Cari di sini
Beranda blog Halaman 50

Ketika DPM Lebih Memilih di Balik Punggung Rektorat

Abdul Malik
-
0
Ketika DPM Lebih Memilih di Balik Punggung Rektorat

Setelah lama tak terdengar suara aksi massa di dalam kampus Universitas Islam Indonesia (UII), 2 Mei 2019 menjadi catatan baru adanya gerakan mahasiswa dari berbagai fakultas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli UII (AMPU). Mereka menuntut beberapa hal kepada pihak rektorat, di antaranya hentikan kapitalisasi pendidikan, ciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, terbukanya ruang untuk diskursus intelektual, dan kampus yang demokratis.

Aksi dimulai ketika massa aksi berjalan dari pelataran Masjid Ulil Albab menuju Gedung Rektorat H. GBPH Prabuningrat sekitar pukul 13.30 WIB. Mereka mengenakan jas almamater UII, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, mengangkat tulisan yang berisi tuntutan seperti, “Syarat menjadi kampus terbaik: dilarang gondrong, kampus tutup jam 22.00 WIB, hingga ribetnya birokrasi surat dispensasi.”

Hari itu, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, menjadi menjadi momentum yang patut dirayakan oleh mahasiswa untuk menuntut permasalahan pendidikan, khususnya di UII. Sehari sebelumnya, kita tahu, para buruh merayakan Mayday dengan melakukan aksi untuk menuntut hak-haknya. Maka sudah menjadi kewajiban bersama bagi kita sebagai mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi, permasalahan, serta mengawal kebijakan-kebijakan kampus, demi terwujudnya kampus beriklim intelektual yang sehat. Sekali lagi, Hari Pendidikan Nasional pantas untuk kita rayakan.

Kesadaran mahasiswa akan pentingnya Hari Pendidikan Nasional merupakan bentuk refleksi bersama. Meninggalkan sejenak kegiatan adalah panggilan moral untuk merayakan dan menyuarakan tuntutan atas ketidakadilan yang terjadi di UII.

Aksi yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai fakultas merupakan wujud kesadaran, nalar kritis, kepedulian terhadap problematika yang terjadi di UII, serta komitmen memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Aksi tersebut membuktikan bahwa tuduhan ‘mahasiswa apatis’ yang sering digaungkan oleh birokrat lembaga adalah omong kosong.

Refleksi yang dilakukan oleh AMPU merupakan langkah yang cepat dan tepat di hari besar bagi seorang terpelajar, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Ketika selama ini mahasiswa dianggap apatis terhadap gerakan nyata, kini telah menggores catatan juang bahwa mahasiswa lebih tanggap daripada Lembaga Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) yang merupakan lembaga tertinggi di Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII). Sampai saat ini kedua lembaga tersebut belum menentukan sikap yang nyata atas apa yang disuarakan mahasiswa dalam massa aksi dan realita yang terjadi di UII.

Secara pribadi, saya melihat DPM selaku representasi mahasiswa tidak membantu ataupun tidak menunjukkan sikap yang mendukung massa aksi. Selama aksi berlangsung, terlihat bagaimana arogansi dan sikap elitis yang dimiliki beberapa anggota DPM yang tidak mau mendukung aksi mahasiswa. Mereka lebih memilih berteduh dengan menyilangkan kedua tangan mereka sambil menertawakan kerumunan aksi massa yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa.

Salah satu masa aksi dalam orasinya di depan gedung rektorat menyampaikan, “Saya bertanya kepada kawan-kawan. Apakah DPM ini menjadi wakil mahasiswa atau sebagai Humas-nya Rektorat UII?” Serentak massa aksi menjawab, “Humas-nya Rektorat!!!”

Hal tersebut menunjukan ketidakberpihakan DPM kepada massa aksi dan lebih suka menempel di punggung jajaran rektorat dibandingkan mencium keringat dan melebur dengan mahasiswa yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Tak hanya itu, ketika masa aksi melaksanakan audiensi dengan rektorat, tidak satu pun dari DPM yang ikut menyuarakan atas apa yang diperjuangkan oleh masa aksi.

Apabila keberpihakan DPM ditujukan kepada mahasiswa tentu tidak akan terjadi dentuman suara yang menampar wajah DPM seperti yang disampaikan peserta aksi tersebut. Ini menjadi catatan merah bagi DPM yang selama ini menyerukan jargon “Jangan sampai ada mahasiswa yang apatis”. Hal ini selalu diserukan ketika musim pemilihan wakil mahasiswa (pemilwa) datang. Namun, ketika pemilwa sudah usai, jargon tersebut senyap dan hanya bualan belaka.

Apakah dinamika yang terjadi sekarang sedang terbalik di dalam kampus UII? Mahasiswa yang mewakili DPM atau DPM yang mewakili mahasiswa? Perjuangan massa aksi dalam memperjuangkan keadilan atas hak-hak yang seharusnya disuarakan oleh DPM. Namun kini mahasiswa harus berjuang menyuarakan dengan lantang tanpa adanya dukungan dan sikap nyata dari DPM yang konon katanya sebagai representasi mahasiswa.

Kesetiaan masa aksi atas apa yang diperjuangkan tidak mengenal cuaca, mulai dari panasnya terik matahari hingga basah kuyub diguyur hujan, dengan semangat membara dan tak bergeser sedikit pun di depan mahasiswa. Namun lagi-lagi, dewan yang konon menjadi representasi mahasiswa lebih memilih untuk berteduh, menonton, dan melipat tanganya ketimbang mengepalkan tangan sebagai bentuk protes dan menyuarakan bersama dengan massa aksi. Tanpa bermaksud mengkerdilkan Dewan Legislatif yang terhormat, namun kenyataan di lapangan telah menjawab, atas perjuangan yang di lakukan oleh mahasiswa UII dari berbagai fakultas tersebut.

Hidup Mahasiswa!!!

*Analisis/Retorika ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Himmahonline.id.

Memperingati Hari Pendidikan, Aliansi Mahasiswa Peduli UII Aksi di Depan Gedung Rektorat

Muhammad Prasetyo
-
0
Memperingati Hari Pendidikan, Aliansi Mahasiswa Peduli UII Aksi di Depan Gedung Rektorat

Himmah Online, Kampus Terpadu – Aliansi Mahasiswa Peduli Universitas Islam Indonesia (AMPU UII) menyelenggarakan aksi tuntutan dalam rangka refleksi Hari Pendidikan Nasional pada Kamis, 2 Mei 2019, di lingkungan Kampus Terpadu UII. AMPU sendiri terdiri dari kumpulan individu berstatus mahasiswa UII yang tergabung membentuk aliansi.

Massa aksi pada awalnya berjalan dari belakang Auditorium Kahar Muzakkir menuju Gedung Rektorat H. GBPH Prabuningrat. Sesampainya di depan gedung rektorat, massa aksi bergantian orasi menyampaikan tuntutan dimulai pada pukul 12.00 siang. Massa aksi mendesak agar rektor segera keluar untuk memberikan penjelasan maupun upaya perbaikan atas tuntutan tersebut. Setelah rektor belum juga terlihat, Direktur Pembinaan Kemahasiswaan UII, Beni Suranto, sempat turun tangan hendak menyampaikan penjelasan. Namun permintaan itu segera ditolak oleh massa aksi. Massa aksi lebih memilih untuk menunggu hingga rektor tiba di hadapan mereka.

As’ad Taufiqurrahman selaku agitator aksi menyatakan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh ketidakselarasan antara kondisi saat ini dengan tujuan awal didirikannya UII. Menurutnya, cita-cita awal para pendiri UII pada tahun 1945 ialah membangun kampus rakyat dengan akses pendidikan bagi pribumi agar dapat mengenyam pendidikan secara inklusif. Namun, As’ad berpendapat bahwa kenyataannya biaya kuliah terutama pada beberapa jurusan tergolong mahal jika dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Targetnya penyadaran dan penyikapan dari rektorat. Penyadaran kepada mahasiswa dan rektorat terhadap tuntutan-tuntutan kami,” jelas As’ad.

