Beranda blog Halaman 85

Pesta Tanpa Ketua DPM dan LEM

Nurcholis Ainul RT
-
0
Pesta Tanpa Ketua DPM dan LEM

HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – Sambutan Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (DPM U) dan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas (LEM U) dalam pembukaan Pesona Taaruf (Pesta) 2016 diwakili oleh Indra Putra selaku presidium satu Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (SU KM UII) yang ke XXXVII. Pembukaan Pesta yang berlangsung pada Senin, tanggal 15 Agustus tersebut diadakan di depan Fakultas Kedokteran (FK) UII. Indra juga sekaligus meresmikan acara Pesta 2016 dengan pelepasan burung merpati bersama pimpinan universitas. Sedangkan, pada talk show dan pengenalan kelembagaan tentang DPM U dan LEM U di hari pertama Pesta diwakilkan juga oleh ketua DPM U dan ketua LEM U demisioner, Aldhi Setiawan dan Dhimas Panji Wira Atmaja.

[irp posts=”6011″ name=”Resmi Dibuka, Mahasiswa Baru Berpesta”]

Pemilihan pimpinan DPM U serta perangkatnya yang merupakan salah satu rangkaian SU KM UII masih dalam sidang pleno tertutup anggota DPM U terpilih. Hal tersebut, menyebabkan tanggung jawab terkait kelembagaan serta fungsi dari komisi-komisi dalam tubuh DPM jatuh pada presidium SU KM UII. Kemudian, untuk menangani Pesta 2016 dibentuk tim kerja yang bertugas menangani Pesta 2016. Namun, dikarenakan posisi tim kerja hanya terbatas sehingga presidium sidang turut menangani Pesta 2016. Presidium melaksanakan tugas seperti kelembagaan yang seharusnya diatur oleh komisi satu, tugas advokasi yang merupakan tanggung jawab komisi dua, tugas pendanaan yang merupakan tugas komisi tiga, dan sebagainya. Ilham Sudrajad selaku presidium sidang dua SU KM UII mengeluhkan karena tanggung jawab yang begitu besar ini. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ilham. “Belum adanya struktur yang jelas menghambat kerja pesta. Kita sempat bingung, kita (presidium sidang-red) harus mengurusi hal-hal administratif, kita juga ngurus dana yang seharusnya jadi tanggung jawab komisi tiga,” keluh Ilham.

Ilham juga menyayangkan belum terbentuknya pimpinan DPM U hingga Pesta telah dimulai. Posisinya sebagai presidium sidang juga terbatas, seperti tidak dapat mencampuri urusan lobi kepada bursa calon ketua DPM U kecuali saat terjadi deadlock dan diminta oleh mereka. Berdasarkan Tata Tertib DPM UII Bab VII tentang pemilihan pimpinan DPM UII pada pasal 23 mengharuskan tata urutan pemilihan berurutan dari ketua, wakil ketua, sekretaris jendral, wakil sekretaris, ketua komisi I, ketua komisi II, ketua komisi III dan ketua komisi IV, maka perangkat DPM U lainnya belum dapat disahkan sebelum ketua DPM U sendiri terpilih.

[irp posts=”5988″ name=”Imbas dari Molornya Sidang Umum”]

Abdul Jamil selaku wakil rektor tiga bagian kemahasiswaan menanggapi, “Saya sedih berarti mahasiswa tidak bisa memikirkan dirinya sendiri, mahasiswa masih egois. Masa sudah berbulan-bulan belum terbentuk. Dalam sejarah mungkin ini yang terburuk,” tutur Jamil.  Jamil juga menambahkan bahwa dia tidak ingin intervensi dan menekan pemilihan ini guna menjaga independensi kelembagaan sekaligus agar mahasiswa dapat mengurusi dirinya sendiri. Justru kalau sudah seperti ini Jamil mempertanyakan komitmen mahasiswa yang maju sebagai anggota DPM U. (Nurcholis Ma’arif)

Resmi Dibuka, Mahasiswa Baru Berpesta

Haninda Utami
-
0
Resmi Dibuka, Mahasiswa Baru Berpesta

HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – Pesona Taaruf (Pesta) mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia (UII) 2016 resmi dibuka pada tanggal 15 Agustus 2016. Sebelumnya pada tanggal 14 Agustus diadakan Pra Pesta yang diagendakan untuk persiapan Pesta seperti pembuatan co card peserta.

Seperti tahun sebelumnya pembukaan Pesta dilakukan di depan gedung Fakutas Kedokteran (FK) UII. Acara yang dipandu oleh dua orang pembawa acara ini dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Sebagai sambutan awal, Muhammad Rizqi selaku ketua Organizing Committee (OC) menjelaskan bahwa mahasiswa tidak hanya bicara tentang berubahnya atribut seragam ataupun berubahnya jam belajar, juga bukan tentang bertambahnya kebebasan. “Mahasiswa adalah agent of change, social control dan iron stock,” tegas Rizqi.

Untuk pertama kalinya Pesta tidak dihadiri oleh ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM U) dikarenakan belum adanya struktur yang jelas dalam tubuh DPM U. Maka sambutan pembukaan Pesta ini diberikan kepada Presidium Sidang Umum XXXVII Indra Putra. Dalam sambutannya Indra menjelaskan bahwa UII adalah kampus pertama di Indonesia yang didirikan oleh pribumi. Ia menambahkan, bahwa di kampus UII nilai yang   dijunjung tinggi yaitu nilai saling menghargai pluralisme. “Kita disini tidak mengeksklusifkan ras atau suku tertentu, kita tidak mengeksklusifkan kelompok tertentu, kita sama rata sama tinggi,” jelas Indra. Ia juga menjelaskan bahwa tiap mahasiswa Indonesia memiliki beban di kedua pundaknya. Mereka terbebani dengan harapan yang diberikan oleh keluarganya dan juga harapan yang diberikan masyarakat Indonesia agar mampu memperbaiki kondisi bangsa serta meningkatkan martabat bangsa.

