Himmah Online – Intimidasi dan kekerasan di lingkungan kerja masih sering ditemui, khususnya berbasis gender. Dalam hal ini, perlakuan yang tidak proporsional masih banyak dialami oleh pekerja, terlebih oleh para pekerja perempuan yang berakhir menjadi pekerja yang lebih rentan. Pekerja perempuan menerima sikap dan perlakuan berdasarkan stereotip yang menempel pada dirinya, yang tidak hanya dilakukan oleh atasannya, tetapi juga rekan sejawat.

Atas dasar hal tersebut, Ikatan Buruh Perempuan menyelenggarakan diskusi pada Kamis (25/02), dengan tema “Intimidasi dan Kekerasan di Tempat Kerja” melalui medium Zoom serta Live Streaming di Facebook Marsinah FM.

Diskusi diisi dengan tiga pembicara perempuan yang memiliki bahasannya tersendiri mengenai intimidasi dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, diantaranya adalah Rustiati Ningsih dari Serikat Pekerja Danamon; Mariyati Siregar selaku Koordinator Bidang Perempuan dan Pemuda dari Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT); dan Kasyati dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia.

Rustiati Ningsih menceritakan bagaimana ia pada tahun 2018 silam mengalami intimidasi dari atasannya. Intimidasi yang dialami Ningsih saat itu dikarenakan adanya tuntutan supaya ia mau menandatangani surat pembinaan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), padahal sejak awal ia menolak.

Mulai dari bentuk panggilan-panggilan melalui telepon, juga dikirimkannya surat elektronik, yang dalam sehari bisa ia terima dua sampai tiga kali. Tekanan intimidatif yang diterimanya semata-mata agar ia mau hadir di kantor wilayah menemui atasannya kemudian memberi persetujuan terkait surat pembinaan PHK.

Meski sudah mendapat banyak tekanan, Ningsih tetap menolak. “Mungkin karena sudah berulang kali bos meminta saya untuk tanda tangan dan saya tetap menolak, saya tetap bersikukuh, saya tidak akan tanda tangan, akhirnya ia (bos–nya) memerintahkan salah satu bawahannya untuk mengunci pintu,” sambungnya, pada malam itu.

“Jangan biarkan dia pulang, jangan biarkan dia keluar!” Ningsih menceritakan kejadian beberapa tahun silam. Tekanan itu dilakukan terhadapnya setelah selama dua jam lebih berada di ruang rapat.

“Saya merasa saya tidak punya pilihan lain, akhirnya saya terpaksa tanda tangan surat pembinaan itu,” lanjut Ningsih. Meski demikian, saat itu ia tetap menyampaikan ketidaksetujuannya, dan ia menandatangani surat itu dengan keterpaksaan, Ningsih tidak setuju kalau diakhiri dengan PHK.

Beberapa hari setelahnya, Ningsih mendapat Surat Peringatan (SP3) dari atasannya beserta kertas yang sudah terpaksa ia tandatangani sebelumnya yang intinya berisikan komitmen namun sesuai dengan keinginan atasannya. Ningsih pun kembali diminta untuk bisa merealisasikan keinginan atasannya, dengan iming-iming jika ia bisa, ia akan diloloskan.

Akhirnya Ningsih melakukan konsultasi dengan serikat pekerja. Setelah konsultasinya itu, Ningsih mengirim surat elektronik untuk para atasannya, hingga ke tingkat direksi. Ia menyatakan penolakannya dan menceritakan kronologis kejadian intimidasi yang ia alami. Namun, hasil dari sikapnya itu, Ningsih pun mendapatkan penurunan jabatan. Semula ia yang seorang pimpinan cabang, dijadikan karyawan marketing biasa hingga saat ini.

Selanjutnya, Mariyati Siregar menyampaikan bahwa kelompok pekerja perempuan seringkali diperlakukan secara tidak proporsional, baik terhadap ancaman kekerasan di tempat kerja, hubungan yang tidak setara, gaji yang lebih rendah, maupun pelanggaran lainnya; sehingga mengekspos pekerja perempuan pada eskalasi terhadap kondisi kerentanan.

Pekerja perempuan acap kali ditempatkan pada bentuk pekerjaan yang tidak bersifat informal, berpenghasilan rendah, dan perlindungan pekerja yang buruk. “Ini membuat kawan-kawan pekerja perempuan rentan terhadap pelecehan fisik, verbal, dan kekerasan,” tambahnya.

Kondisi ini diperparah dengan kerentanan ekonomi dan pendidikan, sehingga menjadikan pekerja perempuan bergantung pada majikan yang eksploitatif dan perekrutan yang kurang etis dan terstandar. Menurutnya, perlu adanya standar yang optimal terkait kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, sehingga ada peningkatan pencegahan resiko terjadinya kasus kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja.

Kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja bisa dikategorikan menjadi penyerangan fisik, verbal atau nonverbal, dan juga perilaku kasar yang bersifat seksual. Hubungan kekuasaan yang tidak sehat ini menurut Mariyati ditunjukkan dalam hal kekerasan psikologis atau moral. Ia menambahkan, “penindasan biasanya ditemukan dengan tujuan mempermalukan atau melecehkan seseorang.”

Kekerasan mempengaruhi pekerja dalam situasi yang rentan, termasuk pekerja perempuan, ataupun pekerja dengan ras tertentu. Perempuan yang mengalami diskriminasi berlapis akan terpengaruh secara tidak profesional dan proporsional di tempat kerja. Mariyati menambahkan, “dalam beberapa kasus, hal seperti ini menimpa pekerja hotel, pelayan bar, perawat, pekerja sosial, buruh, dan pekerja toko.”

“Pekerja perempuan dengan profesi tertentu beresiko lebih tinggi mengalami kekerasan,” sambung Mariyati. Misal, bagi mereka yang harus bekerja di malam hari, seperti pekerja pelabuhan, pekerja kafe, pekerja pabrik, dan lain sebagainya.

Mariyati menyebutkan, World Health Organization mencatat lebih dari 35% wanita di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan; fisik dan seksual. “Studi kasus di Jepang, Malaysia, Filipina, serta Korea Selatan menunjukkan bahwa 30-40% perempuan mengalami pelecehan seksual,” tuturnya.

Kekerasan dalam rumah tangga pun dapat berdampak negatif pada kinerja, keselamatan, dan produktivitas di tempat kerja. Beberapa strategi dalam menangani kekerasan domestik yang bisa berpengaruh dalam lingkungan kerja meliputi kesadaran, peningkatan perlindungan, dan pemberdayaan perempuan dalam bentuk undang-undang.

“Di Indonesia sendiri, UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak kunjung selesai, tentu ini sangat disayangkan,” Mariyati menambahkan. Ia kemudian mengatakan bahwa pengembangan materi, pendidikan, dan pelatihan turut berperan dalam konteks penguatan perlindungan pekerja yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Mariyati berharap semua pihak bisa saling berbagi pembelajaran terkait peran serikat pekerja dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Ia juga berharap posisi kolektif yang kuat bisa dibangun dalam kontribusi penguatan aturan standar tentang kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja.

“Kekerasan dan pelecehan jelas mempengaruhi pekerja perempuan dalam kondisi kerja yang paling rentan,” sambungnya.

Reporter: Nadya Auriga D.

Editor: M Rizqy Rosi M

Himmah Online – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap kali menuai problematika dan dianggap multitafsir serta menimbulkan kegaduhan pada masyarakat. Banyak kritik serta laporan dari berbagai lapisan masyarakat atas undang-undang tersebut.

Pasca Joko Widodo mengeluarkan pernyataan pada 15 Februari lalu terkait wacana revisi UU ITE, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menggelar webinar dengan tema “Mewujudkan Revisi UU ITE” pada Kamis, (25/02) guna mendorong UU ITE direvisi.

Dihadiri oleh empat narasumber yakni Ika Ningtyas, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet; Faizin Sulistio, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Ade Irfan Pulungan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V; Kantor Staf Presiden, dan Christina Aryani, Anggota Komisi I DPR RI.

Ika Ningtyas memaparkan alasan mengapa UU ITE harus direvisi. Ika menjelaskan, pasal-pasal yang memiliki persoalan utama dan dianggap “karet”, yakni pasal 27 hingga 29 UU ITE. Persoalan tersebut didasari karena sifatnya yang multitafsir atau menimbulkan ketidakpastian hukum dan dalam penerapannya diselewengkan. 

“Sifatnya subjektif dan tafsiran menakut-nakuti bisa menimbulkan ketidakpastian hukum,” paparnya.

Selain itu, dari persoalan tersebut berdampak secara psikologis, rawan kriminalisasi, menghambat kebebasan berekspresi, dan menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan seperti ajang balas dendam. 

Ika juga mendesak serius terkait revisi UU ITE. Menurutnya, solusi dari kebijakan revisi UU ITE di antaranya; mencabut enam pidana yang duplikasi dengan aturan lain seperti KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946, dan UU Perlindungan Konsumen. Kedua, memperjelas rumusan pada definisi dan kriteria; seperti konten tidak relevan dan dilarang. Ketiga, pelibatan multistakeholder.

