekatan keamanan negara. Ia menyebut bahwa banyak satuan pelayanan MBG yang dijalankan oleh yayasan berafiliasi militer.
“Badan Gizi Nasional yang mengkoordinir MBG membentuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang 400 lebih diantaranya dikuasai oleh militer dan sisanya dikuasai oleh yayasan lain,” ungkap Made.
Selain itu, Made juga menyoroti keberadaan calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yakni tenaga lapangan yang disiapkan BGN (Badan Gizi Nasional) untuk mengelola program di daerah. Ia mengatakan bahwa para SPPI ini akan mendapatkan pelatihan semi militer dari TNI yang mencakup kedisiplinan, kepemimpinan, dasar militer, disamping mendapatkan pelatihan manajemen pangan dan rantai pasok.
Menurut Made, pola ini berpotensi melahirkan ekonomi rente (rent-seeking economy), yakni kelompok tertentu mendapat keuntungan bukan dari produksi, melainkan dari akses politik dan kekuasaan.
“Rente itu orang yang tidak produktif, tetapi mereka mendapatkan keuntungan proses ekonomi yang membuat sistem ekonomi itu tidak efisien,” pungkas Made.
Reporter: Himmah/Aulia Rahmania, Saiful Bahri, Staff Himmah/Zahra Kamila, Rahmah Nur Indah Salsabila
Editor: Hana Mufidah