Selanjutnya selaku rektor UII, Harsoyo menyapa maba dalam sambutannya. “Selamat datang di kampus perjuangan dan kampus yang bercirikan keislaman,” ungkapnya. Harsoyo menjelaskan bahwa UII merupakan kampus perjuangan yang dilahirkan dan didirikan oleh para pendiri bangsa, yang berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia pun menambahkan, “UII bertujuan untuk memiliki putra-putra bangsa, cendikiawan dan pemimpin-pemimpin bangsa yang ber-akhlaqul karimah.” Ia juga menjelaskan bahwa sebagai green campus, kini UII menjadi kawasan bebas rokok. Mahasiswa dan civitas akademika UII dilarang merokok di kawasan kampus.

Sebagai simbol peresmian pembukaan Pesta 2016, Harsoyo memukul gong yang sudah disediakan panitia dan pelepasan burung merpati. Selanjutnya Wakil Rektor III Abdul Jamil juga wali jamaah yang dipandu oleh pembawa acara bersama-sama menerbangkan balon yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Acara ini ditutup dengan pembacaan doa. (Haninda Lutfiana U.)

Membumikan Pemikiran Ekonomi Bung Hatta

Redaksi LPM Himmah UII
-
0
Membumikan Pemikiran Ekonomi Bung Hatta

Tanggal 12 Agustus merupakan hari lahir tokoh pejuang kemerdekaan sekaligus proklamator Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Salah satu peringatan hari lahirnya Bung Hatta yaitu Jagongan Ekonomi Kerakyatan dan Launching Buku “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta: Jalan Politik Kemakmuran Indonesia” karya Fadli Zon. Acara yang bertempat di University Club Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut diadakan oleh beberapa lembaga dan pusat studi di antaranya Mubyarto Institute, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (PUSTEK-UGM), Institute for Policy Studies (IPS), dan Fadli Zon Library. Adapun pembicaranya yaitu Sri Edi Swasono, Dawam Rahardjo, Taufik Abdullah, dan tokoh lainnya.

Acara dimulai pada pukul 14.00 WIB dan dipandu oleh Dumairy dari PUSTEK-UGM. Fadli Zon, selaku penulis buku memamparkan bahwa pemikiran ekonomi Bung Hatta mempunyai keunikan tersendiri dibanding dengan pemikiran ekonomi di negara lain dan masih sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini. “Pemikiran Bung Hatta ini harusnya menjadi politik perekonomian kita,” tutur Fadli.

[irp posts=”4513″ name=”Hilangnya Koperasi di Ranah Kurikulum Universitas”]

Fadli mengungkapkan bahwa pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pemikiran Bung Hatta. Begitu juga dengan pasal-pasal kesejahteraan, dan pasal ekonomi lainnya. Kemudian, dia melanjutkan bahwa pemikiran ekonomi Bung Hatta mengembangkan people based economy yang pusatnya adalah manusia dan operasionalisasinya adalah koperasi. “Koperasi merupakan sebuah gerakan yang memandang bahwa ekonom seharusnya membangun manusianya bukan kapitalnya, begitu juga seharusnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan sekedar mencari profit tetapi juga menjadi benfit kepada masyarakat,” jelas Fadli. Fadli menambahkan bahwa pemikiran Bung Hatta bertolak belakang dengan keadaan ekonomi saat ini.

Sri Edi Swasono seorang ekonom yang juga menantu dari Bung Hatta, juga menjelaskan bahwa cara pandang ekonomi Bung Hatta pada dasarnya yaitu ekonomi yang membela kaum pribumi waktu itu. Selain itu, Sri juga menyinggung tentang eksklusivisme pada tatanan masyarakat Indonesia saat ini. “Pemukiman sendiri, rumah sakit sendiri, universitas sendiri, mall nya sendiri,” singgungnya. Ia juga menganggap bahwa sekarang ini pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. “Seorang developer dengan enaknya bicara, ini tanah bagus malah dipakai untuk pasar rakyat yang becek dan jelek, ini gak cocok dengan teori Amerika, harusnya dibangun jadi mall. Namun, setelah jadi mall orang-orang pinggiran dimarjinalkan,” tutur Sri Edi Swasono.

[irp posts=”4386″ name=”HIMMAH BERBICARA: Koperasi Sistem yang Cocok untuk Indonesia”]

Kemudian, ekonom lain yang ikut memberikan penjelasan mengenai ekonomi kerakyatan adalah Dawam Rahardjo. Di awal penjelasannya, Dawam menyinggung akan pernyataan Sri Mulyani, menteri keuangan, yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan dalam literatur ekonomi itu tidak ada. “Memang betul ekonomi kerakyatan itu tidak ada, jika dilihat dari kaca mata ilmu ekonomi. Namun, jika dilihat dari kacamata ekonomi politik dan sosiologi ekonomi, sangat jelas sekali ekonomi kerakyatan itu ditemukan,” papar Dawam. Ia menambahkan bahwa intelektual ekonomi sekarang jarang yang berpikir tentang ekonomi kerakyatan, justru intelektual seperti antropologi, sejarah, maupun budaya yang berpikir demikian. Menurut Dawam, buku Fadli Zon merupakan pemikiran Bung Hatta dari kaca mata budaya yang tidak terlepas dari lingkungannya yaitu budaya Minang. Dia kemudian memaparkan bahwa budaya Minang identik dengan tiga hal yaitu budaya surau atau budaya keagamaan, yang kedua budaya lapau yaitu budaya intelektual, dan yang ketiga budaya rantau, atau budaya ekonominya masyarakat minang. “Budaya lapau itu seperti kafe-kafe sekarang yang menjadi tempat berkumpul dan berdiskusinya masyarakat. Revolusi Perancis itu lahirnya dari kafe-kafe, tempat masyarakat berdiskusi waktu itu,” tutur Dawam.

Pada sesi diskusi Awan Santosa dari Mubyarto Institute memberikan pandangannya terkait pemikiran ekonomi kerakyatan Bung Hatta . “Satu hal yang menarik dari buku ini adalah statement dari Bung Hatta yang menyatakan bahwa universitas itu tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tapi lebih dari itu, universitas harus bisa menghubungkan pengetahuan dengan realita kehidupan,” jelas Awan. Awan memandang bahwa ada ironi di universitas saat ini. Ia menjelaskan bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki banyak kampus, justru menjadi provinsi yang paling miskin di pulau Jawa dan juga provinsi tertimpang ke empat di Indonesia. Harusnya kampus menjadi pusat pengetahuan yang bisa menghubungkan realita kehidupan sesuai yang dikatakan oleh Bung Hatta.

