HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – The Mahuzes merupakan film dokumenter mengenai bagaimana Papua yang direncanakan oleh pemerintah menjadi lumbung pangan Indonesia dan sumber energi. Program pemerintah tersebut diwujudkan dengan menjadikan lebih dari 1.2 hektare hutan menjadi sawah yang ditanami padi.
Aksi Menuntut Keadilan Bagi Petani Urut Sewu
HIMMAH ONLINE, Sleman – Setelah sebelumnya dilakukan aksi solidaritas langsung di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, kini aliansi gerakan Front Keadilan Urut Sewu (Fokus) kembali mengadakan aksi lanjutan tepat pada Selasa, 15 September 2015 kemarin. Bertempat di pertigaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta, El Zack Audem, Koordinator Lapangan aksi ini menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan aksi solidaritas atas kasus Urut Sewu untuk menolak diskriminasi terhadap masyarakat petani menuju Hari Tani 24 September 2015 mendatang.
Aksi ini menuntut enam hal. Pertama, hentikan pemagaran lahan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Urut Sewu. Kedua, libatkan masyarakat dalam tim mediator. Ketiga, netralisir intervensi militer di ruang-ruang publik. Keempat, hentikan perampasan lahan rakyat. Kelima, usut tuntas kekerasan militer terhadap masyarakat Urut Sewu, dan yang terakhir adalah adakan reformasi agraris.
Kasus Urut Sewu sendiri berawal dari sengketa tanah di Urut Sewu antara masyarakat setempat dengan TNI-AD Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro terkait pemagaran lahan secara sepihak oleh pihak TNI-AD. Pagar berupa cor besi yang diletakkan sepanjang 500 meter dari bibir pantai Kebumen dari Kali Lukulo hingga Kali di Kecamatan Mirit. Pihak TNI-AD mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka, padahal sudah secara sah tanah tersebut adalah milik masyarakat Urut Sewu yang dibuktikan dengan adaya letter-C dan surat kelengkapan pajak. Lahan pertanian milik masyarakat itu pun dipakai oleh TNI-AD untuk latihan perang tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat terebih dahulu.
Danang Sudrajat, dari Ikatan Mahasiswa Kebumen Yogyakarta (Imakta) yang juga ikut dalam aksi tersebut menuntut kasus ini untuk dibawa sebagai isu berskala nasional bukan hanya kasus lokal biasa. “Berpihak dan bersikap adil lah kepada rakyat. Khususnya untuk pemerintah, janganlah bertele-tele dalam menyelesaikan kasus ini karena kasus ini bukanlah kasus lokal semata. Begitu pula dengan penambangan pasir besi jangan dilakukan kembali setelah mungkin adanya mediasi dengan masyarakat Urut Sewu,” ungkap Danang. Danang juga berharap TNI-AD tidak menggunakan ruang publik sebagai tempat latihan perang karena daerah tersebut memang lahan petani, tempat mata pencaharian para petani Urut Sewu berada.
Danang juga merasa bahwa ada kerjasama antara pihak TNI-AD dan pengelola lahan pertanian tersebut untuk mengeksploitasi pasir besi di daerah tersebut mengingat adanya kekayaan alam di lahan yang dipakai TNI-AD tersebut untuk latihan perang. “Alasan TNI-AD melakukan pemagaran bukan semata-mata untuk latihan perang tapi bisa jadi untuk mengksploitasi kekayaan alam di dalamnya,” lanjutnya.
Sepaham dengan Danang, Ahmad Naili Marzuki, yang juga merupakan perwailan dari Imakta menuntut keadilan untuk para petani. “Tologlah hargai petani, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa makan. Mana tindakan untuk menghargai para petani?” serunya.