Fathul Wahid selaku Rektor UII akhirnya tiba menemui massa aksi pada pukul 16.00. Fathul mengajak seluruh partisipan untuk kembali duduk dan melakukan diskusi. Pihak AMPU mengawali dengan pembacaan lima tuntutan yang telah mereka susun. Pertama, Kembalikan cita-cita para founding fathers. Kedua, mendesak UII untuk terlibat aktif dalam merespon problematika kebangsaan dan keislaman. Ketiga, hentikan kapitalisasi pendidikan dan ciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Keempat, wujudkan iklim kampus yang demokratis dan terbuka untuk ruang-ruang diskursus intelektual dan yang kelima, mendorong produktivitas pusat studi di lingkungan UII.

Setelah tuntutan dibacakan, Fathul menanggapi salah satu tuntutan yang berbunyi, “kembalikan UII pada cita-cita para founding fathers”. Fathul menyatakan bahwa UII sampai sekarang adalah apa yang dicita-citakan oleh para pendiri.

“Apa yang kami lakukan sampai hari ini adalah ikhtiar kami untuk merawat nilai-nilai tersebut,” ungkap Fathul.

Fathul juga mengungkapkan bahwa masalah pembayaran uang kuliah, mahasiswa yang benar-benar mengalami kesulitan membayar dapat mengurusnya dengan prosedur yang cukup rumit. Menurut Fathul, rumitnya prosedur yang harus dilalui dapat diatasi dengan melapor sejak jauh hari, tidak secara mendadak. “Hal ini dikarenakan telah banyak terjadi kasus yang kurang mengenakkan. Pernah ada kasus seorang mahasiswa yang mengaku kurang mampu dan meminta uang kepada pihak kampus, namun kenyataannya tidak demikian,” lanjut Fathul.

Fathul juga menanggapi tuntutan terkait dana UII dialihkan untuk pengembangan unit bisnis atu sebaliknya. Fathul Wahid menjawab bahwa UII tidak pernah menyetorkan uang ke unit bisnis. “Bahkan biaya pengembangan UII masih menggunakan dana dari pihak ketiga,” tambah Fathul.

Menanggapi aksi tersebut, Dimas Nugraha Riyadi selaku Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII (DPM UII) angkat bicara. Dimas mengungkapkan bahwa DPM UII dan pihak rektorat tidak mendapat kabar sama sekali mengenai kegiatan aksi dari AMPU. Rencana kegiatan aksi ini baru diketahui oleh DPM UII melalui Instagram Story pribadi yang menandai akun resmi DPM UII di Instagram.

Menurut Dimas, DPM UII telah melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap aksi ini. DPM UII sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak rektorat untuk hadir sebelum aksi berlangsung dan mengawal aksi hingga selesai. Hasilnya, DPM UII hanya dapat menghadirkan Direktur Pembinaan Kemahasiswaan, Beni Suranto, karena Wakil Rektor III dan Rektor UII sedang tidak berada di Gedung Rektorat H. GPBH Prabuningrat saat aksi dimulai.

Terkait sikap DPM UII terhadap tuntutan-tuntutan yang disampaikan dalam aksi, DPM UII tidak menunjukkan keberpihakan. “DPM masih belum dapat memberikan tanggapan mengenai setuju atau tidak terhadap tuntutan tersebut sebelum melakukan kajian di dalam forum pleno DPM,” lanjut Dimas.

Setelah mencapai hasil mediasi tersebut, pihak AMPU kemudian menegaskan tetap berkomitmen terus mengawal tuntutan mereka yang lain seperti ruang demokrasi yang tetap berjalan lancar, dipermudahnya ruang diskusi, dan keuangan yang lebih transparan di UII. “Namun, jika hasilnya masih tidak memuaskan, mungkin akan terjadi aksi lanjutan, setelah dilakukan pengkajian terlebih dahulu,” tambah As’ad.

Reporter: Hana Maulina Salsabila, Muhammad Prasetyo, dan Ika Rahmanita

Editor: Armarizki Khoirunnisa D.

Tuntutan Kesejahteraan Kaum Buruh

Janneta Filza A.
-
0
Tuntutan Kesejahteraan Kaum Buruh

Himmah Online, Yogyakarta – Rabu, 1 Mei 2019, massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Satu Mei (GERUS) melakukan long march dari Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Organisasi yang tergabung dalam GERUS sendiri antara lain, F-SEBUMI, LSS, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Yogyakarta, Perserikatan Sosialis, serta berbagai lembaga mahasiswa yang ada di Yogyakarta.

Rayhan selaku humas GERUS menyatakan bahwa PP No 78 Tahun 2015 menjadi persoalan pertama yang diangkat GERUS. PP ini telah memberhentikan keterlibatan serikat buruh dalam penghitungan upah. Selain itu, kenaikan upah minimum buruh  saat ini memiliki formula yang didasarkan hanya pada inflasi serta pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.  

“Yang dibutuhkan buruh hari ini ialah bagaimana kebijakan- kebijakan tersebut menempatkan kaum buruh di dalam proses perumusannya maupun di dalam penentuan upahnya, seharusnya berdasarkan kepentingan apa yang dimiliki buruh, misal angka kebutuhan hidup dari buruh,” ucap Rayhan.

Di Yogyakarta sendiri, Restu selaku koordinator umum menuturkan bahwa berdasar Badan Pusat Statistik, buruh Yogyakarta memiliki upah paling rendah se-Indonesia serta kesenjangan ekonomi tertinggi di Indonesia. Serikat pekerja telah mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Restu menambahkan bahwa mereka telah melakukan demonstrasi di Istana Negara lalu telah melayangkan Judicial Review namun berakhir dengan penolakan oleh hakim Mahkamah Agung (MA). Penolakan ini dikarenakan musyawarah mengenai kenaikan upah yang dahulu dilakukan oleh buruh, pengusaha, serta pemerintah, tidak bisa dilakukan kembali karena terhadang oleh formula yang telah tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2015.

Terkait PP No. 78 Tahun 2015 itu pula, Presiden Jokowi telah bertemu dengan perwakilan serikat buruh dan telah disepakati adanya perubahan sehingga akan segera dibentuk tim revisi PP Pengupahan. Peraturan itu sendiri sebenarnya dinilai mencederai UU No. 13 Tahun 2003 karena dalam UU tersebut dicantumkan bahwa instrumen yang seharusnya menentukan kenaikan upah ialah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditinjau setiap 5 tahun sekali.

Di samping persoalan PP No. 78 Tahun 2015, GERUS juga menuntut penghapusan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2018 perihal Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA No. 3 Tahun 2018 menuangkan beberapa bidang materi rapat pleno kamar perdata MA yakni, gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil perbuatan melawan hukum dan upaya hukum PHI serta hak pekerja atas upah.

Pengeluaran SEMA ini dinilai memberatkan buruh karena telah mengatur tidak adanya uang pesangon bagi para pekerja jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta ketika terdapat perselisihan hubungan industrial perusahaan tidak akan memberi upah proses selama perselisihan terjadi.

“SEMA itu seharusnya sifatnya internal Mahkamah Agung, tidak boleh mengatur di ranah perburuhan, tetapi SEMA ini kemudian merambah kebijakan perburuhannya, bahkan menabrak UU yang ada diatasnya, yaitu UU No.13 Tahun 2003,” imbuh Restu.

Perubahan terhadap pengupahan buruh diserukan pula oleh para jurnalis. Tommy, selaku koordinator divisi advokasi AJI menyatakan aturan-aturan mengenai pengupahan buruh harus direvisi serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi buruh, utamanya jurnalis. Ia pun berharap jurnalis-jurnalis perempuan dan disabilitas dapat diperhatikan kembali hak-haknya serta tidak dipandang sebelah mata.