“Pemerintah harus lebih serius untuk mendorong ini (UU ITE-red) direvisi daripada membuat pedoman interpretasi karena dapat menimbulkan masalah lebih serius terjadinya kriminalisasi,” jelasnya.

Menyetujui pemaparan Ika, Faizin Sulistio menuturkan bahwa adanya UU ITE dimanfaatkan sebagai ajang restriksi dan membungkam kebebasan berekspresi juga tidak semua orang yang terkena UU ITE memiliki permasalahan konteks dengan UU ITE.

Menanggapi permasalahan di atas, Christina menyatakan bahwa saat ini di DPR RI berusaha realistis yang mana adanya pandemi Covid-19 membuat kinerjanya turun. “Jadi memang apalagi di masa pandemi saat ini keterbatasan pembahasan itu jelas menjadi satu halangan,” keluhnya.

Kendati kini, di tubuh DPR RI terdapat dua kubu pro dan kontra terkait wacana revisi UU ITE yang mana dari pihak kontra berargumen bahwa UU ITE sebelumnya sudah pernah direvisi dan dari pihak pro berpendapat jika tidak direvisi akan kebablasan.

“Karena ini toh baru saja direvisi, mengapa harus direvisi lagi. Ada juga yang melihat kalau tidak direvisi akan kebablasan,” paparnya.

Saat ini Badan Legislasi (Baleg) telah menerima 33 rancangan undang-undang yang masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Akan tetapi, dari pihak Baleg tetap menerima wacana revisi UU ITE.

Christina menjelaskan bahwa saat ini, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tengah membentuk Tim Kajian UU ITE guna mendorong UU ITE segera direvisi. “Kami melihat masih ada peluang untuk memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas 2021,” terangnya.

Reporter: Zumrotul Ina Ulfiati

Editor: M Rizqy Rosi M

Himmah Online -Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur seragam atau atribut yang memiliki kekhasan agama di sekolah, masih menjadi polemik bagi banyak pihak. Kebijakan tersebut banyak mendapat penolakan dari beberapa pemerintah daerah, namun sebagian orang juga beranggapan bahwa kebijakan ini sangat diperlukan.

Perbedaan sudut pandang inilah yang mendorong Yayasan Kalyanamitra untuk mengadakan konferensi pers “Kemerdekaan Siswi dan Guru Sekolah Negeri untuk Memilih Pakaian atau Atribut Kekhasan Agama”. 

Konferensi tersebut berlangsung secara daring pada Rabu, (24/02) pagi. Dihadiri oleh Yefri Heriani, Ketua Ombudsman RI Sumatera Barat; Alissa Wahid perwakilan Jaringan Gusdurian; Henny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru; Dwi Rubiyanti Kholifah selaku perwakilan Asian Muslim Alliance Network; dan Ifa Hanifah Misbach selaku Dosen Psikologi di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. 

Yefri Heriani menceritakan pada tahun 1982, terdapat larangan berjilbab yang sempat dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan. Kemudian, pada tahun 1991 larangan itu dicabut kembali melalui SK No. 100/C/Kep/D/1991 yang berisi penggunaan jilbab tidak dilarang.

“Selain itu di tahun 2011, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Didalamnya menyatakan bahwa siswa maupun siswi di sekolah harus mengikuti pesantren Ramadhan, wirid Ramadhan, Pendidikan subuh, dan memakai seragam muslim dan muslimah. Kemungkinan inilah yang menjadi rujukan bagi sekolah – sekolah di Sumatera Barat,” jelas Yefri. 

Selanjutnya, Henny Supolo melihat kebijakan SKB 3 menteri yang ditujukan untuk sekolah sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah. 

Henny mengaitkan SKB 3 Menteri ini dengan Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 4 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa. 

“Prinsip itu kami anggap selayaknya ruh dari kebijakan maupun praksispenyelenggaraan pendidikan,” jelas Henny. 

Pada kenyataannya, penyelenggaran pendidikan di Indonesia masih belum sesuai dan banyak terjadi pelanggaran berupa pelarangan, pengutamaan, atau tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Henny, dalam memaknai prinsip penyelenggaraan, SKB 3 Menteri sangat penting bagi masa depan peserta didik.

“Sekolah negeri sudah sepantasnya menjadi sekolah bhineka, sekolah yang menjadi penyemai keberagaman utama di Indonesia,” pungkasnya. 

Sementara itu, Alissa Wahid berpandangan dibalik fenomena dilarang atau pemaksaan tentang seragam keagamaan ini dikarenakan munculnya beberapa hal terkait ritual keagamaan ke dalam ruang pendidikan yang sifatnya umum. 