Selanjutnya dari Imakta sendiri akan melakukan renungan dan doa bersama dibarengi dengan pemutaran film tentang kekerasan di Urut Sewu dari satu kampus ke kampus lain agar mahasiswa di Yogyakarta serta yang berasal dari Kebumen sendiri punya andil untuk melakukan penuntasan kasus ini. (Dian Indriyani)
Beda Konsep, DPM Tak Bentuk Tim Advokasi
HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – Berbeda dengan tahun kemarin, Masa Ta’aruf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Masta FMIPA) 2015 diselenggarakan di ruang tertutup Auditorium Kahar Muzakkir. Sedangkan tahun kemarin diadakan di ruang terbuka, yakni sport center FMIPA. Selain tempat yang tak seperti biasanya, konsep Masta tahun ini pun berbeda. Mengusung tema “Semangat Generasi Muda Transisi Paradigma Mahasiswa Cendekiawan FMIPA Indonesia“, konsep Masta berfokus ke arah menjadikan Masta sebagai pembinaan awal pada pola pikir mahasiswa tentang dunia kemahasiswaan dan akademik melalui kegiatan Forum Group Discussion. Selain itu, terdapat penghilangan karakter Satuan Penertib Lapangan (SPL) dari komponen panitia dan tim advokasi yang biasanya dibentuk DPM tak terlihat.
Terkait konsep baru Masta ini, Alfi Riyandi Putra selaku Sekretaris Jendral DPM FMIPA angkat bicara, “Masta tahun ini menghapus SPL, ada pemangkasan waktu hanya sampai jam 5 sore, dan sistem pengamanan bagus karena dilaksanakan di ruangan tertutup. Jadi peluang terjadinya chaos (kekacauan -red) itu kecil, sehingga kami putuskan tidak ada tim advokasi. Tapi, dengan catatan DPM turun langsung selama 2 hari itu dan Ketua LEM (Lembaga Eksekutif Mahasiswa -red) serta himpunan terjun langsung kesana. Jadi, orang-orang yang biasanya menjadi tim advokasi tetap ada di sana meski bukan sebagai tim advokasi secara resmi.”
Senada dengan Alfi, Eko Aditya Priyadi selaku Ketua LEM FMIPA menambahkan bahwa memang tidak ada tim advokasi secara resmi karena belum ada Surat Keputusan (SK), namun pengawasan terhadap jalannya acara tetap dilaksanakan oleh lembaga. “Pengawasan dari kelembagaan sudah dikontrol oleh saya dan himpunan. Kami bebas menyatakan diri kami adalah tim advokasi atau apa pun namanya, karena belum ada SK. Kami datang untuk mengawasi, menjalankan tanggung jawab kami,” tutur Eko.
Fungsi tim advokasi sendiri, yakni untuk mengawasi kegiatan bila ada tindak pelanggaran yang tidak diinginkan dan menjembatani bila ada masalah dengan pihak luar. Pada umumnya, tim advokasi dibentuk ketika ada permasalahan dan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun dalam konteks orientasi fakultas yang waktu pelaksanaannya singkat dan penanganan masalah harus segera, maka perlu dibentuk tim advokasi di awal.
Alfi kemudian menambahkan, “Tim advokasi di Masta 2-3 tahun lalu memang harus ada karena saat itu masih ada SPL. Bahkan ada semacam konsep kegiatan dimana karakter SPL menonjol. Untuk antisipasi jika SPL mungkin bertindak berlebihan atau tanggapan peserta yang salah tafsir terhadap SPL, maka tim advokasi dibentuk sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.” Dia kembali menegaskan bahwa konsep Masta tahun ini dirasa akan berjalan aman. Terlebih lagi kondisi DPM tidak memungkinkan karena beberapa anggota sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga DPM merasa tidak perlu membentuk tim advokasi. Tetapi meski tak dibentuk secara resmi, menurutnya, legislatif harus tetap melakukan pengawasan di lapangan. (Novita Dwi K.)
Peraturan untuk Pers di Tamah FIAI
HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – Pada tanggal 26-27 Agustus 2015, Taaruf Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (Tamah FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) diselenggarakan. Kendati masih bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Ki Bagoes Hadikoesoemo UII, tahun ini terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Panitia Tamah menerapkan peraturan tertulis dan tidak tertulis untuk Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Peraturan tertulis tertera dalam proposal kegiatan Tamah, yakni terkait pembatasan jumlah personel pers yang boleh meliput.
“Setiap pers, entah dari fakultas kita sendiri maupun dari luar, maksimal mengutus dua orang dan orangnya harus sama selama dua hari peliputan Tamah,” jelas Muhammad Kholil selaku Ketua Steering Committee (SC).