Di Indonesia sendiri, Tommy menilai kebebasan pers menurun akhir-akhir ini. Momen pilpres kemarin menjadi ajang meningkatknya persekusi jurnalis dimana suatu kritik yang dilontarkan oleh para jurnalis bisa menimbulkan cemoohan dari dua kubu sekaligus. Tidak mengherankan pula, tindak kekerasan kepada jurnalis pun meningkat sehingga hak-hak masyarakat umum untuk mendapatkan berita yang benar dari lapangan pun tentu akan berkurang

Kriminalisasi yang diterima jurnalis juga menimpa aktivis buruh lain. Restu menyatakan setidaknya ada dua puluh buruh konstruksi di proyek pembangunan bandara Temon, Kulon Progo yang meninggal sia-sia akibat buruknya kontrol terhadap kematian buruh saat bekerja. Terlebih lagi, kasus tersebut tidak dipublikasikan kepada khalayak ramai serta menunjukkan lemahnya jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang sudah sepantasnya dimiliki oleh tiap buruh serta disediakan oleh perusahaan dan pemerintah.

GERUS berharap pemerintah hadir untuk memberikan solusi terhadap seluruh tuntutan yang mereka ajukan sehingga rakyat mendapatkan pekerjaan, peghidupan, status, serta jaminan sosial yang layak sesuai undang-undang.

Selengkapnya, dua belas tuntutan yang diajukan GERUS dalam press release-nya ialah

1.     Hapuskan PP 78 Tahun 2015

2.     Hapuskan SEMA No 3 Tahun 2018

3.     Cabut sistem kerja kontrak dan outsourching

4.     Beikan perlindungan pada buruh sektor informal

5.     Penuhi hak-hak buruh difabel dalam lapangan pekerjaan

6.     Penuhi hak cuti hamil, cuti haid, maternitas, dan paternitas

7.     Hilangkan segala bentuk diskriminasi bagi kawan-kawan ODHA dan kawan-kawan minoritas seksual

8.     Berikan perlindungan buruh perempuan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual

9.     Penuhi jaminan sosial bagi buruh dan keluarganya di segala sektor

10. Desak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap perusahaan yang melanggar dan menyimpang hukum

11. Hentikan pemberangusan serikat buruh dan kriminalisasi aktivis buruh

12. Mengajak semua elemen buruh dan masyarakat tertindas untuk bersatu memperjuangkan hak-hak buruh.

Reporter : Janneta Filza A., Pradipta Kurniawan, Dadang Puruhita

Editor: Hana Maulina Salsabila

Peringati May Day, Buruh Informal Belum Mendapat Perlindungan Hukum

Hersa Ajeng Priska
-
0
Peringati May Day, Buruh Informal Belum Mendapat Perlindungan Hukum

Himmah Online, Bantul – Jaringan Advokasi Pekerja Informal (JAMPI) beraliansi dengan Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) melaksanakan kegiatan memperingati Hari Buruh Internasional pada Rabu, 1 Mei 2019 di Ngetisharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Aliansi ini menggelar beberapa kegiatan seperti long march, bazar, dan pentas seni. Salah satu kegiatannya, pentas seni drama dilakoni oleh sekelompok buruh informal wanita. Drama tersebut menceritakan tentang keluh kesah dan ketidakadilan yang dialami oleh buruh informal rumah tangga yang kurang mendapatkan waktu istirahat dan dituntut untuk bekerja tanpa henti.

Selepas drama tersebut, Arisawati selaku koordinator umum acara bercerita bahwa kegiatan ini sudah menjadi acara tahunan bagi mereka, kelompok buruh informal wanita di JAMPI. JAMPI sendiri merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari beberapa organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memayungi berbagai serikat perkerja informal yang menggagas terselangaranya acara ini.

Selama Arisawati di JAMPI, tuntutan utama dari serikat buruh sedari dulu adalah kaum buruh informal tidak mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat umum, bahkan kurangnya pengakuan ini datang dari anggota keluarga buruh informal itu sendiri. “Bahkan kalau kita melakukan aksi May Day, ada suami yang melarang istrinya untuk mengikuti acara ini,” keluhnya.

Menurut Arisawati, salah satu semangat yang mendasari berlangsungnya peringatan May Day adalah mengingat bahwa selama ini belum ada pengakuan dan perlindungan secara tertulis oleh pemerintah. “Kami selalu berharap adanya May Day ini, Undang-undang Perlindungan dan Pengakuan Pekerja Informal segera disahkan,” lanjutnya.

Dikutip dari pernyataan sikap JAMPI tentang Perlindungan dan Pengakuan Pekerja Informal, pemerintah sampai saat ini belum mengetahui kondisi dan sistem kerja buruh informal seperti buruh rumahan, buruh gendong, dan buruh rumah tangga. Hal ini juga disebabkan belum juga disahkannya konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Kerja Layak bagi Pekerja Informal Nomor 189 yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Nomor 177 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumahan, sehingga belum ada kebijakan yang melindungi. Selain itu, berbagai jenis pekerjaan informal yang telah disebutkan di atas tidak termasuk ke dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang diajukan ke DPR sejak 2004 juga tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Tidak hanya dari JAMPI, Maila Nurul Fajria, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga ikut mendukung agar Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Informal segera disahkan. LBH mengaku tidak turun langsung ke serikat kerja tetapi melewati para legal yang memayungi beberapa serikat pekerja informal. “Upaya tetap dilakukan, namun negoisasi pemerintah malah terkesan alot,” terangnya.

Maila juga menjelaskan pentingnya pengakuan terhadap buruh informal. Menurutnya, tidak adanya pengakuan memiliki dampak besar dalam legalitas yang mereka terima. Mereka tidak mendapat hak-hak umum yang seharusnya didapat oleh pekerja formal. Hak-hak tersebut meliputi kemanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. “Pekerja tetap khususnya di Yogyakarta sendiri Upah Minimum Regional (UMR) masih terbilang rendah, jadi dapat dibayangkan bagaimana penghasilan yang didapat pekerja informal tanpa adanya kontrak kerja yang jelas,” pungkasnya.   

Untuk itulah, Maila memaparkan bahwa pentingnya serikat adalah untuk mewadahi para pekerja informal agar dapat unjuk suara terhadap ketidakadilan yang diterima. Karena serikat buruh mulai berani negoisasi harga karena mereka sudah memiliki bekal dan perspektif pekerja. “Namun masih banyak yang enggan masuk ke serikat dengan alasan kecaman dari pihak-pihak besar yang menentang dan merasa dirugikan,” tutupnya.

Reporter: Hersa Ajeng Priska, M. Rizqy Rosi, Hilmi Fahrul, dan Ika Rahmanita

Editor: Armarizki Khoirunnisa D.

Aksi Saling Dorong Warnai Peringatan Hari Buruh di Yogyakarta

Yustisia Andhini L
-
0
Aksi Saling Dorong Warnai Peringatan Hari Buruh di Yogyakarta

Himmah Online, Yogyakarta – Rabu, 1 Mei 2019, Komite Aksi May Day untuk Rakyat (KAMRAT) menggelar aksi peringatan Hari Buruh dan 56 tahun Aneksasi West Papua di Asrama Kamasan, Yogyakarta. Aksi tersebut sempat dihadang oleh aparat keamanan ketika massa bersiap melakukan long march menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Armaini selaku Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Yogyakarta mengatakan bahwa penghadangan dilakukan dengan alasan adanya massa tandingan dari ormas Paksi Katon dan Forum Jogja Rembug (FJR). Kapolresta bersikeras agar massa aksi KAMRAT berpindah lokasi menuju Balai Kota.

Tiga hari sebelumnya, aliansi KAMRAT telah mengantongi izin untuk melakukan long march. Hanya saja ketika proses pengajuan lokasi untuk menjalankan aksi di Titik Nol dan Tugu Pal Putih, izin tersebut ditolak dengan alasan diskresi dan kemudian dialihkan ke lokasi lain.