“Kecenderungan menguatnya eksklusivisme beragama akan menggiring pada suatu pengakuan kebenaran akan ajaran agama,” jelas Alissa

Para aktivis juga sepakat menyoroti persoalan ini disebabkan adanya unsur pemaksaan, bukan untuk melawan suatu ajaran agama. “Kami yang mendukung adanya SKB 3 Menteri ini tidak dalam rangka melawan Islam atau ajaran suatu agama, kami hanya menyoroti adanya pemaksaan,” tutur Dwi Rubiyanti Kholifah.

Adapun dampak dari sisi psikologis, terdapat beberapa kasus yang berakar dari pemaksaan dalam menggunakan seragam atau atribut keagamaan tertentu yang diantaranya bahkan berujung kepada percobaan bunuh diri. 

“Sampai saat ini saya cukup banyak menangani kasus – kasus pemaksaan penggunaan jilbab, ada 37 kasus dan 2 diantaranya mengalami percobaan bunuh diri karena mengalami body dysmorphic disorder yaitu sebuah persoalan psikologi yang merasa ada sesuatu yang kurang dengan tubuh akibat bullying,” jelas Ifa Hanifah Misbach.

Penulis: Yola Ameliawati Agustin

Reporter: Firdaus Muhammad, Monica Daffy, Yola Ameliawati Agustin

Editor: M Rizqy Rosi M

Himmah Online, Yogyakarta – Dalam peringatan hari HAM Internasional tahun 2020, Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (KAHAM UII) menggelar diskusi bertajuk “Konflik Agraria dalam Perspektif HAM” pada Sabtu (19/12).

Dalam diskusi yang digelar di Kolektif Collaboraction Space, Muhammad Fakhrurrozi dari Social Movement Institute (SMI) menuturkan, bahwa penyebab konflik agraria di Indonesia terjadi karena negara lebih berpihak terhadap para pemodal atau oligarki.

“Penyebab konflik agraria di Indonesia terjadi karena keberpihakan negara bukan ke rakyat tapi ke pemodal,” tegas Fakhrurrozi.

Menurut Fakhrurrozi terdapat dua jenis pemodal, yaitu pemodal yang bekerja dalam saluran swasta seperti perusahaan pabrik semen, tambang pasir besi, dan yang kedua adalah pemerintah itu sendiri. Kedua pemodal besar tersebut yang sering disebut sebagai oligarki.

Fakhurrozi juga menambahkan, bahwa tanah adalah salah satu sumber penghidupan yang sangat fundamental bagi para petani. Ketika tanah tersebut dirampas atau dialihfungsikan dalam bentuk infrastruktur atas nama kepentingan umum yang sebenarnya kepentingan modal akan menghilangkan sumber penghidupan dan mengubah struktur sosial masyarakat.

Marsen Benedictus Sinaga dari Insist Press menjelaskan bahwa HAM dalam penegakannya hanya bisa berjalan jika ada negara yang bisa dipercaya.

“Kita lihat apa artinya HAM, bagaimanapun HAM hanya bisa berjalan kalau ada negara yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab menjalankan HAM adalah negara, rakyat hanya punya hak, yang memastikan memberi hak adalah negara,” ujar Marsen.

Hal itu senada dengan apa yang dikatakan Fakhrurrozi, bahwa kewajiban negara terhadap HAM paling tidak ada tiga, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi.

Dalam diskusi peringatan hari HAM yang diadakan oleh KAHAM UII turut hadir dua aktivis Urutsewu Kebumen, Seniman MD dan Widodo Sunu Nugroho. Dalam paparannya, Seniman memaparkan upaya TNI yang sudah mulai melakukan sertifikasi di Urutsewu sejak tahun 2010.

“2010 TNI sudah berupaya melakukan sertifikasi, bahkan ada yang atas nama perorangan, dokumennya ada di kami. Itu dilakukan oleh tentara dan itu atas dasar komunikasi dengn BPN,” ujar Seniman ketua koordinator FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan).

Di sesi selanjutnya, Widodo salah satu aktivis Urutsewu berharap pemerintah mengembalikan itikad baiknya untuk mengabdi kepada rakyat dan melakukan pemahaman bahwa peraturan dibuat untuk kesejahteraan rakyat.

“Saya kira poin terakhir ini yang kita butuhkan saat ini, jadi itikad baik pemerintah untuk mengabdi kepada rakyat yang harus kita kembalikan, dan pemahaman bahwa peraturan itu dibuat untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Widodo.

Dalam catatan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), dalam rentang waktu Maret sampai September 2020, telah terjadi 35 konflik agraria di Indonesia. Konflik tersebut mulai dari perampasan tanah, penggusuran, intimidasi, hingga penangkapan.

Penulis dan Reporter : Pranoto

Editor : Muhammad Prasetyo