Imbas dari Molornya Sidang Umum

Fatimah Intan Kurniasih
-
0

Belum adanya titik terang dalam menentukan ketua DPM U pada Sidang Umum Universitas berimbas pada agenda KM lain, seperti Sidang Umum Fakultas, Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Universitas, serta tingkat Fakultas

Himmah Online, Kampus Terpadu – Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (SU KM UII) ke XXXVII yang dijadwalkan dari Senin, 23 Mei 2016 sampai Senin, 6 Juni 2016 belum usai sampai saat ini. Pada sidang tertinggi KM UII tersebut telah dibahas Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (PDKM UII), Garis-Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (GBHKM), Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (DPM U).

Sedangkan pemilihan perangkat pimpinan DPM U yang dilakukan secara tertutup masih berlanjut sekarang. Setelahnya masih akan dilaksanakan sidang pleno terbuka untuk pembahasan Pedoman Administrasi dan Protokoler KM UII dan Distribusi, Alokasi, Mekanisme Pengambilan dan Pertanggungjawaban Dana atau Anggaran Kerja KM UII yang masih termasuk dalam rangkaian SU KM UII.

Molornya dari jadwal yang ditentukan oleh panitia SU berdampak terhadap persiapan pelaksanaan Sidang Umum Fakultas (SU F), Pesona Taaruf (Pesta) 2016 atau Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Universitas, serta tingkat Fakultas. Presidium Sidang dengan kesepakatan anggota DPM definitif mengantisipasi keterlambatan tersebut dengan membuat surat edaran untuk pelaksaan SU F dengan syarat, yaitu melakukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) LEM terlebih dahulu untuk menyelesaikan semua masalah anggaran dan sudah terbentuk tim Badan Pengawas (BP).

Adapun fakultas yang sudah memulai Sidang Umum yaitu Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), Fakultas Teknologi Industri (FTI) dan Fakultas Kedokteran (FK). Sementara Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), Fakultas Psikologi, Sosial dan Budaya (FPSB) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) belum memulai. Meski beberapa fakultas telah memulai sidang umum, pembahasannya terbatas dan harus dipending karena ada beberapa pembahasan yang harus mengikuti hasil ketetapan SU KM UII.

Menanggulangi kemoloran SU, DPM terpilih membentuk tim kerja untuk pelaksanaan Pesta 2016 sebagai penanggung jawab. Tim kerja ini diketuai oleh Fero Juliando Saputra, DPM U terpilih FMIPA dan terdapat empat anggota lain seperti Ronaldo Fajriansyah, DPM U terpilih FTSP yang mengurus Komisi A bidang satu yaitu terkait konsep, Irham Fahrezi, DPM U terpilih FIAI dan Muhammad Petra, DPM U terpilih FE di bidang dua yang mengurus Komisi B bagian regulasi, dan Hisyam Munir di bidang tiga yang mengurus Komisi C bagian keuangan.

Radian Zakir selaku ketua SC Pesta berpendapat bahwa SU yang sampai saat ini belum selesai menjadi kendala dalam persiapan pesta salah satunya adalah masalah dana. Pembentukan panitia yang dimulai tanggal 21 Juli 206 kemudian dilanjut verifikasi tanggal 25 Juli 2016 merupakan waktu yang cukup cepat sehingga tidak bisa mendapatkan sponsor. “Tahun ini kita tidak menggunakan sponsor, dana yang kita gunakan murni dari DPM dan rektorat,” ujar Radian.

Selain masalah dana, menurut Radian komunikasi yang tidak intens dengan tim kerja dikarenakan banyak tim kerja yang Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga menjadi kendala dalam persiapan pesta. Struktur DPM yang belum terbentuk juga membuat panitia bingung karena tidak ada yang membimbing. “Menurut saya DPM sangat berperan dalam segi pembimbing dan memberi solusi untuk panitia,” tambah Radian.

Indra Putra Nugraha selaku Presidium SU mengatakan, “Kami mentargetkan tanggal 12 Agustus 2016 sudah terbentuk ketua LEM U dan DPM U. Namun, jika sampai tanggal tersebut belum terbentuk maka saat pesta nanti presidium sidang yang akan memimpin KM dengan sebutan presidium KM.”

Indra mengungkapkan bahwa alasan SU belum selesai salah satunya dikarenakan jumlah peserta sidang yang tidak quorum. “Sekitar empat hari terbuang karena masalah quorum.” Belum tercapainya titik terang dalam musyawarah menentukan ketua DPM pun jadi penyebab. Beberapa indikator sudah muncul tapi belum bisa mengakomodir untuk menjadi ketua DPM. “Saat itu juga terdapat deadlock sehingga kami mengadakan lobi. Lobi adalah salah satu bentuk musyawarah lain yang lebih efektif untuk kondisi yang mendesak seperti saat ini,” Tambahnya.

Aksi Sederhana, Awal Perubahan

Nurcholis Maarif
-
0
Aksi Sederhana, Awal Perubahan

Judul buku      : Tindakan-Tindakan Kecil Perlawanan, Bagaimana Keberanian, Ketegaran, dan Kecerdikan Dapat Mengubah Dunia

Penulis             : Steve Crawshaw dan John Jackson

Penerjemah      : Roem Topatimasang

Penerbit           : INSIST Press

Tebal               : 262 Halaman

Tahun terbit     : 2015

“Semua yang dibutuhkan oleh setan untuk menang adalah orang-orang baik tidak melakukan apa-apa.” [Edmund Burke]

Buku yang terdiri dari 15 bagian ini merupakan terjemahan dari judul aslinya”Small Acts of Resistance: How Courage, Tenacity, and Ingenuity Can Change the World“ yang terbit pada tahun 2013 di Amerika Serikat. Tiap bagiannya memuat beberapa kisah yang datang dari berbagai penjuru dunia dan terbagi berdasarkan tema perlawanan terhadap penindasan yang berbeda-beda. Kisah yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya bahkan hampir terhapus dari catatan sejarah. Kisah yang memuat sikap kolektif rakyat maupun perseorangan yang menyatakan perlawanan sesuai konteks ceritanya masing-masing. Hal menarik justru terlihat dari perlawanan mereka melalui tindakan-tindakan kecil yang justru di kemudian hari menginisiasi perubahan besar.