“Sebelumnya dari negosiator dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pun telah mengajukan izin ke Tugu tapi juga ditolak. Polisi menawarkan kita ke Balai Kota dengan jalan yang ditutup. Tapi kita kan mau aksi supaya bisa memberitahukan ke masyarakat luas,” ujar Julia Okky selaku koordinatur umum dari aliansi KAMRAT.

Armaini pun mengatakan bahwa ia telah menawarkan beberapa tempat publik yang bisa digunakan sebagai lokasi aksi. “Sudah kami tawarkan beberapa tempat publik dan pengawalan untuk mereka. Namun mereka tetap tidak mau dan bersikeras menuju titik nol yang berpotensi ada gesekan. Sehingga langkah terakhir kami adalah dengan mencegah mereka menuju ke situ, dan akan tetap kami kawal,” jelas Armaini saat ditemui di lokasi.

Pihaknya juga menambahkan bahwa dari pihak kepolisian tidak ada niat untuk menghalangi kemerdekaan menyampaikan pendapat. Namun, pemindahan lokasi tetap harus dilakukan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. “Kan di Jogja ini banyak ruang-ruang publik yang bisa digunakan, dan kami sudah menyampaikan kerawanan-kerawanannya di situ. Tapi mereka ini tetap bersikukuh ingin kesana,” imbuhnya.

Kericuhan sendiri mulai pecah usai orasi pembacaan tuntutan aksi. Massa dan aparat kemudian saling dorong hingga mengakibatkan munculnya perlawanan oleh massa dengan melempari kaca dan batu ke arah aparat yang sedang bertugas. Perlawanan ini tidak berlangsung lama karena selanjutnya massa berhamburan kembali menuju asrama.

Setidaknya sekitar 12 korban luka akibat kejadian saling dorong tersebut. Korban seluruhnya berasal dari massa KAMRAT yang terluka akibat serangan pukulan dari kepoilisian. “Beberapa kawan kami dipukulin menggunakan stik karet hitam hingga luka-luka. Bahkan salah satunya ada yang merupakan anggota pers mahasiswa Papua yang juga kena pukul. Ya sudah karena dapat kekerasan, kita mundur lagi,” kata Julia.

Mengenai perihal penolakan izin tersebut sangat disayangkan oleh Abdul Malik Akdom, selaku perwakilan dari LBH Yogyakarta yang turut membantu mengawali jalannya aksi. “Menurut kami ya diskresi kepolisian ini jangan sampai kontra produktif dengan penghormatan hak asasi manusia,” jelasnya.

Menurut Abdul, pihaknya juga mempertanyakan mengapa hanya Paksi Katon yang diijinkan untuk melakukan aksi sementara dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tidak. Menurutnya, apabila hanya dari alasan keamanan saja, pihak kepolisian tidak perlu bersikeras memindahkan lokasi, karena mereka akan tetap menghormati kegiatan satu sama lain.

Sebelumnya, aksi ini juga merupakan sebuah rentetan dari agenda aksi sebelumnya. Beberapa aksi tersebut di antaranya adalah aksi untuk peringatan Trikora, dan sebelumnya AMP juga akan melakukan long march. Namun sama, aksi tersebut kemudian juga dihalangi oleh pihak kepolisian dengan dalih untuk tidak melakukan aksi karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

“Menurut kami, ya tidak boleh ada undang-undang lain yang itu kontra produktif terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Seperti pada yang tertera di Pasal 28 Undang-undang Dasar,“imbuh Abdul.

Kendati demikian, meskipun long march sempat terhalang karena aksi saling dorong antar polisi dan massa, pihak KAMRAT terus menggelar orasinya yang dilakukan di tengah-tengah Jl. Kusumanegara, tepatnya di depan Asrama Kamasan. Dari 35 tuntutan yang disampaikan, beberapa tuntutan di antaranya menyuarakan nasib kesejahteraan buruh, perlindungan perempuan dan pengesahan RUU-PKS, serta hak untuk menentukan nasib sendiri bagi warga Papua Barat.

Reporter : Yustisia Andhini L., Nalendra Ezra, Ananda Muhammad Ismulia

Editor: Hana Maulina Salsabila

Pengalaman Magang di Pengadilan Agama Yogyakarta: dari Satpam sampai Resepsionis

Ridwan Fariz Maulana
-
0
Pengalaman Magang di Pengadilan Agama Yogyakarta: dari Satpam sampai Resepsionis

“Tapi kita itu mahasiswa magang ya, kok bisa bertugas di satpam, emangnya kita bakalan kerja jadi satpam ya?”

Diana adalah satu dari 14 orang mahasiswa prodi Akhwal As-Syakhshiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) yang telah menjalankan proses pemagangan di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tanggal 22 Oktober sampai 16 November 2018. Diana merasakan proses pemagangan yang tidak sesuai dengan harapannya.

Ia berharap bisa mengetahui tugas dan fungsi di setiap divisi yang ada di pengadilan tetapi pada kenyataannya ia ditugaskan menjadi satpam dan ditempatkan di meja registrasi.

Jam masuk dan pulang magang diberlakukan sama seperti pekerja di Pengadilan Agama Yogyakarta. Diana dengan teman-temannya, setiap Senin sampai Kamis masuk mulai dari jam delapan sampai jam empat sore dan hari Jumat ia harus pulang sampai setengah lima sore.

Diana mengatakan hal tersebut cukup bagus untuk lebih menekankan kedisiplinan waktu bagi mahasiswa. Pada perjalanan pemagangan, ia menilai kurang efektif karena banyaknya waktu kosong yang tidak diisi oleh kegiatan yang produktif.

Diana menceritakan dengan detail bagaimana ia menjalani proses pemagangan di pengadilan. Minggu pertama, ia bercerita bahwa dirinya menjalani pemagangan sama seperti saat kuliah. Menurut Diana, hal tersebut juga dirasakan oleh teman-temannya yang lain. Diana mengira magang yang akan ia jalani lebih banyak mendapatkan materi praktik lapangan dibandingkan dengan materi di ruangan.

Namun, ia hampir mendapatkan materi setiap hari selama satu bulan proses pemagangan. “Tapi biasanya selepas materi kita dibiarin, hahaha,” kata Diana sambil tertawa.

Penyampaian materi disampaikan secara langsung oleh dua pembimbing yang berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu Khamimuddin dan Ulil Uswah. Keduanya menerima tugas dari ketua pengadilan untuk bertanggung jawab dan mengawasi aktivitas pemagangan.

Selama seminggu pertama, Diana merasakan keterbatasan ruang untuk bisa melakukan kegiatan yang ada di pengadilan seperti menyaksikan persidangan secara langsung maupun memasuki ruangan-ruangan divisi yang ada di pengadilan. Penyebabnya, pada waktu yang sama terdapat 22 mahasiswa magang dari IAIN Surakarta yang sudah terlebih dahulu dan masih melaksanakan pemagangan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Momen magang di minggu pertama membuat Diana benar-benar jenuh tetapi ia tetap memilih untuk menjalaninya dan enggan berkeluh kesah.

Kejenuhan tersebut dirasakan Diana dan teman-temannya setelah pemberian materi oleh pembimbing dari pukul delapan pagi sampai pukul sembilan. Aktivitas yang diberikan selanjutnya kepada Diana adalah membuat minutasi untuk kegiatan sidang semu yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga. Namun, menurut Diana, tanpa ada pengawasan dan bimbingan kegiatan tersebut dirasa kurang efektif.

Imbasnya, banyak waktu kosong yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang sama sekali tidak produktif. “Ada yang nonton film Korea, horor, tiduran, dan melakukan hal-hal yang tidak jelas. Ada yang cuma gabut, yang tiduran, tapi ada juga yang ke musala,” ujar Diana. “Tapi di musala mereka tiduran juga sih, hehehe,” kata Diana.

