Program kerja mahasiswa KKN UII tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat setempat

Himmah Online, Kampus Terpadu – “Ada pro kontra. Itu kan pos keamanan lingkungan (poskamling) buat jaga, masa dipakai buat nyimpen buku. Sebenarnya banyak yang enggak setuju, tapi kita jalan saja, sudah pusing juga mau mikir program kerja apa,” ucap Prambudi selaku ketua unit 133 mengawali cerita program kerja (proker) unitnya.

Prambudi menjelaskan bahwa rumah pintar merupakan pengembangan dari rumah baca yang menjadi proker mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia (KKN UII) sebelumnya yang berlokasi di Desa Nglaris.

“Setelah dilihat, rumah baca tidak memadai, memakai rumah bekas tidak layak huni, gelap, listrik enggak ada. Akhirnya kami memakai poskamling di dusun itu jadi rumah pintar,” ucap Prambudi.

Prambudi mengatakan, salah satu anggota unitnya menghubungi Forum Komunikasi Anak Kabupaten Purworejo (Forkare) untuk bekerja sama mengurus rumah pintar. Sebulan sekali, Forkare akan mengecek rumah pintar. Tadinya, unit 133 ingin memberdayakan karang taruna setempat untuk mengurus rumah pintar tetapi tidak jadi karena kurang aktif.

Adapun proker individu Prambudi dan temannya yang berasal dari jurusan Teknik Sipil di desa itu adalah sensus kependudukan dan rumah sehat. Proker rumah sehat meneruskan program jamban sehat yang dilakukan mahasiswa KKN sebelumnya di Desa Nglaris.

“Satu desa ada lima unit. Satu prodi teknik sipil sama semua proker. Semua prodi yang sama di satu desa disamakan semua prokernya,” ucap Prambudi.

Anggota unitnya dari jurusan Hubungan Internasional melakukan sensus akte kelahiran; Ekonomi Islam melaksanakan sensus kemiskinan; Teknik Informatika membuat website dan profil desa; Farmasi mensosialisasikan Dagusibu (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) kesehatan ke Sekolah Dasar (SD); dan Manajemen melatih pembuatan sirup dan selai salak untuk ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Adapun Ilmu Hukum prokernya sensus kepemimilikan surat tanah atas permintaan kepala desa secara langsung untuk memperbaharui data desa terkait surat tanah.

Prambudi dan anggotanya menemukan kendala dalam pelaksanaan proker. Dari minimnya sosialisasi dan bertemu dengan masyarakat. “Tiap kita datang ke rumah belum tentu ada orangnya, musim hujan kemarin terkendala, rata-rata dari jam 8 mereka (masyarakat) di ladang dan di kebun,” ucap Prambudi.

Di dusun lain, Iqbal, mahasiswa KKN unit 149 di Dusun Krajan mengatakan Kepala Desa setempat sudah menentukan proker untuk mahasiswa. Sehingga ada program yang berubah meskipun sebelumnya sudah disahkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) saat di kampus.

Misalnya, Silvia dan kelima temannya dari Pendidikan Bahasa Inggris sebelumnya memiliki satu program, yaitu analisis belajar mengajar TK, SD, dan Paud. Pasca penerjunan, mereka diminta oleh kepala desa dua program tambahan, yaitu parenting kepada ibu-ibu PKK dan pengajaran Bahasa Inggris kepada perangkat desa. “Ada yang berubah, ada yang tidak terlaksana karena waktu, tadinya satu proker,” ucap Silvia.

Adapun tanggapan masyarakat tergantung proker yang ditawarkan oleh mahasiswa. Syahnan mencontohkan penyuluhan pembuatan nata de coco yang menjadi proker mahasiswa teknik kimia. Proker ini memiliki banyak peminat dari ibu-ibu PKK karena dapat meningkatkan perekonomian. Sedangkan sosialisasi tanggap bencana yang merupakan proker Syahnan dan teman-teman dari teknik sipil sedikit peminat.

“Mungkin karena tema kita enggak sesuai dengan ekspetasi mereka, desa mereka jauh dari bencana alam, sedangkan tema kita kebencanaan. Mikirnya kaya enggak penting, enggak masuk lah,” ucap Syahnan.

Silvia setuju bahwa proker yang bersifat praktik dan dapat meningkatkan perekonomian sangat diminati masyarakat, khususnya ibu-ibu. “Ibunya enggak tertarik kecuali mereka sendiri yang mempraktikkan tetapi waktu untuk mereka mempraktikkan tidak ada, kan ada batas waktunya,” Arini berkomentar.