Aksi ‘lava la bandera’ (cuci bendera) yang dilakukan rakyat Peru misalnya (hal 16). Tindakan ini mereka lakukan sebagai perlawanan terhadap presiden Peru, Alberto Fujimori pada tahun 2000. Fujimori terlibat skandal korupsi yang melibatkan kepala intelijen Peru, Vladimiro Montesinos. Presiden yang sudah berkuasa lebih dari saru dasawarsa ini juga dianggap bersikap otoriter. Maka dari itu, setiap hari Jumat di Bulan Mei tahun 2000, sejak siang hingga pukul 3 sore ribuan orang mulai berkumpul di Plaza Mayor, pusat ibukota Peru, Lima, untuk mencuci bendera nasional merah-putih-merah mereka. Gerombolan khalayak itu ingin mempertunjukkan bahwa Peru, dan bendera nasionalnya sudah sangat kotor.

Para penguasa menanggapi aksi massa itu dengan ancaman dan tekanan. Vladimiro menyebut aksi massa tersebut adalah ‘penyakit kanker’ dan mengusulkan agar para pelaku pencucian bendera nasional itu ditindak sebagai teroris. Bukannya semakin berkurang, aksi lava la bendera justru menjalar ke seluruh negeri. Ratusan ribu warga ikut ambil bagian. Lima bulan setelah aksi dimulai, Fujimori akhirnya menyatakan pengunduran dirinya melalui faksimile ketika masih menghadiri pertemuan Asian Pasific Economic Coorporation di Jepang. Tak hanya itu, belakangan Fujimori terbukti memerintahkan pasukan pembunuh militer, La Colina, untuk melakukan pembantaian yang menewaskan 25 orang ketika dirinya menghadapi gerilyawan sayap kiri di tahun 1990-an. Karenanya, pada tahun 2009 Alberto dijatuhi hukuman penjara 25 tahun atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama masa pemerintahannya.

“Suatu ritual yang kami, rakyat Peru, tak akan pernah melupakannya,” tulis harian La Republica mengabadikan aksi tersebut. Siapa yang mengira bahwa aksi sesederhana mencuci bendera ini akan membuat malu seorang presiden. Kisah-kisah dalam buku ini juga menceritakan bahwa perlawanan bisa dilakukan melalui berbagai sarana. Didier Drogba, pesepakbola asal Pantai Gading contohnya. Dirinya memanfaatkan sepak bola sebagai peluang agar rakyat Pantai Gading bergandeng tangan kembali pasca konflik sipil yang berkepanjangan dengan menginisasi pertandingan Kualifikasi Piala Asia Afrika 2008 (hal 32).

Contoh lain, corat-coret (grafiti) bertuliskan ‘[KULIT] HITAM’ atau ‘HANYA [UNTUK KULIT] PUTIH’ menghiasi dinding atas Anjungan Tunai Mandiri Bank Barclays pada tahun 1984. Gerakan ini diinisiasi oleh mahasiswa Oxford serta beberapa mahasiswa universitas lain di Inggris sebagai sikap mereka terhadap keterlibatan bank tersebut dengan rezim apartheid di Afrika Selatan (hal 22).

Hal yang mengesankan dari buku setebal 262 halaman ini terletak pada subjek yang terhimpun dalam kisah-kisahnya. Tindakan-tindakan perlawanan mereka murni atas kehendak mereka sendiri. Ketika tindakan mereka justru membawa perubahan besar di kemudian hari, mereka hanya mengatakan kalau mereka telah berbuat apa yang seharusnya diperbuat serta dari apa yang mereka punya. Tak ada perasaan heroik ataupun pamrih dari sebuah tindakan kecil.

Jika dikontekstualisasikan dengan Indonesia, mari kita mengingat 9 petani Rembang yang saban hari mengecor kakinya di depan Istana Negara. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas pembangunan pabrik semen yang telah merebut lahan pencaharian mereka di Pegunungan Kendeng. Berkaca dari kisah perlawanan dalam buku ini semakin meyakinkan kita bahwa apa yang mungkin mustahil terealisasi justru bisa saja terjadi. Beberapa di antara mereka berhasil mewujudkan perubahan yang mereka perjuangkan. Bagi mereka yang lain, perubahan masih menantang di depan karena tindakan-tindakan kecil perlawanan bukan hanya menyangkut masa lalu dan masa kini melainkan tentang masa depan.

Saya pribadi kurang sepakat dengan pemilihan beberapa kisah dalam buku ini karena jelas nampak liberal. Hal itu mungkin disebabkan oleh keberpihakan penulis ataupun pemilihan sumber utama dalam penggarapan buku ini. Terlepas dari itu semua, seperti yang dikatakan Roem Topatimasang, buku ini mengisyaratkan gabungan tiga kekuatan kolektif yang terhimpun sehingga penting untuk dipahami dengan baik khususnya bagi para pegiat gerakan-gerakan sosial. Kekuatan itu yaitu keberanian, ketegaran dan kecerdikan. Panjang umur perlawanan!

 

Bangkitlah Kampus UII

Redaksi LPM Himmah UII
-
0
Bangkitlah Kampus UII

Kita mensahkan kejahatan dan karena perbuatan kita itu, maka kita pun menjadi yang terjahat di antara orang-orang yang berbuat jahat (F Sionel Jose)

Inilah kampus tertua yang telah melahirkan banyak sarjana. Tak hanya sarjana tapi juga cendekiawan. Kini malah banyak dosennya duduk sebagai pejabat negara. Kadang muka mereka dipasang di baliho untuk promosi. Biar orang banyak tahu kalau kuliah disini bisa menjadi seperti mereka. Berpengaruh, berkuasa dan punya kedudukan. Sungguh tak mengherankan jika banyak mahasiswa bangga pernah tinggal di tempat ini. Kampus yang punya sejarah indah, melahirkan banyak aktivis, pekerja hingga pengusaha. Hingga tiap hari jadinya diperingati dengan aneka rupa acara, seperti jalan gembira diantaranya, dengan hadiah berlimpah. Singkatnya kampus ini telah memenuhi harapan sebagaimana keinginan para pendiri, yakni menjadi kampus Islam yang berwibawa dan disegani. Kampus Islam yang megah dan punya pengaruh. Tak cukup dengan pendirian kampus, kini ada keinginan membangun hotel dan rumah sakit. Kampus tak bisa mengandalkan dari dana mahasiswa semata, tapi juga bisa mengembangkan usaha.