Di akhir minggu pertama, Diana dan teman-temannya melakukan pengundian untuk pembagian tugas-tugas yang akan dijalaninya pada minggu kedua di pengadilan. Tugas-tugas tersebut diantaranya membantu di ruangan kesekretariatan, kepaniteraan, pos bantuan hukum, meja registrasi, resepsionis, juru sita, dan satpam.

Kaget akan hasil undian yang dilakukan, Diana bersama Ayu terpilih untuk bertugas menjadi satpam. “Tapi kita itu mahasiswa magang ya, kok bisa bertugas di satpam, emangnya kita bakalan kerja jadi satpam yah,” ucap mahasiswi bernama panjang Isnaini Diana Purnama.

***

Senin 28 Oktober 2018 adalah hari pertama Diana merasakan pengalaman menjadi satpam di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pagi harinya, sebelum orang-orang berdatangan ke pengadilan, Diana diantarkan terlebih dahulu oleh pembimbing ke petugas satpam yang sedang berjaga. “ini, Pak, mahasiswa siap dikongkon-kongkon,” ucap Diana meniru perkataan pembimbing kepada satpam.

Awalnya, Diana khawatir tetapi tetap menerima dengan perasaan ikhlas dan tetap menjalani tugas yang diberikan tersebut. Rasa khawatir yang dirasakan sebelumnya seakan-akan hilang ketika satpam yang berjaga menyambut kehadiran Diana dengan ramah dan mau mengajarkan Diana tentang tugas-tugas satpam.

Mencatat urutan sidang pada buku absen perkara sesuai dengan pihak yang lebih dulu datang ke pengadilan merupakan tugas Diana sebagai satpam. Di lorong tempat tamu berdatangan, Diana dengan ramah menyambut pengunjung yang datang.

“Apa ada yang bisa kita bantu pak? Bapak sidang hari ini pak? Sidang di ruangan berapa? Ruang satu atau dua pak? Atas nama siapa? Nomor perkaranya berapa pak?” tanya Diana kepada pengunjung yang datang.

Waktu kosong yang biasanya Diana rasakan pada minggu pertama seakan-akan hilang setelah aktivitasnya disibukkan sebagai satpam. Proses interaksi dengan pengunjung dan diskusi dengan advokat yang hadir di ruang tamu dimanfaatkan Diana untuk lebih menggali pengalaman dari orang lain.

Satpam juga bertugas untuk menata parkiran dan membantu orang yang akan menyebrang jalan. Beruntung, Diana bertugas sebagai satpam pada ruangan penerimaan tamu. Selama seminggu penuh di minggu kedua Diana bertugas sebagai satpam di pengadilan, ia mendapat begitu banyak cerita terkait dialektika orang yang akan berperkara di pengadilan, misalnya masalah perceraian yang menimpa orang lain.

Minggu ketiga, Diana menceritakan bahwa kesehariannya di pengadilan semakin padat. Pembuatan minutasi untuk persiapan praktik simulasi sidang semu yang akan dilaksanakan di akhir minggu ketiga dirasakan oleh Diana dan teman-temannya hampir mustahil untuk dilakukan dengan banyaknya berkas yang harus dibuat.

Selain itu, pada minggu ketiga juga terdapat pergantian posisi dan tugas untuk magang di pengadilan. Setelah menjadi satpam, kali ini Diana bertugas di meja registrasi. Pada praktiknya, Diana merasakan hal berbeda dibanding dengan tugas sebelumnya menjadi satpam.

Sambutan yang hangat datang dari pekerja di ruang registrasi terhadap mahasiswa magang. Diana merasakan proses diskusi yang menyenangkan dan tugas yang diberikan berkaitan dengan perkara yang akan dipersidangkan merupakan suatu hal baru yang bagi Diana. “Di registrasi aku enjoy saja sih, di sini aku niatnya juga untuk belajar, jadinya enggak kaya bener-bener jadi babu, diajak tukar pendapat juga,” kata Diana.

Namun, Diana bertugas di ruang registrasi hanya dua hari karena sibuk dan fokus membuat minutasi. Diana juga menyayangkan pergantian posisi magang di tiap-tiap divisi yang ada di pengadilan hanya dilakukan sebanyak dua kali.

Konsekuensinya, Diana hanya bisa merasakan bertugas menjadi satpam dan ruang registrasi selama magang di pengadilan.

Minggu keempat, kegiatan Diana dan teman-temannya yaitu menyempurnakan laporan minutasi. Beberapa kali pembimbing melakukan revisi. “Magang itu kan kita sudah bayar 300 ribu, kan termasuk administrasi. Pada kenyataannya untuk fotocopy kita masih mengeluarkan uang,” ujar Diana.

Diana menjalani sedikit kegiatan di minggu akhir pemagangan dimana berbeda dibanding minggu kedua dan ketiga. Diana dan teman-temannya memanfaatkan waktu kosong tersebut untuk lebih saling dekat dengan berkumpul di satu tempat di pengadilan. Di sini Diana merasakan hangatnya kekeluargaan dengan teman-temannya yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di perkuliahan.

***

Satpam dan resepsionis merupakan dua dari tujuh tugas yang tidak linear dengan apa yang keempat belas mahasiswa Akhwal Syaksiyah pelajari di kelas. Adapun membantu di ruangan kesekretariatan, kepaniteraan, pos bantuan hukum, meja registrasi, dan juru sita merupakan tugas-tugas teknis di pengadilan yang diharapkan mahasiswa dapat menguasainya.

Ali Lukman beruntung ditempatkan di pos bantuan hukum (posbakum). Ia mempunyai tugas untuk mengetahui tata cara pembuatan surat gugatan yang ada di posbakum. Peran Ali di posbakum juga melayani masyarakat yang hendak berperkara di pengadilan yang belum mempunyai surat gugatan. Pada saat bertugas di posbakum suasana orang-orang yang akan bercerai terasa oleh diri Ali.

“Karena saat proses pembuatan surat gugatan ada interaksi tanya jawab dan curhat (dengan penggugat). Misalnya bahwa ada suaminya yang meninggalkan, ada yang tidak dikasih nafkah, ada yang ditampar, ditonjok,” kata Ali. Pengalaman seperti itu membuat Ali jadi mengetahui alasan-alasan mengapa orang ingin bercerai.

Hal senada dirasakan oleh Naily Fadhillah dan Ahmad Fauzan Syaifullah yang bertugas di kesekretariatan. Naily dan Fauzan mendapatkan pengalaman untuk mengetahui hal-hal teknis di pengadilan yang berkaitan dengan prosedur administrasi. Proses penataan berkas, memasukkan data, dan menulis surat keluar adalah tugas-tugas sehari-hari yang Naily dan Fauzan kerjakan selama magang di kesekretariatan.

Fauzan memberikan penilaian terkait penugasan yang diberikan kepada temannya sebagai satpam, ia menilai bahwa dari sisi positif mereka yang bertugas menjadi satpam akan lebih mengetahui alur pertama apabila ingin berperkara di pengadilan agama. “Orang yang belum pernah berperkara pasti mereka tanyanya ke satpam,” ucapnya.

Namun, Fauzan juga menilai tugas menjadi satpam bagi anak magang, utamanya bagi sebagian orang akan aneh dan terkesan merendahkan apabila ada mahasiswi yang bertugas menjadi satpam.

Wisye Istiqomah, teman Diana merasa kasian terhadap rekannya sebagai perempuan yang ditempatkan menjadi satpam, “ya setidak-tidaknya cowok yang harus menjadi satpam” dan ia menilai akan lebih baik untuk tidak ada tugas menjadi satpam dan lebih bagusnya ditempatkan di divisi lain yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

***

Khamimuddin, pembimbing dari Pengadilan Agama Yogyakarta, mengatakan bahwa jam masuk magang disamakan dengan jam kantor agar mahasiswa dapat belajar untuk disiplin. “Metode minggu pertama kalian harusnya masuk ke ruangan persidangan, tapi ada mahasiswa dari IAIN Surakarta yang juga lagi masuk ke ruangan sidang sehingga tidak mungkin digabung,” tuturnya.