Menurut Arini, waktu KKN satu bulan tidak cukup dan perlu diperpanjang untuk pelaksanaan proker. “Misalnya buat pelatihan, minimal tiga kali pertemuan, tapi masyarakat bisanya seminggu cuma sekali. Cukup enggak sih tiga kali dalam sebulan itu masyarakat dilepas sendiri nantinya? Yang kita latih adalah masyarakat awam. Walaupun dekat kota pengetahuannya masih kurang,” ucap Arini.

Sementara menurut Akbar, pemilihan proker KKN seharusnya tak jauh dengan pertanian dan peternakan yang menjadi ciri khas pekerjaan yang paling banyak ditekuni masyarakat desa. Akbar menuturkan bahwa proker bagus itu penting, jelek pun tidak apa-apa karena yang lebih penting adalah kedekatan dengan masyarakat. Bagusnya proker berbanding lurus dengan kedekatan dengan masyarakat.

Akbar yang memiliki proker penyuluhan pembuatan briket dan cocopeat mendapat alat dan bahan dari masyarakat setempat. Dari arang, sabut kelapa, kompor dan sebagainya “Kita enggak mengeluarkan sepeser pun untuk pelaksanaan proker, memang pendekatan dan orang Jawa, punya peran besar untuk komunikasi. Dirasa hal baru ini, mereka akan menawarkan, arang-arang yang enggak guna, malah aset yang kita butuhkan. Kita berani bilang sebaik-baik program adalah yang didanai masyarakat,” ucap Akbar.

Hery Wibowo, Kepala Desa Kebon gunung, menilai proker yang dilaksanakan mahasiswa KKN UII unit 147-151 di Kebon Gunung kurang maksimal karena terkesan memaksakan program.

Sebelumnya Hery mempertemukan mahasiswa KKN dengan kelembagaan masyarakat seperti karang taruna untuk membahas dan membatasi proker dan apa yang bisa diberdayakan di masyarakat Kebon gunung. “Jadi, kita sampaikan dulu, saya tak ingin sampeyan KKN, nanti seperti disidang di masyarakat itu. Jadi kelemahan dan kekurangan saya kasih tahu semua,” ucap Hery.

Hery menilai terlalu banyak proker tidak baik. Hery pun menyarankan mahasiswa yang KKN agar fokus di satu proker yang membuat masyarakat yang tadinya tidak tahu sampai tahu. Misalnya dari proses penyuluhan produk, produksi, sampai ke tingkat pemasaran.

Adapun proker yang paling berdampak menurut Hery adalah pemetaan desa. Pemetaan desa menjadi sub bagian dari proker pembuatan profil desa yang diwajibkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) untuk mahasiswa KKN per desa, “Sayangnya hasil pemetaan desa tidak disosialisasikan ke masing-masing dusun. Saya mah diam saja, saya enggak memaksakan itu,” ucap Hery.

Namun menurut Hery, pemetaan desa yang di dalamnya terdapat potensi desa akan dijadikan referensi untuk mahasiswa KKN selanjutnya yang akan ditempatkan di Desa Kebon Gunung.

Unggul Priyadi, kepala pusat KKN UII, mengatakan bahwa mahasiswa KKN yang melakukan koordinasi saat observasi dengan kepala desa yaitu untuk memadukan proker sesuai potensi desa.

“Setelah Undang-Undang Desa 2015 itu kan banyak dana, banyak program, nah kenapa mahasiwa buat program yang neko-neko? Ya sudah kita join saja dengan kepala desa,” ucap Unggul.

Adapun tugas DPL 1 dan 2 yang memverifikasi proker sesuai prodi masing-masing. “Kadang ada temanya masuk tapi teknis operasionalnya yang salah,” ucapnya.

Laporan mahasiswa KKN individu, unit, dan mulai periode ini ada tingkat desa masih belum diunggah yang nantinya bisa diakses mahasiswa. Kepada Pemerintah Daerah dan desa, DPPM hanya memberikan laporan dalam bentuk hard copy.

“Kalau yang soft copy nanti ditakutkan akan diklaim. Kalau artikel tingkat unit itu kan bisa ke karya ilmiah, dipublikasikan, atau bisa dibukukan dalam buku pengabdian masyarakat,” ucapnya.

Reporter: Nurcholis Maarif, Ika Pratiwi Indah Y., Muhammad Billy Hanggara, Dhia Ananta

Editor: Hana Maulina Salsabila

Waktu, lokasi, persiapan, dan administrasi turut mempengaruhi pelaksanaan KKN UII.