UII telah banyak berubah dan mengubah. Tak banyak pertanyaan untuk kampus yang sudah membesar seperti ini. Para dosennya pasti pintar dan berakhlak mulia. Tiap bulan ada kegiatan pengajian yang isinya pasti menyuruh berbuat baik. Suruhan untuk menyantuni mereka yang lemah, memberikan pengajaran yang bermutu hingga menghormati pada yang berbeda. Niscaya dosennya juga memiliki banyak karya karena pastilah pengajian itu mengingatkan akan mandat orang berilmu.

Diantaranya adalah melahirkan karya yang bermutu, mengajar dengan tauladan dan yang lebih penting lagi berpihak pada soal-soal kemanusiaan. Sudah bisa dipastikan dosennya hidup dalam kesegaran gagasan dan piawai dalam mengajak mahasiswa berpetualang. Petualangan untuk menimba pengetahuan dan menjalani kuliah dengan semangat menggali ide-ide alternatif.

Saya bisa bayangkan ruangan kuliah pasti gaduh dengan debat, pertarungan ide dan hidup dengan kekayaan gagasan. Bangga sekali menjadi dosen UII karena didukung segalanya; pengajian untuk memperteguh akhlak, diskusi guna melebarkan ide dan beasiswa sekolah untuk menambah kemampuan. Maka mahasiswa UII sudah pasti hebat segalanya.

Dosennya saja ada yang pernah jadi pejabat, sering dapat pengajian dan berpendidikan tinggi. Mereka pasti anak-anak muda yang gairah dalam membaca, menulis dan diskusi sangat tinggi. Anak-anak muda itu tiap harinya pasti gelisah karena ada banyak ketidakcocokan antara buku kuliah dengan kenyataan hidup.

Mahasiswanya pasti akan marah karena ada banyak yang tak sesuai antara isi kitab suci dengan kenyataan sosial. Tak bisa saya bayangkan mahasiswa UII, terutama aktivisnya, niscaya tak bisa diam menyaksikan keresahan sosial yang kini terjadi dimana-mana.

Mereka pasti iri melihat anak UGM yang sering melakukan demonstrasi. Bahkan tetangga se-Iman mereka, UMY muncul dengan banyak tawaran aksi dan kegiatan. UNY tak beda jauh. Menggerakkan aksi dan menuntut perubahan. Sempat terjadi Rektor dengan pers mahasiswanya berdebat soal selebaran.

Kampus yang menjadi tetangga UII kini sedang berusaha menghela perubahan dan mencoba memastikan posisi kritisnya. Singkatnya UII dikelilingi oleh kampus yang sedang bergerak, bergolak dan berusaha untuk ikut terlibat.

UII mustinya punya semangat yang serupa, terutama mahasiswanya. Tapi mengapa yang terjadi tak seperti ini? Saat kasus tanah meluap di Rembang, Kulon Progo dan juga Kebumen, tak satupun ada protes yang muncul dari dalam kampus UII. Disitu ada pelanggaran HAM tapi kantor Pusat Studi HAM-nya tak mencuatkan protes sama sekali.

Ketika di Papua ada penembakan, penangkapan aktivis Islam yang bertubi-tubi, serta pukulan pada harga BBM juga tak ada suara lantang yang berasal dari sana. Media tak memuat protes dan masa rakyat tak tahu ‘bagaimana’ sesungguhnya sikap UII.

Protes dan gugatan terasa kurang ada gema mungkin karena mereka sedang sibuk ‘mempelajari, mengamati dan menelaah’ apa gerangan yang sedang berlangsung. Mempelajari itu penting agar tiap tindakan yang diambil tidak keliru. Mengamati sangat perlu sehingga masalah itu bisa jelas duduk-soalnya. Dan menelaah jadi pilihan sikap karena nanti bisa jadi keputusan yang lahir tak sesuai dengan kepentingan UII.

Maka lebih baik ‘berbaik sangka’ kalaupun tak ada geliat di kampus ini karena memang tugas kampus bukan melahirkan demonstrasi saja. Tugas kampus mungkin hanya meneguhkan kegiatan kuliah semata. Dimana yang dibutuhkan bukan anak-anak pemberani tapi patuh dan berdiam diri.

[irp posts=”5969″ name=”Kampanye Organisasi Eksternal”]

Dosennya tak perlu menulis buku karena yang penting adalah mengajar dan memberi ujian. Mahasiswanya juga tak perlu demonstrasi karena yang utama adalah kuliah, belajar dan kelak bekerja. Maka suasana yang diperlukan untuk lahir keadaan seperti ini adalah santai, senang dan lazim.

Santai karena mengutuk kekuasaan tak membuat ada perubahan. Senang sebab kuliah yang dibutuhkan adalah gelar dan pergaulan. Lalu jadi lazim sebab perubahan itu niscaya akan terjadi dengan atau tanpa desakan mahasiswa.

Seandaianya situasinya muram seperti ini yang berlangsung maka kampus akan mirip dengan pameran boneka. Dimana mahasiswanya hilir-mudik untuk mendatangi ruangan kuliah dan dosennya kesana-kemari untuk memberi pelajaran.

Disana tak ada gejolak karena pengetahuan mirip dogma dan kuliah seperti kartu tanda masuk tempat hiburan. Kelas akan sunyi dengan diskusi dan kantin akan padat dengan orang yang mengenyangkan perutnya sendiri. Maka kegiatan mahasiswa penuh dengan pesta pora: menghibur, menyihir hingga menidurkan kesadaran kritisnya sendiri.