Pelaksanaan kegiatan magang tidak dapat diawasi sepenuhnya oleh pebimbing dari pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena Khamimuddin dan Ulil Uswah juga berprofesi sebagai hakim yang menyebabkan tidak bisa mengawasi kegiatan pelaksanaan magang secara penuh.

Ia juga menjelaskan penugasan di bagian satpam dan resepsionis memiliki tujuan supaya mahasiswa dapat mengetahui alur awal perkara masuk sampai putusan pengadilan dikeluarkan. Khamimuddin juga berharap dengan pemberian tugas tersebut supaya mahasiswa dapat menjajaki dunia kerja pada realitanya.” Toh nanti kan ketika mereka selesai kuliah tidak akan berkutat pada teori,” kata Khamimuddin.

Menurut Roem Sibly selaku Kepala Pusat Kajian Bantuan Hukum Islam (PKBHI) yang mewadahi program magang prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah, bahwa jam kosong yang dirasakan mahasiswa magang di pengadilan sebagai kasuistik.

“Kita tidak punya kontrak yang mengikat untuk pembimbing dari pengadilan untuk mengawasi mahasiswa secara penuh,” kata Roem.

Peran PKBHI dalam pelaksanaan program magang terbatas kepada pemberian parameter yang seharusnya dapat didapatkan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman praktek kerja yang ada di pengadilan. “Nanti kan keluaran mahasiswa Syariah ya itu, mempunyai kemampuan peradilan yang ada di Pengadilan Agama. Tidak hanya tugas hakim tapi yang bersifat teknis mereka juga harus tahu.”

Menurut Roem, peran dosen pebimbing magang dari prodi hanya sebatas koordinasi dengan pembimbing lapangan dari pihak pengadilan. Dosen pembimbing dari prodi juga tidak berkewajiban untuk mengawasi kondisi lapangan. Selama pelaksanaan, mahasiswa magang berada di bawah bimbingan pembimbing dari pengadilan.

“Dosen yang ada di kampus kewajibannya menyerahkan mahasiswa, kemudian melakukan evaluasi di lapangan, dan terakhir melakukan penarikan setelah itu bimbingan untuk laporan dan responsi,” kata Roem Sibly.

Tahun 2018 merupakan pelaksanaan pemagangan ketiga bagi mahasiswa prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah. Pemagangan tahun ini hanya dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kantor Urusan Agama dengan tujuan agar para lulusan prodi Akhwal Al-Syakhsiyyah nantinya dapat bekerja di sana.

Tugas yang didapat mahasiswa magang sebagai satpam direspon oleh Roem baru terjadi kali ini selama pelaksanaan praktek magang dilaksanakan. Roem mengetahui informasi ini di akhir pemagangan.

“Itu di luar dugaan, jadi ada miskomunikasi. Andai dari awal (tahu) akan langsung kita luruskan” kata Roem.

Roem mengatakan bahwa waktu pelaksanaan magang yang bertabrakan dengan IAIN Surakarta bukan kesalahan dari pihak kampus. Pihak kampus mengusulkan waktu magang sementara pihak pengadilan yang menentukannya.

“Untuk ke depannya pasti kita akan perbaiki, pasti kita perbaiki. Ok gitu saja,” pungkasnya.

Reporter: Ridwan Fariz Maulana

Editor: Nurcholis Maarif

Ragam Upacara Menjelang Hari Raya Nyepi

Divisi Fotografi LPM HIMMAH UII
-
0
Ragam Upacara Menjelang Hari Raya Nyepi
Penyerahan Sesajen. Foto: Hilmi Fahrul
Umat Hindu Saat Melakukan Pradaksina. Foto: Hana Maulina Salsabila
Para Penari Mengitari Meja Saji. Foto: Pradipta Kurniawan
Menari. Foto: Monica Daffy
Mengarak Ogoh-ogoh. Foto: M. Billy Hanggara
Doa Bersama di Akhir Upacara Tawur Agung Kesanga. Foto: Hilmi Fahrul
Membunyikan Genta. Foto: Anggah
Bahagia. Foto: Pradipta Kurniawan

–

Wisatawan beramai-ramai menyaksikan pawai ogoh-ogoh, salah satu rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941 pada Sabtu, 2 Maret 2019, di kawasan Nol Kilometer Yogyakarta. Sebagian besar peserta pawai membawa ogoh-ogoh berasal dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hindu Dharma di berbagai universitas yang ada di Yogyakarta.

Acara hari itu berlangsung sekitar pukul 15.30 dan berakhir pukul 17.00. Berbagai ogoh-ogoh diarak mulai dari Kantor DPRD Yogyakarta dan berakhir di Alun-alun Selatan. Terdapat 25 peserta mengikuti pawai ogoh-ogoh, yaitu 12 peserta dengan ogoh-ogoh dan 13 peserta dari sanggar-sanggar serta instansi yang turut memeriahkan acara. Sorakan antusiasme masyarakat terlihat ketika satu persatu ogoh-ogoh dijalankan. Tak lupa mereka juga mengabadikan momen tersebut melalui ponsel atau kamera masing-masing.

Keesokan harinya, umat Hindu berkumpul di Pantai Parangkusumo, Bantul, untuk melaksanakan upacara Melasti. Upacara ini dilakukan untuk menyucikan diri umat Hindu sebelum Hari Raya Nyepi. Alunan gamelan Bali dan wewangian dupa menyambut kita ketika memasuki kawasan upacara.

Upacara tersebut mengajak para peserta menyatukan cipta, rasa, dan memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar Melasti berjalan dengan lancar membuka rangkaian upacara. Setelah itu acara dilanjutkan dengan tari Sekar Pudyastuti sebagai arti rasa syukur terhadap Tuhan.

Upacara Melasti dimulai dengan membawa sesaji yang dibawa oleh resi dan penari untuk dihanyutkan ke laut. Selanjutnya, sembahyang kemudian dipimpin oleh pandit dan diikuti seluruh umat Hindu yang berada di kawasan Pantai Parangkusumo. Setelah selesai sembahyang, seluruh sesaji dihanyutkan ke laut lalu seluruh umat diwajibkan membasuh diri dengan air laut sebagai simbol menyucikan diri dari keburukan. Pengunjung Pantai Parangkusumo dan masyarakat sekitar pun turut memeriahkan acara dengan berebut sesaji yang dihanyutkan ke laut.

Setelah melakukan upacara Melasti, pada 6 Maret 2019, umat Hindu dari berbagai macam daerah berkumpul di Candi Prambanan untuk melakukan Tawur Agung Kesanga. Upacara ini mengusung tema Melalui Catur Brata Penyepian Kita Sukseskan Pemilu 2019. Sebelum berkumpul di pelataran candi, beberapa umat melakukan ritual pradaksina, yaitu mengitari area komplek Candi Prambanan. Setelah itu, para umat kembali ke pelataran Candi Prambanan untuk melanjutkan upacara.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, juga turut menghadiri acara Tawur Agung Kesanga. Lukman memberikan sambutan yang berisi ajakan kepada umat Hindu untuk mewujudkan pemilu dengan aman dan damai. Ia juga mengatakan bahwa Tawur Agung Kesanga adalah momentum bagi seluruh umat Hindu untuk introspeksi dan mawas diri sebelum Hari Raya Nyepi.

Selain umat Hindu, acara Tawur Agung Kesanga ini juga disaksikan oleh wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Candi Prambanan. Wisatawan asing pun turut menyaksikan dan mengabadikan momen Tawur Agung Kesanga 2019. Beberapa barisan ogoh-ogoh yang sudah diarak pada Sabtu, 2 Maret 2019, juga terlihat di acara ini. Proses dilanjutkan dengan mengarak ogoh-ogoh di pura pada sore harinya. Ogoh-ogoh tersebut akan dinetralisir karena ogoh-ogoh merupakan simbol dari hal-hal negatif. Maka dari itu, agar tidak mengganggu umat, pada malam hari dilaksanakan ritual Pengerepukan ogoh-ogoh.