Himmah Online, Kampus Terpadu – Ekspektasi Silvia pertama kali saat hendak melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia (KKN UII) yaitu tinggal di daerah terpencil, tidak ada sinyal, Mandi-Cuci-Kakus terbatas, serta cemas bagaimana bersosialisasi dengan warga. Syahnan, Sandy, Arini, Akbar, dan Iqbal, teman Silvia satu posko unit 149 dan 150 mengamini serupa pendapat Silvia.

Unit 149 dan 150 ditempatkan dalam satu dusun yang sama, yaitu dusun Krajan, Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Jarak dusun dengan alun-alun kabupaten sekitar sepuluh menit ditempuh dengan sepeda motor.

“Tempat kita KKN semi kampung,” ucap Syahnan, mahasiswa Teknik Sipil 2014. “Yah masuk zona merah, tapi kita ke sana ternyata enggak merah masuknya,” Silvia menimpali. “Belum diperbaharui,” ucap Sandy selaku ketua unit 150 ikut berkomentar.

Hery Wibowo selaku Kepala Desa Kebon Gunung mengatakan penunjukkan desa yang tergolong zona merah memang sering menerima mahasiswa KKN. Desa Kebon Gunung satu-satunya desa berzona merah di antara desa-desa yang berada di Kecamatan Loano. “Dalam arti masyarakatnya apatis, penguatan ekonomi tidak ada, miskin pemberdayaan, itu daftar BPS (Badan Pusat Statistik), bukan dari pemda penunjukan data miskin,” ucap Hery menjelaskan arti zona merah.

Lain Silvia, lain pula Prambudi Setiawan. Setelah satu bulan KKN di Desa Nglaris, Prambudi, ketua unit 133 mengatakan bahwa desa tempatnya KKN tidak direkomendasikan kembali untuk mahasiswa KKN.

“Nglaris saya lihat rumah-rumahnya sudah layak. Ada yang punya mobil dan ada yang punya tanah 20 hektar waktu (program kerja) sensus kepemilikan surat tanah,” ucap mahasiswa Teknik Sipil 2014 ini.

Prambudi pun tidak menyangka akan mendapat posko yang layak. “Enggak seperti yang dibayangkan dapat dari kayu, di posko saya dapur ada, ruang tamu ada, kamar mandi ada, keramik juga, di luar ekspetasi,” ucapnya.

Desa Nglaris masuk zona merah di bawah Kecamatan Bener yang juga zona merah. Akses ke desa agak naik dan jarak ke alun-alun kabupaten sekitar setengah jam ditempuh dengan motor.

Prambudi bercerita hal-hal yang telah dilakukan sebelum dan awal-awal KKN. Dua kali bimbingan dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 1 dan 2 untuk kumpul ketua unit dan penjelasan lainnya. Adapun pembahasan administrasi, verifikasi program kerja, dan kegiatan-kegiatan di lapangan dilakukan di desa setelah penerjunan.

Lanjut Prambudi, unit 133 dan unit-unit yang KKN di Dusun Nglaris melakukan observasi dua kali sebelum penerjunan. Perwakilan setiap unit hanya satu sampai dua mahasiswa yang selanjutnya hasil observasi disampaikan di masing-masing unit.

“Survei pertama enggak maksimal, dari desa minta surat keterangan KKN karena DPL 2 belum bawa surat, jadi desa enggak berani bawa keliling, dan pas itu kadesnya enggak ada,” ucap Prambudi. Barulah pada survei yang kedua kalinya, DPL 2 membawa surat. Sehingga pelaksanaan program kerja dilakukan setelah seminggu berada di desa. DPL 2 mengontrol ke posko dua minggu sekali. Minggu keempat DPL 1 datang sekaligus responsi KKN yang dilakukan di balai desa.

Menurut Iqbal, mahasiswa Teknik Sipil 2014 yang juga unit 149, sejak pengumuman penempatan lokasi, persiapan alat dan bahan menjelang KKN seperti pembuatan spanduk, berkumpul dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 1 dan 2, observasi lokasi KKN, dan pembuatan program terkesan terburu-buru. Hal tersebut berbeda dengan persiapan KKN yang dilaksanakan bulan Agustus.

Ada beberapa miskomunikasi yang terjadi seperti masalah pembuatan spanduk dan informasi yang tidak pasti. Akibatnya ada dua unit dalam satu dusun. “H-1 dikasih tahu bahwa kita satu dusun,” ucap Syahnan.

“Koordinasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, DPL, dan pak lurah belum ada. Kita harusnya posko berbeda-beda (per dusun), kemarin satu posko ada lima unit,” Silvia menimpali.

Waktu persiapan dan kurang komunikasi ini berimbas kepada penyesuaian program yang cocok dengan masyarakat. “Kita nyuri-nyuri waktu agar program itu cocok atau enggak karena observasi cuma sekali karena (saat itu) ada yang ujian,” ucap Silvia.

Hery menanggapi bahwa pemberitahuan penempatan lokasi KKN di desanya mendadak. “Pak Moko (DPL 2 unit 147-151) datang. Kecamatan enggak dikasih tahu juga, enggak tembus. Surat dari UII mandeg di Pemerintah Daerah (Pemda),” ucap Hery.

Sementara itu, menurut Unggul Priyadi selaku kepala pusat KKN UII menjelaskan pelaksanaan KKN bulan Februari yang terkesan mendadak karena sulitnya mencari lokasi KKN sejak berkoordinasi dengan pemda setempat.

“Tiba-tiba di tingkat bawah ternyata ada perguruan tinggi lain yang sedang masuk sehingga di satu wilayah desa ada dua perguruan tinggi, kan enggak efisien. Makanya di tingkat bawah solusinya kan enggak mungkin dibatalkan jadi dipindah ke desa yang lain, makanya muncul mendadak,” ucap Unggul

Jumlah Mahasiswa yang mengikuti KKN UII angkatan 56 di bulan Februari berjumlah 1372 mahasiswa . Jumlah tersebut terbagi menjadi 164 unit yang ditempatkan di empat kabupaten, 11 kecamatan, dan 29 desa. Adapun waktu pelaksanaanya dari 23 Januari sampai 23 Februari 2018. Sementara mahasiswa yang melakukan KKN angkatan 57 di bulan Agustus 2018 terbagi 383 unit.

Baik Prambudi, Akbar, Syahnan, dan Sandi mengatakan meminta tanda tangan kepada masyarakat sebagai administrasi dari Pusat KKN seperti hasil observasi, program kerja, dan Buku Catatan Kegiatan Harian (BCKH) KKN, hampir semua mungkin melakukan manipulasi.

“Agak memberatkan terkait BCKH, apalagi sampai sekarang cuma dilihat pas sidak,” ucap Prambudi.

“Secara teknik enggak gampang untuk meminta tanda tangan setiap waktu sudah seperti kerja di pabrik, bagus sih, enggak semuanya bisa ngikuti,” ucap Akbar.

“Kebanyakan orang tuh catatan enggak usah, yang penting langsung proker, tanda tangan di akhir,” Syahnan menimpali.

“Enak dirapelin, toh kita juga melakukan (apa yang ditulis),” Sandi ikut berkomentar.

Adapun menurut Hery, pemenuhan jam setiap mahasiswa dan unit menjadi penghambat berkreasi dalam pelaksanaan program kerja.

Menurut buku Pedoman Penyelenggaran KKN UII Semester Genap TA 2017/2018, volume kegiatan individu dan kegiatan bantu sebanyak 150 jam. Kegiatan individu atau waktu pelaksanaan program kerja sebanyak 38 jam (termasuk pra pelaksanaan), kegiatan unit sebanyak 52 jam, kegiatan bantu antar teman sebanyak 30 jam, dan kegiatan bantu masyarakat sebanyak 30 jam.

“Ada keluhan juga dari warga. Mereka juga kaget, seolah berburu tanda tangan tok, saya dengar dari wali murid Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak,” ungkap Hery.

Unggul menanggapi tujuan dari administrasi seperti laporan hasil observasi, program kerja, dan BCKH ialah bukti tertulis dari tertib administrasi. “Kalau enggak ada bukti tertulisnya terus gimana? ngontrolnya dari mana kita? kan kita ada International Standard Organization yang mengharuskan ada dokumen tertulisnya,” ucapnya.

Jika ada warga yang menanggapi meminta tanda tangan terkesan tidak ikhlas dan hanya memenuhi tugas KKN, menurut Unggul itu tergantung bagaimana cara mahasiswa mendekati masyarakat. Menurutnya, banyak juga mahasiswa yang begitu pamit ditangisi warganya karena sudah menyatu.

Terkait lokasi KKN, Unggul mengatakan bahwa pertimbangan aksesbilitas, waktu, dan efektivitas menentukan mengapa lokasi KKN hanya mengambil daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Sekitar 80 persen lokasi KKN mengambil daerah Purworejo karena ada Memorandum of Understanding dan jaminan secara formal.