Waktunya mahasiswa UII untuk bangun dan sadarkan diri. Bahwa di sekitarnya ada banyak persoalan sosial yang sedang menghantui. Tikaman atas KPK, tekanan harga kebutuhan pokok, penyitaan tanah dimana-mana dan para oligarkhi yang mau membajak kedaulatan.

Di ujung sana ada banyak kampus yang telah menyudahi kegemarannya untuk berpesta. Di sekitar sana ada banyak kampus yang tak lagi hanya berkutat pada perolehan juara lomba. Di banyak tempat bahkan ada banyak dosen yang mengorganisir perlawanan dengan membuat gerakan lebih progresif.

Di luaran sana kini muncul geliat gerakan sosial yang mau mengubah kenyataan dan menantang barisan para jahanam. Saatnya UII untuk kembali pada ‘jalan sejarahnya’: melawan yang batil dan mendirikan tata sosial yang adil. Percuma pengajian berulang kali kalau perubahan sosial tak muncul dari sana. Karena kitab suci itu lahir bukan untuk dihapal apalagi jadi bahan ujian melainkan untuk menggerakkan dan mengubah keadaan.

Kini waktunya dan saatnya UII untuk hadir sebagai kekuatan sejarah yang mengubah dan mengilhami. Dan ujung kekuatan ini letaknya ada dimahasiswanya. Waktunya untuk bertanya: jadi kapan mahasiswa UII bergerak? (Eko Prasetyo*)

 

*Penulis adalah Mantan Pemimpin Umum LPM Keadilan FH UII dan Pendiri Social Movement Institute.

**Seri opini untuk mahasiswa baru. Tulisan ini pernah diterbitkan di Kobarkobari edisi 175.

Kampanye Organisasi Eksternal

Moch. Ari Nasichudin
-
0
Kampanye Organisasi Eksternal

HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – Kuliah perdana menjadi ajang penyambutan mahasiswa dan mahasiswi baru oleh pihak universitas sebagaimana pada Kamis, 11 Agustus 2016 di auditorium Kahar Muzakir, Universitas Islam Indonesia (UII). Selain pihak universitas, organisasi kemahasiswaan baik internal bahkan eksternal pun tidak ketinggalan. Dengan memakai atribut, seperti bendera, spanduk ataupun baju identitas mereka berkampanye serta membagikan brosur untuk mengenalkan organisasinya. Hal ini dilakukan oleh beberapa organisasi eksternal yang ada di UII, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Kesatuan Aksi Mahasisiwa Muslim Indonesia (KAMMI).

Asep Saefullah ketua PMII menyatakan, “Orasi ini murni untuk meyambut sekaligus mengenalkan ke mahasiswa dan mahasiswi baru bahwasanya kuliah itu penuh dengan dialektika, gerakan, dan sebagainya. Kita di sini ingin menunjukkan bahwa mahasiswa harus kritis dan tidak diam terhadap permasalahan.” Senada dengan pernyataan ketua PMII Asep Saefullah, Faiz salah satu pengurus HMI mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka menyambut mahasiswa baru sekaligus mengenalkan HMI.

Aksi dari organisasi eksternal ini mendapat tanggapan dari wakil rektor tiga, Abdul Jamil mewanti-wanti agar kehadiran organisasi eksternal ini tertib. Menilik dari tahun kemarin ada regulasi atau batasan melalui surat edaran yang mengatur kehadiran organisasi eksternal. Sedang tahun ini tidak ada.

Terkait regulasi Asep Saefullah selaku ketua PMII mengatakan bahwa tahun sebelumnya memang ada surat edaran yang membolehkan organisasi eksternal diperkenankan hadir dalam kuliah perdana, “Akan tetapi tahun sekarang tidak ada surat edaran. Sehingga, kita mengasumsikan seperti tahun kemarin. Kita juga sempat berbicara dengan pihak keamanan dan wakil rektor tiga bahwa kita akan hadir dalam kuliah perdana ini.” Faiz menambahkan bahwa itu merupakan kebebasan berserikat dan berpendapat. “Ada aturan yang memang mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul, jadi saya pikir itulah alasan kita berkumpul di sini juga,” tegasnya. (Ahmad Nur Al-farizi)

Jadilah Pemimpin Bukan Penguasa

Fatimah Intan Kurniasih
-
0
Jadilah Pemimpin Bukan Penguasa

Himmah Online, Kampus Terpadu – Kuliah perdana mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia (UII) yang bertempat di Audotorium Abdul Kahar Muzakir UII berlangsung pada hari Kamis 11 Agustus 2016. Dalam rangkaian kuliah perdana ini terdapat kuliah umum yang disampaikan oleh Anies Baswedan dengan tema ”Menjadi Pembelajar Sejati dan (Calon) Pemimpin Bernurani”.

Anies Baswedan selaku pembicara dalam kuliah umum tersebut menjelakan bahwa anak muda memang diajak berfikir kedepan untuk membayangkan masa depan. Anies menjelasakan bahwa kita saat ini memasuki fase ke empat revolusi industri. Pada fase pertama revolusi industri, tenaga air dan tenaga uap ditemukan. Sedangkan fase kedua, muncul ketika tenaga listrik digunakan untuk memproduksi masal, dan fase ketiga yaitu fase dimana teknologi informatika dan elektronika dipakai untuk otomatisasi.

Terdapat tiga pilar utama untuk menjadi pembelajar sejati. Pilar pertama adalah karakter, Terdapat dua jenis karakter yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Pilar kedua adalah literasi, literasi ini bukan literasi baca dalam artian melek huruf. Literasi dasar adalah literasi baca yang memiliki minat baca dan daya baca. “Sebenarnya kita tidak sedang membaca, tetapi sedang melakukan scanning, karena kita membaca tidak melakukan pendalaman dan penyerapan, dan yang dibutuhkan itu daya baca bukan hanya minat baca,” jelas Anies. Pilar ketiga adalah kompeten yang terangkum dalam 4C yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Orang yang memiliki kemampuan berfikir kritis pasti juga memiliki  pengetahuan yang luas, dan akan muncul ide-ide ekstrim.