Upacara Tawur Agung Kesanga ini kemudian ditutup dengan doa bersama yang diikuti oleh ribuan umat Hindu. Pada keesokan harinya umat Hindu akan melakukan prosesi Nyepi di kediaman masing-masing.

Narasi Oleh: M. Billy Hanggara

Reporter: Pradipta Kurniawan, Monica Daffy, M. Billy Hanggara, Hana Maulina Salsabila, Hilmi Fahrul, Anggah.

Editor Narasi: Armarizki Khoirunnisa D.

Hari-hari Terakhir Si Manusia Baja

Janneta Filza A.
-
0
Hari-hari Terakhir Si Manusia Baja

Iosif Vissarionovich Dzhugashvili atau yang biasa disapa Joseph Stalin merupakan pemimpin Uni Soviet yang meninggal dikarenakan digerogoti oleh penyakitnya sendiri pada 5 Maret 1953 tepat pukul 21.50. Rumah yang dibangun sang diktator pada tahun 1931 guna memulai kehidupan barunya sepeninggal sang istri, Nadezhda Alliluyeva, telah menjadi persinggahan terakhir Stalin. 

Berkenaan dengan penyakit yang dialami Stalin, Rohaid Ali dalam jurnalnya “The strokes that killed Churchill, Roosevelt, and Stalin” menerangkan bahwa Stalin memiliki sejumlah riwayat penyakit yang memperburuk keadaan fisik dan mentalnya. Tercatat pada tahun 1922 dan 1934, Stalin telah mengalami sakit kepala serta tekanan darah tinggi. Minor stroke juga pernah menyerangnya di tahun 1937 yang membuat dirinya gagal berpidato.

Hidupnya makin sulit tatkala di 25 Juni 1945, minor stroke yang dimiliki laki-laki kelahiran 18 Desember 1878 ini berubah menjadi mild stroke. Di bulan Oktober pada tahun yang sama juga tertulis ia pernah mengalami serangan jantung. Secara berturut, mild stroke dan serangan jantung menimpa Stalin kembali di tahun 1947 dan 1948. Hemorrhage stroke atau stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak menjadi penyakit terparah sekaligus penyakit yang akhirnya mengakhiri hidupnya.

Keterangan lain yang ditulis dalam jurnal “Stalin’s mysterious death“ oleh Miguel A. Faria (2011) menyatakan bahwa ketika Stalin mengalami sakit kepala dan tekanan darah tinggi, dokternya, Prof. V. N. Vinogradov, menyarankan Stalin turun dari pemerintahan karena kesehatannya. Bukannya mendengarkan nasihat tersebut, Stalin justru menjatuhkan hukuman kepada dokternya itu dengan kasus yang terkenal, Doctor’s Plot.

Pada 28 Februari 1953, pemimpin dengan julukan The Iron Fist ini mengadakan makan malam serta pesta di kediamannya, Blizhnyaya, Moskow. Banyak yang Stalin keluhkan dan utarakan kepada teman-temannya malam itu. Salah satu topik perbincangannya adalah kasus Prof. Vinogradov yang masih dalam tahap penyidikan di tangan Menteri Keamanan Negara, Lavrenti Beria. Tak ada seorang pun yang berani melawan Stalin, hal itu pula yang membuat para tamu ini harus rela pulang subuh karena pemimpin mereka baru saja menginjakkan kaki di kamarnya jam empat dini hari.

Edvard Radzinsky, seorang jurnalis Rusia menuliskan keterangan yang ia dapat dari para penjaga yang salah satunya diketahui bernama Rybin. Dalam tulisan itu, mereka menyebutkan di malam 28 Februari hingga 1 Maret, para anggota Politbiro atau pembuat kebijakan partai milik Stalin, Partai Komunis Uni Soviet, menonton film bersama di Kremlin. Tak langsung pulang, beberapa anggota yang terdiri dari Beria, Khrushchev, Malenkov, serta Bulganin singgah terlebih dahulu ke Dacha, rumah Stalin. Anggota Politbiro ini menetap hingga jam 4 pagi. Penjaga kamar Stalin yang bertugas kala itu ialah M. Starostin dan seorang asisten bernama Tukov. Komandan di sekitar area Dacha, Orlov, tidak dapat berjaga hari itu sehingga digantikan oleh asistennya, Peter Lozgachev. Tertulis pula bahwa setelah para tamu pulang, Stalin memutuskan tidur dan tidak pernah keluar dari kamarnya sendiri.

Sebelum Stalin masuk ke kamarnya setelah pesta, tak seorang pun ia perbolehkan masuk kamar tanpa seizin darinya. Tukov bersaksi bahwa Stalin mengatakan dirinya akan tidur dan sebaiknya para penjaga kamarnya itu pun beristirahat juga. Starostin sebelumnya tidak pernah mendengar Stalin memerintahkan hal seperti itu, tentu saja keheranan menerpa penjaga kamar Stalin tersebut. Keheranan itu menjadi semakin kuat pada 1 Maret 1953 Stalin tidak membuka pintu kamarnya sama sekali. Kejadian ini tentu saja membuat para penjaganya khawatir, pasalnya menurut keterangan Lozgachev yang ditulis Radzinsky, Stalin telah terbiasa bangun antara pukul 11 dan 12. Kebingunan yang menerpa para penjaga dan staf rumah tidaklah membuat mereka berani melawan perintah tuannya tersebut.

“Karena mereka takut masuk, Lozgachev yang sedang menggantikan tugas Orlov, masuk dan dialah yang menemukan Stalin terbaring di lantai dekat meja” terang Starostin dalam catatan Radzinsky.

Rohaid Ali dan kawan-kawan (2016) menuliskan bahwa Lozgachev mendobrak kamar Stalin pukul 22.00 setelah pintu kamarnya diketuk namun tidak ada jawaban sama sekali. Di sana, Stalin terlihat tergeletak di lantai dengan keadaan tidak sadar diri beserta paha dan lengan kanannya lumpuh. Keesokan harinya, keadaan Stalin tidaklah membaik, tekanan darahnya mengalami kenaikan hingga 210/120 mmhg. Tanggal 3 Maret, kesadaran diri Stalin menghilang kembali dan akhirnya dinyatakan meninggal dua hari setelahnya.

Putri tunggal Josef Stalin dari hasil pernikahannya dengan Nadezhda Alliluyeva, Svetlana Alliluyeva, dalam bukunya Only One Year ia menuliskan bagaimana keadaan ayahnya itu di akhir hayat:

Kematian Ayah lambat serta sulit. Wajahnya menggelap dan berbeda. Wajahnya menjadi tak bisa dikenali. Penderitaan kematian sangat mengerikan. Penderitaan itu mencekik dirinya perlahan saat kami menyaksikannya. Di akhir waktu, dia tiba-tiba membuka matanya. Tatapan yang mengerikan – antara marah atau marah dengan penuh ketakutan akan kematian. Tiba-tiba ia mengangkat tangan kirinya dan semacam menunjuk ke suatu tempat, atau mengarahkan jarinya pada kita semua. Setelah itu, jiwanya, setelah upaya terakhir, akhirnya melepaskan diri dari tubuhnya.

Setelah kematiannya, Uni Soviet berbenah diri melakukan hal yang disebut De-Stalinisasi. Kebijakan yang represif yang berlebihan semasa pemerintahan Stalin dihapuskan, terutama terkait penjara Gulag. Meskipun banyak yang mengutuk, Stalin telah berhasil membawa negaranya berjaya kala perang dunia kedua serta proses industrialisasi yang cepat.