“Karena mahasiswa dengan bimbingan DPL juga itu menjadi pertimbangan kalau jauh harus mempertimbangkan waktu, tenaga, efektivitas sehingga hanya mengambil Jogja dan sekitarnya, seperti Klaten, Magelang, dan Purworejo. Kalau ada masalah ngatasinnya gampang,” ucap Unggul.

Selain KKN yang dilaksanakan di Yogykarta dan sekitarnya, ada juga pelaksanaan KKN yang dilaksanakan di Aceh. Namun kegiatan tersebut bukan atas nama kegiatan KKN, melainkan kegiatan kemahasiswaan. Hal tersebut dikarenakan KKN UII di luar Jawa belum dicanangkan dan belum ada payung hukumnya.

Reporter: Nurcholis Maarif, Ika Pratiwi Indah Y., M. Billy Hanggara, Dhia Ananta

Editor: Hana Maulina Salsabila

Himmah Online, Kampus Terpadu — Salah satu kegiatan Pesona Ta’aruf Universitas Islam Indonesia (Pesta UII) 2018 pada hari kedua, 16 Agustus 2018 yaitu manajemen aksi. Manajemen aksi ini bertema ‘Pemerataan Pendidikan’. Fadillah Adkiras, mahasiswa Ilmu Hukum 2016 yang juga Komisi A Pesta UII 2018, memaparkan bahwa tujuan manajemen aksi yaitu untuk memberitahukan kepada mahasiswa baru tentang empat peran dan fungsi mahasiswa, yaitu agent of change, iron stock, social control dan moral force.

Menurut Fadillah, salah satu hal yang langsung dapat diimplementasikan yaitu manajemen aksi. Melalui manajemen aksi, mahasiswa akan mengerti dan tidak diam saja ketika ada suatu permasalahan, mereka dapat melakukan advokasi. Contohnya ketika mahasiswa sudah melakukan advokasi namun tidak didengar pemerintah, maka ultimum remedium yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan aksi massa. Manajemen aksi tersebut tidak hanya difokuskan kepada aksi massa demonstrasi tetapi juga bagaimana bentuk-bentuk aksi, tidak terfokus pada teatrikal atau menulis opini seperti itu saja.

Fadillah juga menjelaskan bahwa memang manajemen aksi pada tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Tahun 2017 manajemen aksi lebih kepada teatrikal, dramatikalisasi. Tahun 2018 ini hampir sama dengan manajemen aksi tahun 2016. Hanya saja kali ini memang tidak ada penggunaan kertas karena himbauan langsung dari rektorat agar tidak memberatkan mahasiswa untuk membawa peralatan. Maka dari itu saat koreografi pun kertas-kertasnya disiapkan oleh panitia. “Kalau 2016 kan memang membawa kertas sendiri tetapi tahun ini enggak. Ini juga ada kebocoran, tadinya kertas yang digunakan setelah koreografi itu untuk manajemen aksi tetapi kertasnya sudah rusak dan tidak berbentuk, karena itu kertas yang murah, jadi tidak digunakan.” jelasnya.

Pada manajemen aksi ini, mahasiswa baru dibagi menjadi 25 titik, setiap titik diisi dengan tiga sampai empat jamaah. Setelah itu masuk satu pengisi dan diberikan materi manajemen aksi. Kemudian dalam setiap titik akan diambil satu orang untuk maju orasi pada simulasi aksi. Mahasiswa tersebut ada yang sebagai koordinator umum, koordinator lapangan, orator, agritator, dan negosiator.

Pengisi yang dipilih yaitu pimpinan-pimpinan di hampir semua fakultas, seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa, serta demisioner yang memang fokus di bidang aksi. Adapun nama-nama pengisi manajemen aksi berasal dari Fadillah sendiri karena nama-nama tersebut lebih banyak dari mahasiswa Fakultas Hukum (FH). “Jadi aku tahu orang-orang yang konsen pada bidang itu. Jadi biar mereka pun diberi pemateri yang memang fokus, bukan hanya sekedar tahu menggeluti bidang itu. Karena memang kalau hukum kan sejalur dengan aksi-aksi begitu.” Jelasnya.