Sedangkan peraturan tidak tertulis yang sudah disepakati oleh semua panitia menyatakan bahwa narasumber yang boleh diwawancarai hanya Ketua SC. Menurut Kholil, karena acara ini dikonsep oleh SC, maka yang lebih mengetahui dan memahami secara penuh adalah Ketua SC sendiri sehingga mewawancarai Ketua SC sudah dirasa cukup. Terkait wawancara dengan panitia lain seperti Organizing Committee (OC), tidak diizinkan karena dapat mengganggu kinerja mereka. “Saya nggak mengizinkan OC diwawancarai karena acara ini belum selesai. Khususnya dari acara, biarkan mereka fokus dulu.”
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FIAI, Riyan Rizki Manaf, turut membenarkan apa yang diungkapkan oleh Kholil. “Tetap ada kebebasan, namun karena sudah ada divisi PDD (Publikasi dan Dokumentasi-red) untuk hal dokumentasi, jadi meliputnya sesuai kebutuhan saja. Jumlah yang meliput dibatasi dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya pemahaman konsep yang berbeda oleh setiap orang,” ujarnya. Selain itu, nama reporter yang meliput harus ditulis sebagai bukti tidak adanya pergiliran dalam meliput di hari berikutnya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tak diinginkan terjadi.
Gea Suvarna yang merupakan salah satu reporter dari LPM Pilar Demokrasi menceritakan pengalamannya saat meliput. Dia mengungkapkan bahwa ketika pra ospek tanggal 25 Agustus 2015, DPM sempat menegur empat anak LPM Pilar Demokrasi yang masuk ke GOR. Gea juga dipersulit ketika hendak mewawancarai Ketua OC dan dihalangi saat mewawancarai mahasiswa baru (maba) ketika acara selesai. “Maba-nya diteriaki, disuruh pulang sama panitia. Padahal maba bersedia diwawancarai,” papar Gea. Dia pun menambahkan bahwa proses peliputan di hari kedua berjalan lancar setelah Pimpinan Umum LPM Pilar Demokrasi turun tangan terkait banyaknya peraturan DPM dan panitia yang membatasi gerak personel LPM.
Lain halnya dengan Fakultas Teknologi Industri (FTI) dan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB) yang melaksanakan orientasi di hari yang sama, kedua fakultas tersebut memberikan ruang gerak untuk LPM. Ketua SC Pekan Taaruf (Peta) FTI, Rijal Aditya, mengungkapkan bahwa mereka tidak membatasi peliputan untuk LPM baik dari segi jumlah maupun pihak yang harus diwawancarai, asalkan orang-orang yang meliput tahu etika.
Hal senada datang dari Singgieh Prananda selaku Ketua SC Semarak Taaruf Mahasiswa Penuh Makna (Serumpun) FPSB. “Untuk meliput di lapangan diizinkan dengan ketentuan menggunakan tanda pengenal. Wawancara panitia lain, seperti OC juga boleh.” (Rabiatul Adawiyah)
Open Recruitment LPM HIMMAH UII
Kami telah membuka pendaftaran calon pengurus baru LPM HIMMAH UII. Bagi kawan-kawan mahasiswa UII yang tertarik dalam bidang jurnalistik dapat bergabung bersama kami. Untuk melakukan pendaftaran, silahkan download formulir pendaftaran disini. Nantinya formulir tersebut dikumpulkan dengan menyertakan fotokopi KTM dan salah satu karya jurnalistik seperti artikel, opini, foto jurnalistik, karikatur, atau desain grafis.
Syarat-syarat pendaftaran tersebut (formulir, FK KTM, karya jurnalistik) dapat dikumpulkan di Sekretariat LPM HIMMAH UII dan stand LPM HIMMAH UII di tiap-tiap fakultas yang akan di buka pada tanggal-tanggal berikut:
- FE: 7-10 September 2015
- FH: 14-17 September 2015
- FIAI & FTI: 28 September – 1 Oktober 2015
- FMIPA & FTSP: 21-24 Oktober 2015
- FPSB & FK: 12-15 Oktober 2015
Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami di twitter @lpmhimmah, fanspage LPM HIMMAH, line @zku5974q
Aksi Solidaritas untuk Petani Urutsewu
HIMMAH ONLINE, Yogyakarta – Pada Rabu malam, 25 Agustus 2015 digelar aksi solidaritas sebagai bentuk kecaman terhadap aparat dalam penyelesaian sengketa tanah secara sepihak terhadap warga Urutsewu di seputaran nol kilometer Yogyakarta. Mereka yang berkontribusi dalam aksi tersebut menamakan dirinya Solidaritas untuk Petani Urutsewu Kebumen (SPUK).