Editor: Zikra Wahyudi

Pemboman Nijmegen oleh Sekutu

Reynaldha Adhikarsha
-
0
Pemboman Nijmegen oleh Sekutu

Pada tanggal 22 Februari 1944, Amerika Serikat ingin menyerang pusat industri dirgantara Jerman sebagai bagian dari Operation Argument. Namun, semua berubah akibat cuaca buruk.

The United States Eighth Air Force yang bermarkas di Inggris berencana melakukan pemboman pabrik pesawat di kota Gotha sebagai bagian dari Operasi Argument. Menurut tesis yang berjudul “Nijmegen Bombardment on 22 February 1944: A Faux Pas or the Price of Liberation?”, operasi argument adalah operasi yang dilancarkan Amerika Serikat untuk menghentikan dominasi Jerman. Namun, di tengah perjalanan menuju Jerman, pesawat pembom diperintahkan untuk kembali ke pangkalan karena cuaca buruk yang terjadi bisa mengganggu akurasi awak bom dalam membidik sasaran. Saat dalam perjalanan kembali ke Inggris, cuaca semakin memburuk sehingga formasi tempur berubah menjadi formasi yang lebih kecil.

Situasi yang membingungkan dan kekacauan 446th Bomb Group yang berjumlah 12 pesawat dan 453th Bomb Group dengan dua pesawat membuat pesawat berada di atas Kota Nijmegen yang dekat dengan perbatasan Jerman. Alih-alih ingin menjatuhkan bom di rel kereta api, bom tersebut malah jatuh di pusat Kota Nijmegen dan menewaskan 800 penduduk kota.

Pemerintah Belanda sebelum Perang Dunia II sebenarnya telah menyiapkan suatu layanan proteksi serangan udara yang dinamakan Luchtbeschermingsdienst (LBD). Layanan ini melibatkan masyarakat sipil untuk selalu merasa awas dan memantau situasi udara Belanda. Selain menempatkan berbagai pos-pos pemantauan, layanan ini juga memasang sirene-sirene agar masyarakat tetap waspada jika suatu saat terjadi serangan udara.

Saat peristiwa 22 Februari pada pukul 12:36 siang, sistem LBD langsung menghidupkan alarm tanda bahaya kepada masyarakat karena formasi tempur pesawat pembom mendekati Kota Nijmegen. Sekitar pukul 1:15 siang, LBD langsung memberi sinyal aman kepada masyarakat. Masyarakat pun kembali beraktivitas seperti sedia kala. Namun, sepuluh menit kemudian pos pemantauan melihat kembali formasi tempur mendekati Kota Nijmegen tetapi sudah terlambat untuk memberikan tanda bahaya kepada masyarakat. Akhirnya bom pun jatuh di pusat kota, tempat masyarakat beraktivitas dan akhirnya menjadi korban.

Peristiwa yang diabaikan

Berdasarkan perspektif dari pihak Amerika dalam hal ini Eighth Air Force, sangat masuk akal dan wajar peristiwa ini diabaikan.

Pertama, peperangan udara di wilayah Eropa selama perang dunia kedua sangatlah sulit dan wilayah peperangan juga amat luas. Selama Operation Argument berlangsung, pihak sekutu telah menjatuhkan 10.000 ton bom dan telah menerbangkan 3.800 sorti pesawat pembom. Selain itu korban tewas dari pihak sekutu berjumah 2.600 selama operasi berlangsung dibandingkan dengan peristiwa Nijmegen dengan 14 pesawat pembom jelas sungguh tidak berimbang.

Alasan kedua yakni karena sejarah tragis yang meliputi kota ini selama tahun 1944. Tujuh bulan setelah pengeboman Nijmegen, kota ini kembali menjadi garis depan pertempuran dalam Operasi Market Garden selama kurang lebih enam bulan.

Selain dari perspektif militer, menurut Alfons Brinkhuis dalam bukunya berjudul “De Fatale Aanval, 22 Februari 1944: Opzet of Vergissing? De Waarheid over de Mysterieuze Amerikaanse Bombardementen op Nijmegen, Arnhem, Enschede en Deventer”. masyarakat menilai peristiwa pemboman Nijmegen terabaikan karena masyarakat saat itu dalam keadaan heran dan emosional yang terguncang karena yang melakukan pemboman adalah sekutu.

Jerman juga melancarkan propaganda yang cepat untuk mengeksploitasi peristiwa pemboman tersebut. Selain itu, masyarakat juga tidak menganggap peristiwa itu sebagai peristiwa heroik yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat sehingga masyarakat lupa akan peristiwa tersebut. Bahkan, masyarakat lebih mengetahui aksi heroik pasukan terjun payung 504th dalam melintasi Sungai Waal dibandingkan peristiwa pemboman Nijmegen.

Editor: Hana Maulina Salsabila

Pagar Alam, Wujud Keindahan Alam dan Sejarah

Anggah
-
0
Pagar Alam, Wujud Keindahan Alam dan Sejarah
Pemandangan Pagi Vila Besemah. Foto oleh: Anggah
Ghumah Baghi Rumah Adat Asli Besemah. Foto oleh: Anggah
Megalitik Tanjung Aro. Foto oleh: Anggah
Megalitik Tegur Wangi. Foto oleh: Anggah
Wisatawan Cughup Embun. Foto oleh: Anggah

–

Selain terkenal dengan Jembatan Musi dan makanan khas pempek, ternyata Provinsi Sumatera Selatan juga menawarkan wisata alam yang bernama Pagar Alam. Pagar Alam adalah sebuah kota yang berjarak sekitar 283 km dari Kota Palembang. Perjalanan menuju Kota Pagar Alam juga dapat diakses melalui jalur udara menggunakan Bandara Atung Bungsu yang terletak di Kecamatan Dempo, sebelah selatan Kota Pagar Alam, dengan penerbangan rutin setiap hari dari Kota Palembang.

Kota Pagar Alam sebagai objek wisata menawarkan berbagai macam keindahan alam, mulai dari air terjun, pegunungan, hamparan perkebunan teh, peninggalan sejarah, hingga perkebunan kopi robusta yang terkenal di daerah Sumatera Selatan.

Kota Pagar Alam identik dengan pemandangan dan udara yang sejuk di Provinsi Sumatera Selatan, karena berada pada ketinggian 300 sampai 1100 meter di atas permukaan laut (mdpl), ditambah pemandangan Bukit Barisan disekelilingnya. Wisatawan juga dimanjakan pemandangan kebun teh yang membentang luas di kaki Gunung Dempo seluas 1400 hektare. Tak jauh dari sana, ada vila dan penginapan yang memiliki pemandangan langsung dengan Gunung Dempo dan Kota Pagar Alam dari ketinggian. Selain itu, terdapat pula berbagai air terjun yang berada di kaki Gunung Dempo, seperti Cughup Tujuh Kenangan, Cughup Mangkok dan Cughup Embun. Cughup adalah kata yang berasal dari bahasa Besemah—bahasa lokal Kota Pagar Alam—yang berarti air terjun.

Gunung Dempo merupakan salah satu destinasi wisata pendakian gunung yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Gunung yang terletak di Kota Pagar Alam ini merupakan gunung tertinggi ketiga di Sumatera dengan ketinggian 3159 mdpl. Tak hanya itu saja, Kota Pagar Alam juga memiliki destinasi wisata sejarah. Mulai dari peninggalan zaman Megalitikum yang tersebar di berbagai tempat di Kota Pagar Alam dan peninggalan Ghumah Baghi, yaitu rumah adat khas suku Besemah yang ada di Kota Pagar Alam.

Editor Narasi: Armarizki Khoirunnisa D.

1...495051...146Halaman 50 dari 146
Berita sebelumnya
Prev Post Title
Berita Selanjutnya
Next Post Title

Podcast

Baca juga

Terbaru

Terhubung dengan kami

Kantor Sekretariat LPM Himmah UII , Kampus Terpadu UII [ 8C78+J7 ] , Lodadi, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY 55584

Pranala

© 2024 Lembaga Pers Mahasiswa HIMMAH UII | All rights reserved.