Tema ‘Pemerataan Pendidikan’ dipilih pada manajemen aksi ini agar mahasiswa baru dapat membawa permasalahan dari daerahnya untuk diangkat. “Jadi mereka (mahasiwa baru—red) pun mengerti ‘Oh kalau terjadi seperti itu di daerah saya berarti saya enggak bisa diam saja dong’ secara gambaran umumnya seperti itu. Kalau pendidikan kan semua merasakan.” pungkas Fadillah.

Muhammad Zaki, Komisi I DPM Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, menjadi pemateri di titik manajemen aksi yang berisi jamaah 20 (Ahmad Yani), jamaah 22 (Tjokro Aminoto), jamaah 24 (Kartini), dan jamaah 32 (Iskandar Marzuki). Zaki memaparkan bahwa aksi itu tidak hanya menuntut demo. Salah satu yang dibahas yaitu pra aksi dan pelaksanaan aksi. Pra-aksi biasanya melaporkan terlebih dahulu kepada kepolisian, untuk merencanakan aksi, tujuan aksi tersebut, tidak asal-asalan jalan. Aksi itu dilindungi oleh hokum dan undang-undang tentang aksi kemudian terjun ke lapangan dan membentuk tim aksi. Tim aksi sendiri berisi koordinator umum, koordinator lapangan, orator, negosiator, dan agritator.

“Pendidikan di Indonesia kurang merata karena kurang meratanya infrastruktur di seluruh daerah. Kita sebagai mahasiswa memberikan pengaruh kita, pendidikan kita pada masyarakat yang di bawah!” seru Dimas Surya Saputra, mahasiswa baru Hubungan Internasional jamaah 22 sebagai salah satu orator pada titik manajemen aksi tersebut.

Reporter: Niken Caesanda Rizqi, Fitri Asih Astuti, Faridatul Ariani, Anindha Pratiwi

Editor: Hana Maulina Salsabila

“Memimpin itu hal yang mempengaruhi orang lain. Sebelum mempengaruhi, kita punya modal, modal itu berorganisasi.”

Himmah Online, Kampus Terpadu – Hari kedua kegiatan Pesona Ta’aruf Universitas Islam Indonesia (Pesta UII) diisi dengan berbagai rangkaian acara, salah satunya adalah Stadium Generale yang diikuti oleh seluruh mahasiswa/i baru di Auditorium Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakir pada Rabu 15 Agustus 2018. Stadium Generale tersebut diisi oleh Busyro Muqoddas sebagai pemateri dengan tema “Menyemai Pemimpin Milenial Progresif Bermoral Profetik.”

Busyro di awal pidoatonya menceritakan bagaimana para alumni UII berkiprah dikancah panggung nasional, seperti Artidjo Alkotsar yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung, Mahfud MD yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstituso, serta Suparman Marzuki yang dulu menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial. Menurut Busyro itu semua tidak lepas dari visi misi UII yaitu mendidik dengan sungguh-sungguh mahasiswanya menjadi pemimpin yang beriolmu amaliyah dan beramal ilmiah.

Menurut Busyro, mahasiswa adalah kelompok pemburu ilmu dan kemanusiaan. “Pemburu itu akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mencapai yang diburu kalau yang diburu itu ilmu dan kemanusiaan,” ucap Busyro. Jika ingin berusaha untuk memanusiakan manusia namun tidak memiliki ilmu maka hal tersebut, menurut Busyro, merupakan sesuatau yang mustahil dan tidak bisa sukses memimpin negara, bangsa dan umat.

Sebagai mahasiswa yang memiliki konsep pemburu ilmu dan kemanusiaan, hal yang paling sederhana untuk dilakukan menurutnya adalah menerapkan filsafat salah satu surat dalam Alquran, yaitu surat Al-Ashr. Busyro memaparkan makna dari surat tersebut. Pertama, menggunakan waktu untuk membina diri dengan iman dan melaksanakan ibadah lain yaitu belajar, tidak hanya sampai jenjang Strata 1 tapi sampai jenjang doktor. Kedua, melaksanakan amal saleh untuk kemanusiaan sesuai dengan perintah-perintah Islam. “Kalau filsafat Al-Ashr ini dipahami dan diamalkan, tidak mungkin anda tidak sukses, tapi insyaallah sangat sukses,” ujarnya.

Busyro juga mengatakan bahwa mahasiswa harus peduli dengan masyarakat, melihat tetangga yang jauh maupun dekat bagaimana kondisi perekonomiannya, kecerdesannya dan sebagainya. Hal tersebut dikatakan ketika ia ditanyai terakit bagaimana memupuk kesadaran mahasiswa yang hanya berdiam diri di kos atau asrama. Selain itu ia menambahkan bahwa kosan atau asrama hanya tempat untuk berkontenpasi, bermenung, berimajinasi, dan beristirahat setalah sehari penuh melakukan aktvitas ilmiah di kampus. “Jangan berpikir menajdi pemimpin kalau tidak ramah dengan tetangga. Dan doa tetangga itu luar biasa, mereka menjadi sumber pelajaran kehidupan,” jelasnya.