Terkait kepemimpinan, Anies menjelaskan bahwa orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan berani berbeda belum tentu disebut sebagai pemimpin. Pemimpin adalah orang yang diikuti, berbeda dengan orang yang memegang otoritas. Pemimpin diantara mahasiswa adalah orang yang diakui kepemimpinannya, dan belum tentu dia memiliki posisi di kampusnya.

Setelah Anis memaparkan materinya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Beberapa mahasiswa memberikan pertanyaan, seperti Yuninda Rosadi mahasiswa baru Fakultas Hukum (FH) yang menanyakan terkait cara memotivasi diri dalam memimpin diri sendiri sebelum mengajak orang banyak untuk menjadi pengikutnya. Anies Baswedan menjelaskan bahwa jika datang dalam sebuah seminar, setidaknya sudah membawa pertanyaan. Saat seminar berlangsung, tidak hanya mencatat apa yang pembicara sampaikan tetapi tulis pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Selain itu, Anies memberikan jawaban lain terkait cara memotivasi diri, yaitu dengan memperkenalkan diri dengan nama yang mudah diingat, dan memberi kartu nama untuk membangun jaringan. “Untuk memimpin diri sendiri, self disiplin itu kuncinya. Jadi jika anda mampu mendisiplinkan diri sendiri maka urusan lain juga bisa terselesaikan,” tambah Anies.

Kemudian, Ahmad Sidiq mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri (FTI) menanyakan terkait visi dan misi dari Anies. Anies menjawab bahwa kita ini adalah makhluk yang memiliki tugas untuk beribadah. “Saya menerjemahkan bagian dari beribadah itu adalah pekerjaan,” jawab Anies. Anies menambahkan bahwa pekerjaan yang dia kerjakan menggunakan tiga kriteria, yaitu memungkinkan untuk tumbuh intelektual, mencukupi kebutuhan keluarga, dan memiliki peran di lingkungan sosial.

Pertanyaan terakhir dari Amelia Sari mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK). Amelia menganggap bahwa banyak mahasiswa berfikiran kuliah di kedokteran ujung-ujungnya akan menjadi dokter. “Lantas, bagaimana prinsip leadership ini nanti bisa berguna bagi kami, sehingga kami mampu memberikan yang lebih kepada bangsa tidak hanya sebagai dokter?” tanya Amelia.

Anies mengatakan bahwa mahasiswa kedokteran angkatan pertama disarankan untuk membaca buku dokter jawa. Selain itu, mahasiswa kedokteran disarankan juga untuk mengunjungi beberapa rumah sakit yang menggunakan nama dokter. Dokter yang namanya digunakan sebagai nama rumah sakit tersebut tidak hanya menjadi dokter, tapi juga menjadi pejuang. Mereka adalah pejuang yang memikirkan rakyatnya, yang tidak melihat profesi hanya untuk transaksi konvensional. “Jadilah dokter yang bermanfaat, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di desa. Jadilah dokter di tempat yang orang lain tidak ingin menjadi dokter,” ucap Anies.

Penuhi Rasio, UII Kurangi Jumlah Mahasiswa Baru

Redaksi LPM Himmah UII
-
0

HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu – Jumlah mahasiswa/i baru Universitas Islam Indonesia (UII) tahun akademik 2016/2017 mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya. Terhitung ada 4.201 mahasiswa baru yang melakukan registrasi ulang pada tahun ini, dibanding tahun akademik 2015/2016 yang berjumlah 5.386 mahasiswa serta tahun akademik 2014/2015 berjumlah 6.649 mahasiswa. Sementara jumlah pendaftar hanya sedikit mengalami penurunan dimana tahun ini terdapat 27.297 pendaftar dan tahun sebelumnya berjumlah 27.654 pendaftar.

Ilya Fadjar Maharika selaku wakil rektor satu bidang akademik dalam penjelasannya pada kuliah perdana yang berlangsung pada Kamis, 11 Agustus 2016 di auditorium Kahar Mudzakir, UII menyatakan bahwa penurunan jumlah mahasiswa ini guna meningkatkan kualitas UII sendiri. “Ini tidak popular untuk sebuah universitas swasta, tapi kita melakukan ini untuk memperkuat profil UII dalam menghadapi persaingan global apalagi kita sekarang dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” jelas Ilya.

Sementara itu, Abdul jamil selaku wakil rektor tiga sekaligus ketua panitia penerimaan mahasiswa baru tahun ini menyatakan bahwa penurunan jumlah mahasiswa memang sengaja dilakukan dengan pertimbangan rasio jumlah dosen dan mahasiswa UII yang belum memenuhi standar di beberapa fakultas, serta memperbaiki fasilitas yang ada terlebih dahulu.

Pembatasan jumlah mahasiswa baru ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan semua fakultas yang ada di UII terkait target mahasiswa yang dapat ditampung oleh setiap fakultasnya. Tahun depan pihak universitas tetap akan mentargetkan mahasiswa baru dengan jumlah yang relatif sama dengan tahun ini. “Memang kita seharusnya imbangya (menerima-red) sekitar 4500an, jadi tahun depan mungkin akan tetap segini,” harap Jamil. (Nurcholis Ma’arif)

Eksklusifnya Perguruan Tinggi

Redaksi LPM Himmah UII
-
0
Eksklusifnya Perguruan Tinggi

Jauh panggang dari api, begitu pendidikan kita sekarang, khususnya perguruan tinggi. Pendidikan di perguruan tinggi kini mengeksklusifkan dirinya dari akses keterjangkauan masyarakat. Eksklusifitas perguruan tinggi makin kentara dengan terus meningkatnya biaya kuliah yang semakin tidak terjangkau untuk kelas menengah ke bawah. Seharusnya, sebagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, pendidikan merupakan salah satu jasa publik yang mana harus dipenuhi oleh negara. Konstitusipun menjaminnya di dalam pasal 31 UUD 1945 tentang hak mendapat pendidikan bagi setiap warga negara.

Permasalahan di atas terjadi karena pengelolaan perguruan tinggi yang memakai logika korporasi, dimana menempatkan pendidikan sebagai komoditas dan mahasiswanya sebagai konsumen. Perguruan tinggi berlomba-lomba untuk mengakumulasi keuntungan hasil dari biaya kuliah yang membumbung tinggi.