SPUK beranggotakan kumpulan mahasiswa dan masyarakat sipil yang simpati terhadap petani Urutsewu yang mendapat tindak kekerasan fisik dari pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Kekerasan tersebut terjadi pada 22 Agustus 2015 lalu pasca adanya penolakan para petani Urutsewu terkait pemagaran lahan di sepanjang pesisir selatan Kebumen.
Aksi diawali dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” versi lengkap dan lagu “Darah Juang”, kemudian dilanjutkan dengan adanya sambutan dari Hairus Salim selaku Budayawan Yogyakarta yang menekankan bahwa inti kemerdekaan ialah tanah yang berdaulat milik rakyat.
Dalam aksi tersebut juga ada pembacaan puisi oleh Tije dimana isinya berusaha menyinggung gubernur Jawa Tengah yang acuh terhadap kasus ini. Begitu pula dengan puisi dari Alfan yang kecewa terhadap media mainstream yang jarang memberitakan isu ini. Kemudian ada pula orasi dari kawan Cakrawala dan Agustien, serta persembahan musik dari Aureka Slefta dan kumpulan anak petani.
Terdapat 4 poin utama yang menjadi tuntutan aksi ini yaitu usut tuntas kasus kekerasan fisik terhadap warga Urutsewu di Desa Wiromatran, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, lalu hukum berat aparat TNI AD yang melakukan kriminalisasi warga dan copot Komandan Distrik Militer (Dandim) Kebumen atas tindakan anak buahnya, robohkan pagar yang membatasi warga Urutsewu dari tanahnya, dan jadikan wilayah Urutsewu sebagai kawasan wisata dan pertanian.
“Isu ini isu lama. Pada tahun 2011 pernah terjadi kekerasan juga. Ada penembakan, penahanan, dan kriminalisasi terhadap petani warga di Urutsewu. Dulu, sempat naik isu ini, terus turun. Dan akhirnya naik lagi setelah ada kekerasan itu,” tutur Imam Abdul Aziz, salah satu partisipan dalam aksi tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa aksi ini adalah sebagai pemberitahuan kepada publik tentang masalah petani di Urutsewu. “Kita harus terus mengawal isu ini. Kita akan mengundang kepala Desa Wiromartani. Kita akan coba nanti buat diskusi publik,” lanjutnya.
Namun, aksi solidaritas tersebut tidak berjalan sesuai rundown acara dan dihentikan secara paksa oleh aparat polisi setempat. Aparat yang mengawasi aksi tersebut mengatakan bahwa pembubaran dilakukan karena aksi berjalan di luar batas jam malam dan meminta kami untuk mengkonfirmasi ke Kepala Kepolisian Resor (Kaporles) setempat selanjutnya. (Nurcholis Ma’arif)
Peta FTI Gelar Diskusi Bertemakan Teknologi Mobil Hybrid
HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – Setelah mengikuti kegiatan ospek universitas, mahasiswa/i baru Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (FTI UII) disambut kembali dengan penyelenggaraan Pekan Taaruf (Peta) mulai tanggal 26 hingga 27 Agustus 2015. Acara yang dilaksanakan di lingkungan kampus FTI ini mengusung tema Blend As One FTI UII.
Seperti tahun lalu, Peta FTI memuat suatu diskusi kelas dalam rangkaian acaranya. Namun, pada tahun ini panitia mengambil tema diskusi seputar teknologi, seperti disampaikan oleh Nawang Wahyu selaku Staf Departemen Acara. “Kita kasih konsep diskusi mengenai teknologi, perlukah Indonesia mempunyai mobil hybrid? Selain karena FTI merupakan fakultas teknologi, FTI juga punya prestasi mobil listrik. Jadi, kita kenalkan ilmu tersebut sekaligus prestasi yang sudah dibuat oleh FTI,” ungkapnya. Mobil hybrid sendiri menurut Nawang, lebih condong pada bentuk mobil listrik. Jika mobil pada umumnya hanya menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka mobil hybrid juga memakai listrik sebagai salah satu sumber tenaga.
Diskusi teknologi mobil hybrid tersebut menghasilkan simpulan argumentasi pro dan kontra. Angreani Dwi Saputri, mahasiswi baru jurusan Teknik Industri berpendapat, “Sebenarnya semua sebanding, ada nilai plus dan minusnya. Pihak yang pro argumennya kuat karena mobil hybrid hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan efisien. Kalau yang kontra beranggapan mobil hybrid itu belum diperlukan karena lebih mahal dan kalau terkena banjir bisa mati.”