Bagi Busyro, berorganisasi merupakan basic need yang tidak hanya diperlukan oleh semua orang bahkan negara. Bangsa yang besar pun pasti memerlukan manusia lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Organisasi mempunyai tugas untuk melakukan ajakan kebaikan, menegakkan kebenaran, kejujuran dan kemanusiaan serta mempunyai misi untuk mencegah kemaksiatan politik. Ia juga mengatakan orang yang berorganisasi merupakan orang-orang yang nanti akan berjuang.

Busyro kemudian memaparkan pengalaman organisasi sejumlah besar alumni UII. Busyro aktif dalam Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan menjadi ketua di salah satu komisi, Mahfud MD yang aktif di majalah Himmah, serta Supraman Marzuki yang dulu menjabat sebagai ketua senat. Ia menerangkan bahwa dalam sejarah, mahasiswa yang rajin dan aktif berorganisasi akan berhasil memimpin diberbagai sektor kepemimpinan. “Termasuk memimpin di sektor penggiat-penggiat sosial itu karena berorganisasi,” pungkasnya.

Reporter: Niken Caesanda Rizqi, Fitri Asih Hastuti, Hana Maulina Salsabila, Yuniar Nurfitriya

Editor: Hana Maulina Salsabila

Himmah Online, Kampus Terpadu – Sosial Project (sospro) menjadi agenda untuk mahasiswa baru di hari Pra Pesona Taaruf Universitas Islam Indonesia (Pesta UII) pada selasa, 14 Agustus 2018. Selain sospro, agenda mahasiswa baru di Pra Pesta yaitu koreografi dan pembuatan co card.

Sospro kali ini adalah yang kedua yang dilakukan oleh Pesta UII semenjak pertama kali dilakukan pada Pesta Unisi 2017 yang lalu.

Menurut Kristianto dan Harunian Ahmad, Komisi A Steering Committee (SC) Pesta UII 2018, tujuan sospro ini dilakukan adalah untuk membangun citra mahasiswa UII yang baik di masyarakat.

“Untuk memberikan bahwa mahasiswa UII turun langsung di sekitar UII. Targetnya, UII dikenal mahasiswanya baik-baik. Tidak hanya membersihkan masjid, tapi sembako juga,” ucap Kristianto, Mahasiswa D3 Ekonomi ini.

Lanjut Kristianto, sospro kali ini dilakukan di desa-desa sekitaran UII seperti Lodadi, Pakem, Nglanjaran, dan panti asuhan serta pondok pesantren. Panitia melibatkan 400 mahasiswa baru dalam pelaksanaan sospro di 20 titik. Dari 81 jamaah yang ada di Pesta UII 2018 mempunyai jatah empat sampai lima mahasiswa baru untuk ikut dalam sosialisasi sembako ke masyarakat maupun membersihkan masjid.

Menurut Harunian, setiap jamaah diwajibkan membawa sepuluh kg beras, satu dus mie instan, dan alat tulis.

“Tahun sekarang, mahasiswa baru yang langung membagikan sembako tersebut. Kita sudah bagi semua, tiap plastik (yang akan dibagikan) berisi dua kg beras dan empat mie instan. Kita nanti ada pembagian ke Taman Pendidikan Alquran berupa alat tulis, kemudian ke pondok-pondok,” ucap Harunian, mahasiswa Hukum Islam angkatan 2016 menambahkan.

Rinto Handoyo, Ketua RT 41 Dusun Pakem Tegal, Desa Pakem yang menjadi salah satu titik sospro, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dan permintaan data masyarakat yang kurang mampu. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait teknis pemberian bantuan.

“Teknisnya ini mau seperti apa, apakah Ketua RT-nya ikut langsung ataukah mau diam di rumah, atau mahasiswanya mau bergerak sendiri. Sebatas memberikan surat pemberitahuan, bahwa kami hanya sekedar izin. Selesai,” ucap Rinto.

Rinto juga mengatakan bahwa dia dan beberapa ketua RT di sekitar Dusun Pakem Tegal belum menerima kabar dari panitia Pesta UII 2018 saat diwawancara reporter Himmahonline.id sekitar pukul setengah sepuluh.