Selain itu, perguruan tinggi pun terkesan lebih mengedepankan pembangunan fisik untuk mengejar target-target yang jauh dari tujuan pendidikan sepantasnya. Akibatnya, nilai-nilai pendidikan bukan lagi menjadi fokus utama. Ini bertolak belakang dengan apa yang ada pada Undang-undang. Apalagi kalau kita melihat nilai-nilai pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, visi pendidikan yang humanis dan bukan utilitarian. Pendidikan kini hanya ajang mencari prestise. Begitupun dengan keluarannya yang dihasilkan, jadinya mahasiswa hanya berpikiran bahwa kuliah hanya proses mengejar ijazah dan berharap mendapat hasil lebih secara materiil dari biaya yang telah digelontorkan.

Mungkin kita masih ingat, ketika Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa ada 12 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di berbagai daerah di tanah air yang tidak memiliki izin operasional dan juga terbukti membuat ijazah palsu. PTS yang dianggap ilegal tersebut kemudian dibekukan karena dianggap merugikan masyarakat. Namun, kita harus paham juga, dari mana lagi rakyat bisa menikmati dunia pendidikan tinggi, karena akses perguruan tinggi kini kian sulit terjangkau. Patut dimaklumi, apabila untuk mendapatkan prestise lewat akses yang lebih gampang dan murah, kecenderungan masyarakat bakal lebih memilih jalan seperti kasus tersebut.

Logika korporasi yang dipakai perguruan tinggi salah satunya diakibatkan oleh arus kapitalisme global. Indonesia pada tahun 1995 telah meratifikasi General Agreement on Trade in Services (GATS) yang ditawarkan World Trade Organization (WTO). Salah satu kesepakatan dalam GATS adalah memasukan pendidikan beserta 12 sektor jasa lainnya untuk diliberalisasi. Itu berarti, pendidikan seperti perguruan tinggi dianggap sebagai entitas komersil yang daya saingnya harus dikelola secara maksimal dan profesional berdasarkan dorongan pasar. Dari sana dapat dilihat bahwa pendidikan mengalami disorientasi dari visi humanistik ke visi yang utilitarian dan dari pelayanan publik ke pengelolaan pasar. Pendidikan pun hanya dijadikan komoditas dari perguruan tinggi, yang keluarannya pun diciptakan untuk memenuhi kebutuhan korporasi.

Pemerintah seolah tak acuh memandang keeksklusifan perguruan tinggi yang berakibat demikian. Padahal lewat kebijakannya, pemerintah seharusnya bisa mempermudah akses rakyat untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, dengan memberi dorongan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dan dikelola secara otonom. Apalagi kalau melihat pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dibawahi oleh yayasan, di mana pengelolaannya lebih leluasa lagi, dan tidak terkontrol oleh pemerintah. Otonomi pendidikan pada perguruan tinggi memang menjadikan perguruan tinggi bisa leluasa menentukan kebijakan terkait pengelolaan kampus. Terlebih lagi cara perguruan tinggi dalam mengatasi masalah keuangannya yang ditanggapi malah dengan kebijakan menaikan biaya kuliah tanpa kontrol, yang mana secara tidak langsung menjauhkannya dari keterjangkauan kelas menengah ke bawah.

Dampak lainnya adalah, relasi pedagodi antara subjek pendidikan, dosen, mahasiswa, petinggi kampus bukan membentuk suatu komunitas akademik, tapi didekatkan pada relasi antara konsumen, pekerja, CEO, pemilik saham dan relasi korporasi lainnya. Jika demikian terjadi, maka pendidikan pada perguruan tinggi bukan lagi menjadi layanan yang nonrivalry dan nonexcludability sebagaimana layanan publik, tapi menjadi layanan yang bersaing dan eksklusif, yang mana hanya dinikmati golongan tertentu.

Lulusan perguruan tinggi akan membentuk suatu masyarakat yang eksklusif dan sulit membaur dengan masyarakat tempat dulu mereka berasal. Terjadi kecenderungan menguatnya individualisme dan apatisme atas persoalan-persoalan masyarakat (Agus Suwignyo, 2008).

Komersialisasi pendidikan dan eksklusifitas perguruan tinggi membuat lingkungan akademis di perguruan tinggi jauh dari apa yang diharapkan, utamanya dalam meyelesaikan masalah rakyat. Masalah rakyat yang begitu pelik, seperti meningkatnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya ataupun maraknya pembangunan yang memarjinalkan rakyat, membuat rakyat agaknya susah berharap lagi pada perguruan tinggi. Padahal, jika kita pahami tridharma perguruan tinggi yang menjadi visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, maka kita akan tahu bahwa perguruan tinggi bukan hanya proses transaksi jasa pendidikan saja, ada peran pengabdian masyarakat di sana. Harusnya, perguruan tinggi melalui tridharmanya memberi solusi atas persoalan rakyat, bukan malah menjauhkannya dari persoalan rakyat.

Tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kini dirasa sangat jauh implementasinya. Buah dari pendidikan pada perguruan tinggi hanya menghasilkan produk pendidikan seperti apa yang disebut Julian Benda dalam bukunya la trahsian des clercs (Pengkhianatan Kaum Intelektual) sebagai masyarakat yang terikat pada fungsi mengejar materi dan duniawi.

Perlu kiranya perguruan tinggi memikirkan kembali arah tujuan pendidikannya, jangan sampai terjebak pada target-target materi atau segmentasi pasar semata. Aksi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat harus benar-benar kembali ke masyarakat, terutama dalam menyelesaikan masalah rakyat. Pemerintah pun harus bersikap solutif dalam memecahkan masalah akses pendidikan di perguruan tinggi bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan otonomi perguruan tinggi malah membuat perguruan tinggi semakin mengeksklusifkan diri baik dari segi biaya serta lingkungan masyarakat tempat kembalinya para mahasiswa. (Fahmi Ahmad Burhan – Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2013)

**Ilustrasi: bumirakyat

1...848586...154Halaman 85 dari 154