Sementara Desta Defiani Pramanadari jurusan Teknik Informatika menunjukkan dukungannya terhadap pengadaan mobil hybrid di Indonesia. “Kalau menurutku sih, perlu. Soalnya mobil hybrid ramah lingkungan, hemat energi, hemat BBM, jadi bisa membantu generasi penerus supaya bisa menikmati alam yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Terkait kesan setelah mengikuti diskusi dalam Peta FTI ini, mahasiswi baru jurusan Teknik Informatika bernama Elok Lutfiah mengatakan bahwa acara tersebut cukup sukses, dapat menambah pengetahuan peserta diskusi melalui proses bertukar ilmu ataupun pendapat. (Fitri Sarita)
Ralat : MISS KOMUNIKASI ANTARA JAJARAN SC DAN OC
Dalam berita:
MISS KOMUNIKASI ANTARA JAJARAN SC DAN OC
Seharusnya:
Izin yang Dilupakan Panitia Pesta
Dalam berita:
Komisi Advokasi Hak Asasi Manusia (KAHAM)
Seharusnya:
Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia (KAHAM)
Perlengkapan Pesta 2015 Kurang Lengkap
HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – Pelaksanaan Pesona Taaruf Universitas Islam Indonesia (Pesta UII) pada Minggu, 23 agustus 2015 terlihat berbeda dengan tahun sebelumnya. Perlengkapan Pesta tidak selengkap tahun sebelumnya di mana pada bagian depan dan samping Auditorium Kahar Muzakkir terpasang tenda, Liquid Crystal Display (LCD) serta sound system yang komplit.
“Sebenarnya dari H-7 Pesta kami sudah dapat tempat pemesanan tenda, televisi dan sound system. Tapi saat H-1 kami ingin membayar pelunasan perlengkapan Pesta tersebut, pihak persewaan mengatakan hanya dapat menyediakan tenda saja yang digunakan untuk bagian depan Kahar,” jelas Ryan Satrya Prayoga selaku Ketua Steering Committee (SC) pesta 2015. “Padahal saat H-7 Pesta, awalnya mereka sudah mengatakan bersedia menyediakan sejumlah televisi dan yang lain,” lanjutnya.
Ryan menuturkan bahwa alasan pihak persewaan tidak dapat menyediakan televisi karena ada pihak lain yang sudah menyewa dan membayar terlebih dahulu sehingga tenda dan televisinya habis disewa. Hal ini disebabkan karena panitia belum membayar uang mukanya terlebih dahulu. “Ketika kita coba cari ke tempat lain ternyata sudah tidak ada yang dapat menyediakan, untuk fasilitas yang kemarin seharusnya ada tapi ternyata tidak ada. Untuk perlengkapan Pesta di hari selanjutnya, akan kita coba lengkapi, jika tidak mubazir atau membuang anggaran sebab kegiatan Pesta hanya tinggal 1 hari lagi,” ujar Ryan yang menyayangkan kurang lengkapnya fasilitas Pesta.
Beberapa mahasiswa/i baru yang berada di pelataran tempat parkir Auditorium Kahar Muzakkir berkomentar tentang fasilitas Pesta yang disediakan panitia. “Tidak apa-apa sih di luar sini. Yang kurang tepat adalah lokasi penempatan kami yang masih belum strategis. Soalnya saya tidak bisa melihat siapa yang mengisi acara. Menurutku kedepannyya akan lebih bagus lagi jika semuanya bareng-bareng berkumpul dalam satu tempat agar semua bisa melihat semua rangkaian acara dan tahu apa yang dibicarakan. Jika kondisinya seperti ini, saya jadi malas mendengarkan,” ujar Ayu Renya S. dari jurusan psikologi 2015.