Menurut Kristianto, kurang koordinasi dengan Dusun Pakem Tegal karena kendala waktu yang mepet. Saat panitia Pesta UII memberikan surat dan berkoordinasi, beberapa ketua RT, RW dan Kepala Dukuh sedang tidak ada di tempat.

“Karena waktunya yang mepet sama Pesta, masih banyak tugas yang harus diselesaikan juga, kita menugaskan bagian Humas dan Transportasi yang naik ke atas (Dusun Pakem Tegal-Red). Cuma mengantarkan surat untuk minta perizinan,” pungkas Kristianto.

Adapun menurut Veni Pradita Arsanti, mahasiswi baru jamaah sembilan yang mengikuti sospro menceritakan kegiatannya. Veni kebagian di daerah sekitar pasar Pakem, di masjid. “Jadi saya cuma langsung ke tempat pak RT-nya, terus sembako yang di pick up itu sudah ada di depan rumah pak RT-nya, jadi kita langsung ngasih itu beras sama mie instan,” ucap Veni yang merupakan mahasiswa baru jurusan Akuntansi.

Sementara menurut Arif Rachman Hidayat, teman Veni dari jamaah sembilan, mengatakan bahwa dari jamaahnya terdapat empat orang yang mengikuti sospro sementara sisanya mengikuti agenda koreografi. Tiga mahasiswi dan satu mahasiswa tersebut mengajukan diri ke wali jamaah. Setiap mahasiswa dan mahasiswi baru di jamaah sembilan diminta iuran Rp5000.

“Sospro ini kan buat disumbangin ke warga gitu toh, bagus sih, maksudnya kita cuma iuran segitu tapi bisa bermanfaat buat orang lain,” ucap Arif yang merupakan mahasiswa baru jurusan Pendidikan Agama Islam ini.

Reporter: Alief Fachturrohman, Anindha Pratiwi, Ika Pratiwi Indah Y, Nurcholis Maarif

Editor: Nurcholis Maarifs

Himmah Online, Kampus Terpadu – Jumlah mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia (UII) tahun akademik 2018/2019 meningkat secara signifikan. Hal ini diketahui dari laporan Wakil Rektor I bidang pengembangan dan riset, Imam Djati Widodo dalam kuliah perdana mahasiswa baru pada hari Senin, 13 Agustus 2018 di Auditorium Kahar Mudzakkir.

Imam menyampaikan bahwa dari 26.967 calon mahasiswa yang mendaftar, hanya terdapat 5.638 mahasiswa baru yang diterima dengan masing-masing presentase 49,2% perempuan dan 50,8% laki-laki.

“Jika dirata-rata mahasiswa yang mendaftar dan diterima didapatkan perbandingan 1:5. Artinya, dari lima calon mahasiswa yang mendaftar hanya satu yang diterima,” ucap Imam.

Imam juga menyampaikan bahwa angka ini menunjukkan tingginya minat pilihan menempuh pendidikan di UII dan ketatnya persaingan dari 38 program studi baik S1 maupun D3 dengan peningkatan sebesar 12% atau 3000 pendaftar.

Sepuluh provinsi penyumbang terbesar calon mahasiswa baru UII yaitu Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Banten, Lampung, Kep. Riau, dan Sumatera Selatan. 

Sebelumnya, pada tahun akademik 2014/2015 UII menerima 6.649 mahasiswa baru, kemudian terdapat penurunan jumlah mahasiswa di dua tahun berikutnya. Tahun akademik 2015/2016 sejumlah 5.386 mahasiswa baru dan tahun akademik 2016/2017 sejumlah 4.201 mahasiswa baru.

Barulah di dua tahun selanjutnya UII mengalami peningkatan jumlah mahasiswa baru. Tahun akademik 2017/2018 sebanyak 4.760 mahasiswa baru dan tahun akademik 2018/2019 atau tahun ini sebanyak 5.638 mahasiswa baru.

Fathul Wahid, Rektor UII dalam pidato sambutannya selain bercerita tentang sejarah UII dan menerangkan peran mahasiswa di era sekarang. “Atas nama UII saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bangsa ini kepada kami. Pada tahun ini lebih dari 26.000 anak negeri ingin studi di UII, namun kami harus memohon maaf karena sekitar 5.000 yang dapat terlayani. Kami insyallah akan melakukan yang terbaik untuk amanah ini,” tutupnya di penghujung sambutan.

Reporter: Armarizki Khoirunnisa D.

Editor: Nurcholis Maarif