Senada dengan Ayu, Derina Faslig Silitonga mahasiswi baru jurusan Hubungan Internasional juga kecewa. “Kalau di Kahar juga jelas tidak cukup. Tapi gak enaknya kalau di luar itu tidak dapat melihat langsung dan tanya jawab dengan narasumber, tidak bisa ikut kegiatan yang di dalam, dan hanya bisa mendengarkan,” ungkapnya. Dirinya berharap semoga ke depannya, tidak ada mahasiswa/i baru yang terlantar seperti ini saat ospek berlangsung. “Kalau perlu narasumbernya disuruh jalan-jalan keluar biar saya bisa tau juga dan bisa berbincang-bincang atau ditambahkan LCD yang besar biar saya bisa lihat wajahnya,” lanjut Derina. (Al-aina Radiyah)
Busyro: Tidak Ada Intervensi Parpol dalam UII
HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – Stadium general yang merupakan salah satu rangkaian dalam acara Pesona Taaruf (Pesta) 2015, diselenggarakan pada Minggu, 23 Agustus 2015 bertempat di Auditorium Kahar Muzakkir Universitas Islam Indonesia (UII). Acara yang dimulai pada pukul 09.00 tesebut menghadirkan Busyro Muqoddas sebagai pemateri dan dimoderatori oleh Anang Zubaidi yang saat ini sedang menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Hukum UII.
Menurut Dhimas Panji Wira Atmaja selaku ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM U), Steering Committee (SC) Pesta memilih Busyro Muqoddas setelah kandidat pertama pengisi materi, yaitu Mahfud MD, berhalangan hadir. Selain karena beliau aktif dalam kancah nasional, beliau juga dianggap mampu memacu semangat mahasiswa baru.
Bertemakan ‘Misi kepemimpinan profesional mahasiswa UII, tantangan dan prospek’, Busyro memulai materinya dengan mengutip ayat Al-Quran, ’Innallaha la yugoyyiru maa biqaumin hatta yugoyyiru maa binafsihi’ yang artinya ‘Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sampai kaum tersebut mengubahnya sendiri’. Busyro lalu menjelaskan tentang sejarah pendirian UII yang digagas oleh para tokoh kemerdekaan dan tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin di Indonesia saat ini.
Busyro menceritakan bahwa para pendiri UII bukan saja tokoh kemerdekaan, tetapi juga tokoh umat islam. Ia menyebutkan dua tokoh dari organisasi terbesar umat islam yang berada di Indonesia saat ini, yaitu KH. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama dan KH. Abdul Kahar Muzakkir dari Muhammadiyah.
“Ada yang tanya waktu itu; Pak Busyro, apakah partai politik ikut andil dalam mendirikan UII? Saya jawab; tidak,” tegas Busyro saat menjelaskan bahwa para pendiri UII tidak ada yang berasal dari partai politik. Menurutnya, partai politik hanya didirikan untuk mencari-cari dan merebut kekuasaan. Hal itu sangat kontradiktif dengan tujuan UII didirikan yang mendidik mahasiswanya untuk tidak merebut kekuasaan dengan cara yang kotor. Ia menegaskan bahwa tujuan berdirinya UII ialah untuk menjadikan mahasiswa dan dosennya sebagai pemimpin yang profesional, yang akan mengubah masyarakat setelah melakukan perubahan terhadap pribadinya terlebih dahulu dengan berpedoman ilmu amaliyah dan amal ilmiyah.
Kemudian, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menghimbau mahasiswa/i baru (maba-miba) untuk tidak mengikuti organisasi yang terikat dengan partai politik. Ia mengutip opini Haidar Nashir yang dimuat oleh koran harian Kompas, bahwa tidak ada partai politik di Indonesia saat ini yang benar-benar bersih. Partai politik malah hanya menjadi beban negara dalam hal pendanaan. Himbauan tersebut juga sebagai jawaban atas pertanyaan mahasiswa baru dari fakultas hukum.
Busyro mempersilahkan maba-miba masuk partai politik saat mereka sudah kuat iman dan memiliki itikad yang baik karena sebenarnya masih ada politisi yang bersih. Di akhir materi, Busyro mengingatkan maba-miba untuk belajar dari sejarah, khususnya dari para tokoh kemerdekaan dan tokoh umat islam yang turut andil dalam mendirikan UII.
Menanggapai materi yang disampaikan Busyro, Dhimas menuturkan bahwa hal tersebut merupakan penegasan ketidakbenaran atas isu yang beredar jikalau UII dan kelembagaan mahasiswanya diintervensi oleh partai politik tertentu. “Contoh kecil ketika kemarin dalam acara 5000 Alumni, ada salah satu organisasi sayap (partai politik tertentu-red), yang tadi pak Busyro sentil,” tutur mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2012 tersebut. (Nurcholis Ma’arif)